Rabu, 13 Desember 2023 – 10:29 WIB
Bandingkan Solusi soal Papua di Debat Capres, Usman Hamid Khawatirkan Ide Prabowo - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: Ricardo/JPNN.com
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid membandingkan gagasan tentang cara menyelesaikan konflik di Papua yang ditawarkan para capres Pilpres 2024 dalam debat kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023) malam.

Secara khusus, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia itu mengkhawatirkan ide yang ditawarkan capres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan memperburuk kondisi Papua.

"Nomor satu (Anies Baswedan, red), cenderung ke arah perubahan progresif. Nomor dua (Prabowo, red) arah sebaliknya, yaitu konservatif. Nomor tiga (Ganjar Pranowo, red) itu cenderung moderat,[/n]" kata Usman.

Mantan koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menyebut Prabowo terjebak pada pikiran konservatif.

Menurut Usman, mantan Danjen Kopassus itu masih menggunakan istilah-istilah militer.

"[n]Gerakan separatis, gerakan teroris, masih menyalahkan kelompok pro-kemerdekaan tanpa ada evaluasi kritis terhadap kebijakan yang salah dari pemerintah," imbuh Usman.

Lebih lanjut Usman merujuk hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengungkap konflik berkepanjangan di Papua disebabkan banyaknya kesalahan pemerintah.

Misalnya, ada kegagalan pembangunan, marginalisasi, kekerasan, pelanggaran HAM, hingga pemaksaan versi sejarah.

Usman pun menyinggung soal tawaran solusi dari Ganjar Pranowo yang mengedepankan dialog.

"Ganjar dengan sangat moderat mengatakan yang dibutuhkan oleh orang Papua adalah solusi, dialog untuk menurunkan kekerasan dan konflik. Yang dilakukan oleh Prabowo justru akan memperburuk keadaan," ucapnya.

Debat Pertama Capres Pemilu 2024 itu mengangkat tema penegakan hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan pemokrasi

Dalam sawala itu, Prabowo menyodorkan rencananya memperbanyak kehadiran aparat di Papua untuk mengatasi konflik berkepanjangan di provinsi paling timur di Indonesia tersebut.

"Rencana saya, pertama adalah tentunya menegakkan hukum memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," ucapnya.(jpnn.com)
https://m.jpnn.com/news/bandingkan-s...prabowo?page=2



Soal HAM di Papua, Haris Azhar Sebut Prabowo Buruk, Ganjar dan Anies Oke

Kamis, 14 Desember 2023 – 13:25 WIB
Soal HAM di Papua, Haris Azhar Sebut Prabowo Buruk, Ganjar dan Anies Oke - JPNN.COM
Haris Azhar. Foto/ilustrasi: YouTube/JPNN.com
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menganggap pernyataan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto mengenai penegakan Hak Asasi Manusia di Papua tidak memberikan solusi.

Ia justru menilai, penegakan HAM di Papua pada era pemerintahan Presiden Jokowi cenderung berjalan di tempat atau bahkan makin memburuk.

Haris Azhar menilai jawaban Prabowo pada debat pertama capres tidak dilihat sebagai sebuah hal yang dibutuhkan bagi masyarakat Papua.

“Soal HAM, menurut saya Prabowo ada keyword melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi di mana problematikanya makin memburuk. Jadi, jawaban Prabowo saya menduga tidak dilihat sebagai sebuah hal yang dibutuhkan bagi orang Papua. Karena pertanyaannya kekerasan meningkat, sementara konflik makin tinggi. Ada kekerasan warga, dan ada konflik separatis dengan TNI/Polri,” tutur Haris Azhar pada acara nonton bareng debat capres yang diselenggarakan Akbar Faizal Podcast.

Di sisi lain, Haris Azhar justru memuji apa yang disampaikan oleh capres nomor urut satu dan tiga, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pasalnya, kedua capres tersebut memiliki latar belakang yang sama sebagai mantan gubernur.

“Satu dan tiga seperti punya background mirip, mantan gubernur. Jadi, cukup lincah menjawab soal pelayanan publik dan kerukunan warga. Yang menarik jawaban nomor tiga, Ganjar bilang dialog. Ini rekomendasi LIPI, tim alharmarhum Muridan menemukan ini, perlu ada dialog. Kalau Prabowo menjawab akan melanjutkan apa yang dikerjakan Jokowi. Di zaman Jokowi jumlah peningkatan aparat terjadi, tidak menjawab masalah di Papua,” kata Haris Azhar.

Bertolak belakang dengan Prabowo yang selalu mengusung keberlanjutan program Jokowi, Anies dan Ganjar dinilai Haris Azhar jauh lebih lepas karena tidak dipengaruhi bayang-bayang dukungan politik dari pemimpin tertinggi negeri ini.

“Dari komposisi keliatan Lalu suasana politisnya satu dan tiga tidak didukung Jokowi, jadi tidak ada beban,” tutup Haris Azhar.

Dalam acara debat Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (12/12), Prabowo menyatakan akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan ekonomi yang paling cepat yang paling pesat selama pemerintahan Jokowi, selama sejarah Republik Indonesia. Saya akan melanjutkan membawa kemajuan ekonomi sosial ,” ungkap Prabowo. (tan/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/soal-ham-di-...ke?page=2\




Centra Initiative Sebut Prabowo Tak Paham Akar Konflik Papua

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), Calon Presiden noor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) saat debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Centra Initiative menyoroti soal pandangan ketiga calon presiden dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM di Papua yang dibahas dalam debat capres pada Selasa lalu. Ia pun menyebut Prabowo tak memahami akar konflik di Bumi Cendrawasih itu.

[n]"Paslon nomor 2 tidak memahami akar konflik Papua[/n]," kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Desember 2023.

Al Araf menjelaskan bahwa diperlukan empat pendekatan untuk memahami konflik di Papua, yakni faktor sejarah, pemerataan ekonomi, politik, dan ketiadaan keadilan saat pelanggaran HAM terjadi. Menurut dia, kemarahan masyarakat Papua bersumber pada tidak adanya peradilan yang adil bagi para korban.

"Pendekatan yang dilakukan oleh paslon no 2 kurang tepat dengan hanya melihat persoalan Papua dari sudut pandang ekonomi dan eksternal, mereka belum bisa memahami faktor penyebab konflik Papua secara komperhensif," ujarnya.

Kemudian, Al Araf menilai bahwa solusi yang ditawarkan Prabowo cenderung berkutat pada penguatan aparat dan penegakan hukum. "Pendekatan penguatan aparat keamaanan sebagai jalan penyelesaian konflik tetapi yg terjadi konflik tidak selesai dan yang ada adalah kekerasan dan pelanggaran HAM," tuturnya.

Lebih lanjut,  Al Araf juga tak menyalahkan pernyataan Prabowo soal keterlibatan kekuatan asing dalam konflik Papua. Namun, dia menekankan perlunya intropeksi internal dalam menangani konflik tersebut.

[n]"Papua itu ada di Indonesia, konflik berlarut ini terjadi karena pemerintah gagal menangani kasus pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua serta gagal menyelesaikan akar konflik lainnnya,[/n]" ucapnya.

Tak sampai di situ, Al Araf turut membandingkan pandangan Prabowo dengan memuji gagasan dua capres lain soal isu yang sama. "Ganjar dan Anies cukup jelas memaparkan bahwa pilihan penyelesaian pendekatan konflik Papua diambil dengan jalan dialog," katanya.


Dalam debat capres pertama yang digelar KPU pada Selasa malam, 12 Desember 2023 itu Prabowo menyebut bahwa masalah yang terjadi di Papua merupakan masalah yang kompleks. Lebih lanjut, Prabowo turut menyebut bahwa yang terjadi di Papua merupakan permasalahan separatisme dan hal tersebut telah terjadi sudah cukup lama.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa para separatis di Papua saat ini mulai menyerang masyarakat sipil, sehingga ia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Papua, yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, itu penting untuk melindungi masyarakat Papua dari gerakan separatis di sana.

"Rencana saya, tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di sana dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa para separatis di Papua saat ini mulai menyerang masyarakat sipil, sehingga ia pun menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Papua, yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, itu penting untuk melindungi masyarakat Papua dari gerakan separatis di sana.

"Rencana saya, tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di sana dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata Prabowo.

https://nasional.tempo.co/read/18093...-konflik-papua

menurut para aktivis HAM soal Papua