Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya respon isu food estate yang disebut Mahfud dan Cak Imin merusak hutan. Kata Siti, KLHK menyediakannya dalam bentuk kawasan hutan untuk ketahanan pangan, atau agroforestry.

"Food estate itu harus dilihat sebagai upaya dari imbauan Badan Pangan Dunia PBB yakni FAO bahwa menghadapi pandemi yang lalu tahun 2020 hingga 2022 pandeminya kan gawat. Untuk kita mempersiapkan diri maka Presiden meminta coba dilihat untuk ketahanan pangan dan ketersedian pangan," kata Menteri Siti Nurbaya.

"Kalau pada konsteks hutan kita menyediakannya dalam bentuk Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Itu bisa dengan agroforestry dan tidak selalu ditebang habis, food estate di Sumatera Utara itu bukan hutan kok. Di Kalteng yang disebut dalam debat itu, Gunung Mas, sebagian memang hutan ya tapi hutan yang sudah tidak ada tegakan hutannya. Sebagian besar food estate Kalteng itu adalah lahan rawa gambut," katanya.

"IKN yang di Kaltim itu eks Hutan Tanaman Industri (HTI) Pohon Eukaliptus, jadi kalau dibilang IKN itu hutan alam itu tidak pas," lanjutnya.

"Jadi kita pada dasarnya masih dalam tahap-tahap kajian lingkungan hidup strategis, KHKP-nya masih dalam proses karena pada dasarnya agroforestry masih bisa dilakukan didalam kawasan hutan, gambarannya seperti itu," ungkapnya.

"Saya ingin menyinggung sedikit persoalan yang diangkat kemarin di ruang publik beberapa hari lalu soal hutan lindung boleh untuk food estate itu dalam pengertian bahwa hutan lindung yang sudah tidak ada tegakannya. Pada saat ini ada kira-kira 18%-19% hutan lindung yang sudah tidak ada tegakannya," kata Siti.

Ia mencontohkan hutan lindung di Garut dan Dieng yang menyebabkan banjir lantaran hanya berisi komoditas hortikultura berupa kentang hingga sayur-sayuran. Terkait masalah itu, Siti menyebut harus dilakukan pemulihan dengan pendekatan food estate.

"Maka diinjeksi dengan pendekatan agroforestry dan sebagainya. Di sisi lain kenapa saya katakan, ada juga wilayah-wilayah di 60 ribu hektare itu (food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatra Utara) misalnya atau 30 ribu hektare misalnya wilayah-wilayah yang lembah-lembah yang ada masyarakatnya. Jadi itu tentu pakai pola-pola pertanian normal masyarakat," kata Siti.

"Jadi harus dilihat pendekatan dengan land utilization types, compund bahkan. Tanamannya apa aja, kombinasinya bagaimana, pola tanamnya gimana, kalender tanamnya gimana, itu harus sampai ke situ melihatnya. Nah itu yang dilakukan oleh KLHK sehingga kita bisa menyiapkan oh oke wilayah ini wilayah ini boleh dan bisa dilakukan," lanjutnya.

Ia lantas memberikan contoh lain di Sumut. Menurut Siti, hutan lindung di sana sudah tidak dapat diapa-apakan alias tidak boleh diubah.

"Karena dari hitung-hitungan daya tampung, daya dukung, maka hutan lindungnya benar-benar menjadi catchment areanya untuk Danau Toba. Jadi tidak akan ada di food estate di Sumut yang luasnya 61 ribu hektare di bagian utaranya 27 ribu hektare, di bagian selatan 33 ribu hektare, ini juga menyangkut beberapa kabupaten, juga ada penduduknya di sana. Nah ini yang saya bilang dengan istilah pendekatan kewilayah," ujar Siti.

"Ada pendekatan yang lain, yaitu stand alone perhutanan sosial. Jadi yang tadi juga sebetulnya perhutanan sosial tapi kita dekati dari kewilayah karena wilayahnya luas-luas. Sekarang kalau kita lihat sekarang hampir semua provinsi dan semua kabupaten juga pengen punya food estate. Nah dalam kaitan ini, dalam skala tertentu, maka sebetulnya bisa didekati dari perhutanan sosial," tutupnya.

https://20.detik.com/detikupdate/202...t-rusak-hutanx