Jakarta - Menurutnya Slepetnomics yaitu sebuah gagasan ekonomi yang teruji oleh pakar dan berbasis pengalaman batin dan pengalaman rasa.

Dia juga menjelaskan, sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Menurut dia, sarung itu lembut tapi di tangan orang yang baik bisa jadi slepet atas ketidakadilan dan kecurangan.

"Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita, segala ketidakadilan kita selepet," ujar dia dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Apa itu Slepetnomics?

Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (Timnas) nomor urut 1, Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), Wijayanto Samirin menjelaskan, Slepetnomics merupakan pemikiran ekonomi khas AMIN, untuk mewujudkan "Indonesia Adil Makmur Untuk Semua".

"AMIN ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dalam mewujudkannya, berbagai kebijakan ekonomi harus mengedepankan kemajuan, kemakmuran, kesetaraan dan keberlanjutan. Bagi pihak yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut, akan dislepet," terangnya.

"Kena slepet sarung itu tidak tidak mematikan, tetapi bikin kaget dan bisa menimbulkan memar. Meluruskan yang bengkok pun harus dilakukan tidak dengan cara-cara yang frontal, tetapi dislepet dulu saja, jika tidak berubah baru menggunakan pendekatan yang lebih tegas," lanjutnya.

Ia menyebut sarung merupakan atribut yang khas Indonesia, sehingga Slepetnomics juga mengedepankan kemandirian, tenaga kerja dalam negeri, serta nilai dan kearifan lokal. Dalam prakteknya, slepetnomics akan mencakup hal-hal berikut:

- Mewujudkan kemandirian pangan, dengan melakukan "Revolusi Agromaritim", yang mana petani dan nelayan akan diberdayakan dan dibantu untuk berkembang; produknya akan dibeli dengan harga yang mensejahterakan.

- Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas, di antaranya melalui program bansos plus, memastikan biaya hidup murah dan terjangkau, dan bantuan/pemberdayaan ekonomi untuk kelompok rentan. Akan dibentuk badan khusus pengelola bansos, sehingga kementerian lebih fokus pada policy bukan eksekusi (belajar dari konsep BPJS Kesehatan).

- Penerapan pajak yang berkeadilan, yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan pemerataan. Akan dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan merger antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, langsung dibawah Presiden.

- Iklim berusaha akan diperbaiki, kepastian hukum dijamin, konsistensi kebijakan diwujudkan, serta korupsi dan pungli diakhiri, sehingga korporasi bisa tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan berjaya di negeri orang.

- BUMN akan direposisi, peran sebagai agen pembangunan dan korporasi harus diseimbangkan, sehingga tidak menutup peluang bagi swasta untuk tumbuh dan berkembang.

- Lebih dari 15 juta pekerjaan berkualitas akan diciptakan (2025-2029), termasuk green job, melalui pengembangan beberapa sektor, terutama industri manufaktur dan industri kreatif /digital.

- Pengelolaan sumber daya alam didorong untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, mempekerjakan tenaga kerja lokal, melibatkan UMKM lokal, serta berjalan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social & Governance).

- UMKM dan koperasi difasilitasi untuk maju, dukungan permodalan dan capacity building dilakukan. Kerjasama antara mereka dengan korporasi difasilitasi oleh Pemerintah, melalui program kemitraan, yang mana korporasi akan memasukan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok mereka.

- Pengembangan infrastruktur yang berorientasi keadilan. Jalan tol dibangun dengan tetap memprioritaskan jalan-jalan non-tol di daerah-daerah termasuk di desa-desa, yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat.

- Kota-kota dikembangkan dan dielevasi menjadi kota berdaya saing (ditargetkan 40 kota), sehingga mampu menjadi simpul-simpul kemajuan; akan dibentuk Badan Urusan Perkotaan yang suatu saat akan menjadi Kementerian, untuk memastikan pengembangan kota-kota terarah, terpadu, dan efektif.

- Ekonomi desa dimajukan, dengan menggerakkan ekonomi desa melalui BUMDES, serta memperbesar Dana Desa secara bertahap menjadi Rp 5 miliar per-tahun.

(ily/hns)
https://finance.detik.com/berita-eko...-gibran-mahfud