KontraS Serahkan Daftar 'Dosa' Pelanggaran HAM Anies, Ganjar dan Prabowo ke KPU
Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian mengatakan, ketiga capres memiliki rapor terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kamis, 07 Desember 2023 | 14:18 WIB


Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan laporan hasil kajian terhadap rekam jejak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023). (Dok. KontraS)

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan laporan hasil kajian terhadap rekam jejak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian mengatakan, ketiga capres memiliki rapor terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kita tahu bahwa salah satu capres yakni Prabowo Subianto itu pernah, berdasarkan hasil investigasi dan penyelidikan pro justisia Komnas HAM, dia terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat berkaitan dengan penghilangan paksa di tahun 97-98,” kata Rozy di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Dia juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan capres Ganjar Pranowo saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Dia juga misalnya pernah terlibat dalam kasus petani Rembang. Kemudian juga, kasus Wadas yang sampai hari ini terus berjalan,” ujar Rozy.


Aksi warga Wadas menolak rencana pemerintah menambang batu andesit di wilayahnya, Kamis (14/7/2022). (dok.Gempadewa).

Selain itu, kebijakan capres Anies Baswedan waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dianggap melanggar HAM juga disoroti oleh KontraS.

Adapun pelanggaran HAM Anies yang disebut Rozy berkenaan dengan penggusuran warga untuk pembangunan.

“Kami juga tidak luput mencatat Anies menjadi salah satu aktor yang seharusnya bertanggung jawab dalam konteks polarisasi 2017,” tandas Rozy.


Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran saat menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. (Suara.com/Arga)

Pada kesempatan ini, KontraS juga menyampaikan 9 usulan isu terkait HAM kepada KPU agar bisa menjadi materi debat capres dan cawapres.

Rozy menjelaskan isu pertama yang diusulkan ialah strategi dan metode capres-cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap telah menjadi beban sejarah.

“Kedua, peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia,” kata Rozy di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut, KontraS juga mempertanyakan peran presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah TNI-Polri yang dinilai terus melakukan pelanggaran HAM.


Sejumlah aktivis melakukan Aksi Kamisan ke-773 di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Isu lain yang diajukan KontraS ialah langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang disebut terus terjadi di Papua.

“Kelima, komitmen presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Rozy.

Isu keenam ialah langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dinilai terus memburuk pada era Jokowi.

“Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan,” ucap Rozy.

Dia mengatakan isu berikutnya ialah langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik.

Terakhir, Rozy mengatakan isu yang diusulkan adalah komitmen presiden dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan debat perdana akan menjadi porsi untuk capres dengan membahas pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat yang akan diikuti oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tersebut akan diselenggarakan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023).

Kemudian, debat kedua akan menjadi porsi bagi masing-masing cawapres yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

“Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat, temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan,” kata Hasyim.


Pasangan Anies-Muhaimin nomor urut 1, Prabowo-Gibran nomor ururt 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3 saat penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]

Debat tersebut akan digelar pada 22 Desember 2023. Namun, KPU belum memastikan lokasi debat antarcawapres itu digelar.

Untuk debat ketiga, para capres akan kembali saling berdebat pada 7 Januari 2024 dengan membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, debat keempat akan kembali menjadi porsi untuk cawapres dengan membahas pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Adapun waktu pelaksanaan debat cawapres kedua ini ialah 21 Januari 2024.

“Kemudian, topik terakhir, tema debat terakhir menjadi porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi,” tutur Hasyim.

Debat terakhir ini diketahui akan digelar pada 4 Februari 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Hasyim menjelaskan pasangan capres dan cawapres akan saling mendampingi di atas panggung debat. Namun, pada debat capres, porsi bicara hanya akan diberikan kepada capres, demikian pula sebaliknya pada saat debat cawapres.

“Intinya, yang bicara, boleh dikatakan kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres,” tandas Hasyim.

https://www.suara.com/kotaksuara/202...prabowo-ke-kpu