Indeks Toleransi di Kota Denpasar Menurun
Sabtu, 3 Februari 2024 13:12 WIB



TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tokoh muslim di Bali, H. Mardi Soemitro turut memberikan perhatian mengenai Indeks Kota Toleran (IKT) di Denpasar yang menurun. 
Penurunan ranking kota toleran Denpasar yang menjadi Ibukota Provinsi Bali kian menurun dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2018 dari hasil riset yang dikeluarkan Setara Institute, Denpasar berada di peringkat ke 24, tidak masuk ke dalam 10 besar kota toleran dan di tahun 2023 turun ke peringkat 26. 
Di Denpasar yang heterogen, agaknya isu-isu berbau SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan) haruslah diredam dengan upaya-upaya preventif. 
"Intoleransi tidak mengatasnamakan golongan tetapi oknum, karena oknum tidak bisa digeneralisir, tidak bisa digeneralisir, semua bisa terjadi sifatnya oknum," kata Bendahara Umum Majelis Umat Islam (MUI) Bali itu kepada Tribun Bali, pada Jumat 2 Februari 2024. 
"Semangat ini harus dikuatkan, dikolaborasikan, di Bali, di bidang apapun, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Gubernur, Walikota, tokoh agama, bendesa  harus bekerja sama," sambungnya. 
Mardi bersama beberapa tokoh ulama lainnya kemudian menginisiasi gerakan sosial masyarakat tanpa sekat. 
"Perlu adanya gerakan sosial di Denpasar yang heterogen, mayoritas umat Hindu, umat muslim mayoritas kedua, penting agar tetap menjaga tolerasi, karena indeks kota toleransi Denpasar mengalami penurunan," katanya.
Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengenai upaya meningkatkan capaian IKT.

Melalui gerakan sosial tersebut, diharapkan dapat merajut toleransi sejak awal pandemi dengan berkolaborasi menciptakan program-program yang bermanfaat secara lintas agama. 
Umat lintas agama berkolaborasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti membangkitkan perekonomian melalui sektor UMKM, membangun sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan. 
Ketua asosiasi pengusaha muslim Bali, Semangat Bersama Indonesia ini tidak menampik adanya kasus intoleran, namun ia menekankan kembali bahwa hal itu adalah oknum dan harus diantisipasi. 
"Kejadian itu muncul di tengah masyarakat, harus diketahu bahwa sifatnya oknum, perlu diantisipasi agar Bali kondusif, nyama braya untuk menguatkan indeks toleransi," bebernya.
"Upaya persuasif, bernegosiasi agar diantara pimpinan berjalan dengan baik," pungkasnya.

https://bali.tribunnews.com/2024/02/...paya-preventif


gara2 tolak israel kah, mendingan manado ama papua aja