Selasa, 16 Januari 2024 16:16 WIB
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Roy Ratumakin
zoom-inlihat fotoPemilu 2024, KNPB: Hanya Menambah Penjajahan di Papua
Kolase Tribun-Papua.com
Aktivis Papua Merdeka, Ones Suhuniap mengatakan, Pemilu Indonesia di Papua hanya mencari legitimasi orang Papua atas kedaulatan dan memperpanjang penjajahan di Papua.
tribunx logo
DOWNLOAD
APLIKASI BERITA TRIBUNX
DI PLAYSTORE ATAU APPSTORE UNTUK MENDAPATKAN PENGALAMAN BARU

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Aktivis Papua Merdeka, Ones Suhuniap mengatakan, Pemilu Indonesia di Papua hanya mencari legitimasi orang Papua atas kedaulatan dan memperpanjang penjajahan di Papua.

Ia mengatakan, Pemilu Indonesia di Papua adalah demokrasi palsu. Demokrasi tidak mendidik etika demokrasi moralitas orang Papua.

"Orang Papua tidak cocok dengan sistem demokrasi liberal produk kapitalis," kata Ones kepada Tribun-Papua.com, Selasa, (16/01/2023).

Menurutnya, Pemilu Indonesia di Papua hanya cari legitimasi eksistensi dan kedaulatan kolonialisme merekrut Kader produktif jadi boneka oligarki dan pilar kolonialisme Indonesia.

"Moyang orang Papua tidak pernah sepakati konsep nation maupun state Indonesia dengan sistem demokrasi yang sedang dijalankan," jelasnya.

Dikatakan, orang Papua dipaksakan ikut terlibat dalam Pemilu Indonesia berdasarkan aneksasi 1 Mei 1963 yang sesungguhnya ditugaskan sebagai pemerintahan wali digantikan posisi UNTEA untuk mendorong proses dekolonisasi dipersiapkan sebelumnya oleh Belanda.

"Pelaksanaan pemilu di Papua sesungguhnya ilegal jika ditinjau dari juridiksi hukum atas legalitas Indonesia di Papua.”

“Karena Pemerintah sementara Indonesia diberikan mandat hanya untuk mendorong pelaksanaan penentuan nasib sendiri berdasarkan amanat perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 pasal XIII," sambungnya.

Kata Ones, tidak ada pengakuan secara formal legal oleh rakyat Papua sepenuhnya bahwa pemerintah Indonesia pemerintah resmi yang dibentuk oleh rakyat Papua.

Maka orang Papua memiliki hak demokrasi untuk tidak ikut terlibat dalam Pemilu Indonesia di Papua.

"Baik ikut terlibat sebagai peserta Pemilu maupun sebagai rakyat ikut partisipasi memilih calon presiden DPRI maupun DPRD kabupaten kota di Papua.”

"Karena pada dasarnya keberadaan Indonesia tidak memiliki legalitas hukum kekuasaannya di Papua," sambungnya.

Kata Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu mengatakan, Pemilu adalah satu di antara strategi untuk kedaulatan di Papua, ketika orang Papua ikut terlibat dalam pemilu melegitimasi Indonesia untuk tetap ada di Papua.

"Itulah sebabnya Indonesia mati-matian sukseskan Pemilu di Papua di Papua agar menjadi peluru diplomasi di internasional. Di mana, Indonesia menggunakan hasil Pemilu untuk menyakinkan masyarakat Internasional bahwa orang Papua ingin hidup bersama Indonesia," jelasnya.


Menurut Ones, pelaksanaan Pemilu menurut pandangan Indonesia harus sukses di Papua, dangan orang Papua jadi peserta dalam Pemilu dan menjadi target utama untuk memperkuat kedaulatan NKRI di Papua.

“Apabila orang Papua tidak ikut terlibat baik menjadi peserta Pemilu untuk memperkuat kursi legislatif dan eksekutif, maka legitimasi tidak ada mengancam kedaulatan Indonesia di Papua,” tukasnya. (*)


https://papua.tribunnews.com/2024/01...apua?page=all.


Ones Suhuniap: Harusnya Orang Papua Sadar akan Sistem Rasis dan Diskriminasi

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar masyarakat Papua menolak tegas Otonomi Khusus (Otsus) tahap II sertana rencana pemekaran provinsi di Bumi Cenderawasih. (Dok. Elisa Sekenyap -SP)

Laporan: Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA  - Aktivis Papua Medeka, Ones Suhuniap mengungkapkan bahwa, orang Papua sendirilah yang menginginkan dan mengizinkan penjajahan itu ada di negerinya.

Menurut Ones, pilihan ada di tangan orang Papua, mau pertahankan Indonesia atau meninggalkan sistem Indonesia.

Dikatakan Ones, tujuan Pemilu Indonesia untuk memperkuat kedaulatan, dan melalui Pemilu juga maka orang Papua bisa diberikan jabatan DPR Gubernur dan DPR RI sebagai bukti legitimasi orang Papua memperpanjang dan mempertahankan kedaulatan di Papua.

"Apabila orang Papua sadar tidak perlu memperkuat sistem yang menindas sistem yang membunuh dan sistem memperktekan rasisme serta kekerasan berbasis rasis terhadap orang Papua selama 61 tahun lamanya," ujarnya kepada Tribun-Papua.com, Selasa, (16/01/2023).

Namun, lanjut Ones, karena negara dengan hegemoni mampu menciptakan hidup ketergantungan pada sistem Indonesia, sehingga orang Papua memperkuat sistem yang menindas rakyat Papua.

"Seharusnya orang Papua harus ada kesadaran melihat semua kekerasan negara dan pembunuhan secara sistematis dan terstruktur kekerasan militer barbasis rasisis terus terjadi di Papua," tegasnya.

"Satu pelajaran berharga itu rasisme 2019 dan dikriminalisasi penegakkan hukum terhadap Lukas Enembe hingga meninggal ini menjadi refleksi untuk meninggalkan sistem kolonial," imbuhnya.

Tetapi dengan keterlibatan orang Papua sebagai peserta Pemilu 2024, maka hal tersebut turut memperkuat sistem Indonesia.

"Kita bisa lihat di sepanjang jalan pondok Natal di Papua berganti dengan baliho Caleg DPR,"jelasnya.

Menurut Ones, karakter orang Papua kerap disamakan dengan binatang.

Kendati ditindas, sambung dia,  tapi masih saja ingin memperkuat sistem rasisme.

Lebih lanjut, soal sasisme yang sangat kejam itu  berdampak, diskriminasi, sentimen subyektif terus dipelihara.

Hal sangat kejam adalah praktek rasialisme  secara sistematis dan  terstruktur akan terus terjadi terhadap bangsa terjajah  selama kolonialisme masih ada.

"Karena praktek rasialisme adalah roh dan ideologi kolonialisme tidak dapat dipisahkan, sekarang orang Papua berlomba lomba memperkuat sistem yang rasisis tersebut melalui Pemilu. Sebab bangsa penjajah itu selamanya merasa diri bangsa superior sementara bangsa terjajah dipandang manusia inferior akan menghadapi rasisme," ujarnya.

"Saya menulis ini bukan melarang hak demokrasi setiap orang menentukan nasibnya sendiri saya tidak bermaksud malarang atau menghasut dan memprovokasi tetapi ini bagian dari tanggung jawab moral sebagai orang Papua," tambahnya.


Diakhir perjataanya Ones mengaskan bahwa, sikap yang disampaikan ini sebagai seorang aktivis diharapkan menjadi bahan refleksi buat semua orang pejuang di Papua.

"Bagaimana sikap kita tunjukkan kepada individu sebagai bentuk protes tetapi juga sikap kita menolak sistem yang menindas," tutupnya. (*)

https://papua.tribunnews.com/2024/01...-diskriminasi.
pandangan OPM KNPB soal Pemilu
kasus Lukas Enembe menurut KNPB = Kriminalisasi