Setara Institute menilai debat ketiga mengabaikan isu Papua dan UU Peradilan Militer.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Bilal Ramadhan
   
ara capres saat di acara debat, Ahad (7/1/2024) malam. Setara Institute menilai debat ketiga mengabaikan isu Papua dan UU Peradilan Militer.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Debat ketiga Pilpres 2024 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri merupakan isu-isu yang krusial dalam setiap regenerasi kepemimpinan nasional.

Namun sayang debat yang menghadirkan tiga capres Prabowo Subianto, Anies Rasyid Baswedan, dan Ganjar Pranowo itu gagal menyentuh aspek-aspek substansial dari tema-tema serius yang berkaitan langsung dengan eksistensi bernegara tersebut.

Debat Capres dan Evaluasi KPU
Setara Institute memberikan empat catatan dari hasil debat yang digelar pada Ahad (7/1/2024) malam tersebut. Catatan terpenting, menurut Setara, terkait dengan hal-hal substansial turunan mandat reformasi, terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan spesifik menyangkut soal sektor keamanan.

“Isu-isu krusial terkait dengan reformasi TNI dan sektor-sektor keamanan,gagal, dan diabaikan oleh masing-masing capres,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam siaran pers, yang diterima wartawan di Jakarta, pada Senin (8/1/2024).

Halili menerangkan, masing-masing capres, memang ada menyampaikan soalan-soalan penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Materi tersebut menyangkut perihal pertahanan.

Pun juga para capres, juga saling setuju dalam meningkatkan kesejahteraan para prajurit untuk peningkatan akselerasi peran serdadu TNI. Namun kata Halili, para capres tak menyentuh isu-isu paling substansial menyangkut soal reformasi TNI yang kini berusaha untuk kembali masuk paksa ke ranah-ranah sipil. Seperti, kata Halili, isu perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI 34/2004.

Bahkan, kata Halili, para capres tak ada yang menyentuh krisis para anggota TNI yang melakukan tindakan di luar kewenangannya terkait dengan hukum-hukum sipil.

“Minimnya perhatian para capres pada persoalan-persoalan ini, dikhawatirkan mengakibatkan habituasi, atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan TNI tersebut. Dan problem faktualnya, sudah mulai terjadi di beberapa tempat,” kata Halili.

Setara Institute mengambil contoh tindakan para prajurit TNI yang tanpa kewenangan mengambil alih penindakan terhadap prilaku masyarakat pengguna knalpot brong. Selain itu, kata Halili, para capres pun tak menyentuh persoalan tentang pentingnya pembahasan soal UU Peradilan Militer.

“Jamak diketahui, bahwa Undang-undang tersebut, memberikan kontribusi yang tinggi terhadap impunitas para anggota TNI yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dan itu mengabaikan aspek persamaan di depan hukum, dan menjadi sorotan pada aspek akuntabilitas dan transparansi,” kata Halili.

Juga kata Halili, para capres terlalu fokus pada isu pertahanan, dan keamanan yang menyangkut soal alutsista, dan kesejahteraan para prajurit, tetapi gagal menyampaikan gagasan tema-tema tersebut ke dalam persoalan internal seperti kondisi Papua.

“Isu Papua, bukan hanya dibicarakan dalam konteks HAM (hak asasi manusia). Isu Papua, seharusnya diurai dalam konteks debat tadi malam menyangkut soal pertahanan, dan keamanan. Karena eskalasi konflik bersenjata yang ada di Papua, sudah memunculkan zona-zona yang tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Papua, dan sudah menimbulkan korban jiwa dari masyarakat biasa, TNI, maupun Po kata dia menegaskan.

https://pemilukita.republika.co.id/b...adilan-militer




Tidak Ada Isu Papua di Debat Capres, Pengamat Hukum Nilai Semua Kandidat Tak Berempati

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro,  sangat menyayangkan isu penyelesaian konflik Papua tidak dibahas secara mendalam dalam debat capres jilid kedua kemarin. Dia menilai semua kandidat seolah menghindari isu tersebut meskipun menjadi salah satu isu internasional yang sesuai dengan perspektif pertahanan keamanan.

Pria yang akrab disapa Castro itu mengatakan absennya isu Papua dalam debat menggambarkan tidak adanya empati terhadap rakyat Papua dalam politik elektoral. Padahal menurut Castro, rakyat Papua puluhan tahun dijatuhkan stigma pengacau keamanan yang menjadikan isu ini seharusnya sangat urgent diangkat.

"Ini bisa dimaknai, siapapun yg terpilih nanti, tidak berpengaruh apa-apa terhadap situasi rakyat Papua," kata Castro saat dihubungi Tempo pada Senin, 8 Januari 2024.

Ketiga capres dianggap tak punya konsen soal Papua
Castro menilai semua capres yang akan bersaing pada Pilpres 2024 tidak memiliki konsen soal Papua dan tak menganggap isu tersebut sebagai prioritas.  Sebab, menurut dia, ketiganya tidak menyinggung soal isu tersebut secara mendalam.

"Saya pesimis, sebab para capres ini memang tidak punya konsen terhadap isu Papua. Debat pertama muncul, tapi tidak mendalam. Ini artinya perlakuan terhadap Papua masih sama, cenderung hanya jadi eksploitasi, terutama Sumber Daya Alam-nya," kata dia.

Jika pun isu tersebut tak muncul dalam sesi tanya jawab, dia menilai para capres seharusnya bisa menyinggung soal Papua saat memaparkan visi misinya.

"Capres memang tidak punya konsen soal Papua. Kalau punya, mereka pasti singgung di awal sesi penyampaian visi misi. Para capres sepertinya tidak menjadikan Papua sebagai isu prioritas. Ini jelas mengerdilkan situasi rakyat Papua hari ini," kata Castro.

Panelis disebut tak mendesain pertanyaan soal Papua

Castro mengatakan, ini juga berhubungan dengan panelis yang terlibat dalam debat tersebut.  Panelis dianggap tidak mendesain pertanyaan seputar isu Papua.

"Ini juga berkaitan dengan panelis dan format debat yang tidak mendesain pertanyaan seputar Papua. Pertanda kalau format debat ini tidak bisa mengakomodasi isu-isu krusial, khususnya Papua," kata Castro.

Castro mengatakan, sejauh ini negara memonopoli isu Papua. Dia pun menyinggung kritik yang disampaikan oleh dua penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Haris Azhar dan Fatia, dianggap sebagai suatu masalah.

"Iya, negara seolah memonopoli isu Papua. Menjadikan isu Papua sebagai narasi tunggal. Jadi seolah-olah isu selain yang dipublish rezim, cenderung dianggap bermasalah. Sama seperti yang dialamai Haris Azhar dan Fatia," kata Castro.

Castro mengatakan, jika para capres serius dalam nenangabi isu Papua, harusnya mengusulkan pendekatan dialogis, harus disertai penarikan kekuatan militer dari Papua terlebih dahulu. Karena menurut Castro, tidak akan ada dialog yang adil di bawah todongan senjata.

Debat capres kedua kemarin diikuti oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ketiganya membahas soal Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.
https://pemilu.tempo.co/read/1818780...-tak-berempati

kalau masalah Papua dibawa didebat nanti ada calon presiden bilang solusinya dialog dan keadilan