Politikus Demokrat Respons Pedas Anies soal Harga  Air Minum Lebih Mahal dari BBM

Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis merespons pedas calon presiden (capres) nomor urut satu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang menyebut harga air minum kemasan lebih mahal dari harga bahan bakar minyak (BBM).

Hasbil menduga hanya Anies Baswedan yang membeli air minum dengan harga mahal, karena menurutnya rakyat biasa membeli air minum dengan harga murah, sehingga ia merasa narasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendekati Pilpres 2024 semakin kacau.

"Jangan-jangan anda yang minum air mahal ya Pak @aniesbaswedan? Semakin mendekati 14 Februari 2024 narasi anda semakin kacau pak. Rakyat dibawah juga gak bodoh-bodoh juga, mereka sudah terbiasa beli air minum yang murah. Air minum gak ada KTP sich ya, jadi sasaran disalahkan," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (27/12).

Sebelumnya, capres nomor urut satu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkit harga air minum kemasan lebih mahal dari harga BBM yang dianggap normal oleh masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikannya dalam acara 'Mengupas Pikiran Para Capres-Cawapres di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

"Kita pada bawa minum air apa nih? Air botol. Apa itu enggak dianggap masalah? Saking sudah dianggap normal, sampai kita tak menganggap bahwa air minum kita lebih mahal dari BBM kita," kata Anies yang disiarkan di kanal YouTube Anies Baswedan.

"Betul tidak? Mau diteruskan ini?" tanya dia ke peserta yang hadir.

https://populis.id/read64229/politik...oogle_vignette


☰

Beranda > Berita

Ternyata, Kerja Sama PAM Jaya dengan PT Moya Diputuskan Anies Tanpa Libatkan DPRD

22 Oktober 2022, 20:24Gedung DPRD DKI/DOK VOI

JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengungkapkan kerja sama antara PAM Jaya dengan pihak swsata, yakni PT Moya diputuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum lengser tak melibatkan DPRD DKI Jakarta.

Kerja sama tersebut terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling. Kerja sama ini pun dilakukan jelang berakhirnya swastanisasi air dengan PT Palyja dan Aetra.

"Kita tahu bahwa masalah swastanisasi air di Jakarta ini perlu dicermati betul karena waktu itu sempat disoroti KPK. Saya heran kenapa keputusan strategis ini tiba-tiba dieksekusi diambil hanya 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir tanpa diskusi dengan DPRD. Kesannya sangat tergesa-gesa," kata Anggara kepada wartawan, Sabtu, 22 Oktober.

Anggara mengaku heran dengan sikap Anies yang mengambil kebijakan strategis ini pada dua hari sebelum masa jabatannya berakhir. Ia akan mendorong agar DPRD segera mengevaluasi perjanjian yang telah ditandatangani.

"Kami akan segera dorong evaluasi perjanjian ini dengan meminta Pemprov DKI menjelaskan selengkap-lengkapnya bagaimana mekanisme kerjasamanya. Apalagi ini ada indikasi kerugian masyarakat, jangan sampai jadi ada perkara hukum lagi seperti perjanjian dengan Palyja dan Aetra kemarin," ujar Anggara.

Pada 14 Oktober lalu, Anies Baswedan, saat masih menjadi Gubernur DKI, menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia.

Anies merasa bersyukur karena upaya optimalisasi penyediaan air minum yang menjadi hak dasar warga bisa diteruskan dan dipercepat.

“Kami betul-betul bersyukur karena sudah melewati fase panjang. Karena kita ingin seluruh rumah tangga di Jakarta mendapatkan akses air minum,” ujar Anies.

Meski kembali menjalin kerja sama pengelolaan air dengan swasta, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menegaskan bahwa hal sangat berbeda dengan kerja sama yang dilakukan dengan dua mitra sebelumnya, yakni Palyja dan Aetra sejak 1998 sampai akhir tahun ini.

Dalam perjanjian sebelumnya, mitra melakukan pengelolaan dari hulu ke hilir. Sementara, kerja sama kali ini hanya dilakukan pada bagian produksi.

"Untuk distribusi dan pelayanan pelanggan sepenuhnya dilakukan oleh PAM Jaya. Kerja sama ini umum dilakukan oleh perusahaan air minum di Indonesia. Dengan penambahan pasokan air dan pelayanan yang dilakukan oleh PAM JAYA, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan warga Jakarta," ungkap Arief.

Kerja sama ini disayangkan oleh LBH Jakarta. Direkur LBH Jakarta, Arif maulana menuturkan hal ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Padahal, sebelumnya Anies telah menegaskan pemerintah menghentikan kerja sama pengelolaan air bersih atau swastanisasi air dengan pihak swasta, yakni PT Palyja dan Aetra. Kerja sama ini pun akan berakhir pada Januari 2023. Namun, Anies kembali menjalin kerja sama dengan swsata.

"Ironis, Anies Baswedan di ujung masa jabatannya melakukan langkah memalukan dengan menjilat ludah sendiri, ingkar janji. Ia menyatakan bahwa akan menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Namun ia justru melanjutkan praktik swastanisasi air terselubung," kata Arif dalam keterangannya, Selasa, 18 Oktober.


https://voi.id/berita/220905/ternyat...-libatkan-dprd