Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Presiden Joko Widodo agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2).

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Baginya, di negara demokrasi seperti Indonesia kebebasan berpendapat, mengeluarkan petisi hingga seruan sangat wajar dan harus dihormati.

"Apalagi kita bicara kritik. Kritik bisa diibaratkan sebagai vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Dan sisi kita menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan perspektif itu wajar dalam demokrasi. Demokrasi juga ditandai perbedaan pendapat," kata dia.

Di sisi lain, Ari tetap mengingatkan ketika membangun pertarungan opini harus berada pada koridor perdebatan yang sehat.

"Pak Presiden kan sudah sampaikan freedom of speech. Kebebasan berpendapat jadi hak demokrasi," kata dia.

Baca: Airlangga Respons Akademisi Kritik Jokowi: Itu Tokoh dari Dalam dan Luar Pakai Nama Kampus

Belakangan ini sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu yang jujur dan adil.

Semisal civitas academica UGM telah membuat Petisi Bulaksumur. UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara.

Lewat petisi itu, UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat

https://www.google.com/amp/s/www.cnn...k-partisan/amp