AMAN Temukan Mayoritas Lahan Ibu Kota Negara Telah Rampas Tanah Adat Masyarakat, Jusuf Kalla Kritik Keras Joko Widodo, Investor Kuasai Lahan 190 Tahun


- Kamis, 25 Januari 2024 | 17:20 WIB



Joko Widodo, Presiden Indonesia.Investor kuasai lahan 190 tahun di Ibu Kota Negara, menurut AMAN diperoleh dengan rampas tanah adat masyarakat, Jusuf Kalla Kritik Keras Joko Widodo (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)
 

SAMARINDA, DIO-TV.COM, Kamis, 25 Januari 2024 -  Jusuf Kalla kritik keras Joko Widodo, Presiden Indonesia, soal Ibu Kota Negara di Kalimantan.
Jusuf Kalla (81 tahun), Wakil Presiden, 2004 – 2009 dan 2014 – 2019, mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara tergesa-gesa, dipaksakan.

 Jusuf Kalla kritik keras Joko Widodo, berkata, “Ibu Kota Negara diumumkan dipindahkan, tiba-tiba, tidak ada diskusi internal pendahaluan.”
Presiden Joko Widodo, umumkan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 26 Agustus 2019.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, tentang: Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
“Tidak ada perencanaan matang,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden, tidak diajak bicara, terkesan tergesa-gesa, tidak ada diskusi pendahuluan yang matang di lingkungan Pemerintah Pusat.
Jusuf Kalla mengatakan, komunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo, sudah terputus dalam satu tahun terakhir.

Setiap kali minta jadwal, selalu dilaporkan tidak bisa ditemukan karena jadwal protokoler padat.
“Padahal saya hanya ingin diskusi tentang situasi di Papua. Bukan masalah politik praktis Pemilu 2024,” kata Jusuf Kalla.
Presiden Joko Widodo, hanya ditemui Jusuf Kalla pada kegiatan di luar Istana Negara Jakarta, secara kebetulan tapi tidak bisa diskusi panjang.
Hal itu dikemukakan Yusuf Kalla, dalam akun YouTube Kompas.com, Selasa, 23 Januri 2024 dan Akun YouTube CNN, Selasa, 23 Januari 2024.

Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Provinsi Kalimantan Timur ungkapkan kehohongan Pemerintah perolehan lahan lokasi Ibu Kota Negara.
Dari keseluruhan kawasan Ibu Kota Negara seluas 252.204 hektar seluas 235.667 hektar di antaranya rampas tanah adat masyarakat, tanpa ganti-rugi.

“Hanya 16.333 hektar kawasan Ibu Kota Negara bukan areal milik masyarakat adat,” demikian rilis AMAN dalam laman sketsaunmul.co
Dari 252.204 hektar lahan Ibu Kota Negara, mencakup tiga bagian.
Pertama, Kawasan Ibu Kota Negara seluas 49.859 hektar.
Kedua, Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara seluas 6.925 hektar.
Ketiga, Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara seluas 197.420 hektar.
AMAN mengutip Forest Watch Indonesia, sebanyak 21 komunitas masyarakat adat tanahnya dirampas tanpa ganti rugi untuk Ibu Kota Negara.

Sebarannya 19 komunitas adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 2 di Kutai Kartanegara.
Ada 11 komunitas adat di dalam zona inti pembangunan Ibu Kota Negara.
AMAN memastikan data dihimpun membuktikan kawasan Ibu Kota Negara, bukan lahan kosong sebagaimana diklaim Pemerintah.
AMAN mengatakan, tidak kejelasan dari Pemerintah kepastian ganti-rugi bagi masyarakat adat.
Padahal masyarakat adat segera meninggalkan tanah yang mereka huni beberapa generasi.
AMAN menilai regulasi diskriminatif Pemerintah dipastikan akan pemicu konflik agraria potensial berkepanjangan di kemudian hari.
Pemicu utama konflik agraria: kecemburuan sosial dan diskriminatif regulasi Pemerintah terhadap penduduk asli.***

https://www.dio-tv.com/kalimantan/50...tahun?page=all