JAKARTA--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya transaksi senilai triliunan rupiah yang dilakukan sebuah partai.

Padahal partai tersebut baru seumur jagung alias baru berdiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Rabu (10/1/2024).

Sayang Ivan enggan membocorkan partai apa yang dimaksud.

"Banyak partai baru danfaktanya juga ada transaksinya luar biasa besar dan kita bicara trilunan dan ratusan miliar," ungkap Ivan Yustiavandana.

Meski tidak menyebut nama partai, PPATK tetap akan menganalisis sumber pendanaan partai tersebut hingga penggunaannya.

"Itulah kemudian PPATK perlu memahami sumber dana dari mana, kemudian dipakai buat apa dan segala macam," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.

Selain transaksi triliunan pada partai baru, PPATK juga menemukan adanya aktivitas mencurigakan pada rekening khusus dana kampanye (RKDK) berbagai parpol peserta Pemilu

Aktivitas mencurigakan itu berupa pergerakan transaksi yang cenderung flat pada RKDK.

Pembiayaan kegiatan Pemilu, khususnya untuk kampanye justru terlihat aktif di rekening-rekening lain.

"Memang jika dilihat dari transaksinya RKDK tidak mencerminkan aktivitas kampanye. Kita lihat, lalu aktivitas di mana?

Makanya terbukti kok ada kenaikan di anggota parpol sekian persen, di bendahara sekian ratus persen, kenaikan di DCT sekian persen transaksinya," ujar Ivan.

Temuan terkait RKDK itu sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU).

Kemudian terkait aktivitas di luar RKDK yang diduga terkait kampanye, sudah disampaikan kepad Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bahwa tanggung jawab KPU hanya terbatas pada RKDK, sehingga kami apabila melihat aktivitas transaksi-transaksi di luar RKDK dan kami duga ada aktivitas utk kampanye, ini kami sampaikan ke Bawaslu," kata Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono.

36,67 persen anggaran proyek strategis masuk ke kantong politikus

Pada kesempatan yang sama Ivan juga mengungkapkan adanya temuan 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan kata lain, 36,67 persen dana itu tidak dipakai untuk pembangunan proyek pemerintah tersebut.

"36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, dana itu mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Ada pula yang dibelikan aset maupun investasi oleh para pelaku.

"Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku," ucap Ivan seperti dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, ia menemukan, 36,81 persen total dana PSN masuk ke rekening sub-kontraktor.

Dana ini dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional pembangunan.

Sayangnya, PPATK tidak merinci PSN mana saja yang dimaksud. Namun Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menyebut, beberapa kasus telah ditangani oleh aparat penegak hukum.

"Itu sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik, dan sudah di-ekspose media massa, sehingga bisa disimpulkan sendiri," kata dia.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...itikus-dan-asn

Jadi bancakan