Sumber Gambar

Seorang pria pengguna TikTok di Lumajang bernama Agus Gemoy mendapat somasi dari salah satu tim sukses calon legislatif (caleg) yang akan bertanding di Pemilu 2024. Agos mendapatkan surat somasi terkait viralnya video TikTok yang berisi tentang penempelan stiker caleg tanpa izin oleh salah satu tim sukses caleg.

Dalam tanggapannya, Agos meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, Agos juga mempertanyakan apakah tindakannya mencopot stiker yang ditempel tanpa izin itu merupakan hal yang salah. Dia berpendapat bahwa menyuarakan protes dan keberatan atas tindakan tanpa izin adalah hak warga negara.

Selain permintaan maaf, Agos juga diminta untuk menurunkan unggahan mengenai pencopotan stiker caleg yang sebelumnya dia buat. Jika dia tidak melaksanakan kedua tuntutan tersebut, Agos dapat menghadapi masalah hukum dari tim sukses caleg.


Sumber Gambar

Agos merasa bahwa apa yang dia lakukan hanyalah menyuarakan pendapatnya, tanpa bermaksud menyudutkan siapa pun. Dia berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan dari Presiden Joko Widodo atas kasus yang dia hadapi.

Dalam hal ini, Agos juga mempertanyakan apakah tindakannya memang salah atau tidak. Dia beranggapan bahwa sebagai warga negara, dia memiliki hak untuk mengungkapkan keresahannya terhadap tindakan yang dirasa tidak benar.

Somasi yang diterima oleh Agos tidak membuatnya merasa takut, karena baginya somasi hanyalah sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Dia juga berpendapat bahwa somasi adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.


Sumber Gambar

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, menyatakan bahwa jika ada masyarakat yang tidak puas dan ingin menggugat keputusan Direksi PDAM Sidoarjo, ia tidak akan melarangnya. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan yang telah diambil oleh pansel tidak dapat ditawar lagi.

Penempelan stiker kampanye tanpa izin menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak video dan foto yang beredar menunjukkan aksi-aksi tersebut dilakukan oleh para calon anggota legislatif atau caleg menjelang Pemilu 2024. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan etika dari aksi tersebut.

Menurut aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu, pemasangan atribut kampanye hanya diperbolehkan di ruang-ruang publik. Hal ini berarti tempat-tempat seperti fasilitas umum, pepohonan, dan lokasi pendidikan tidak boleh dijadikan arena penempelan stiker atau atribut kampanye. Hanya tempat-tempat tertentu yang diizinkan untuk dipasangi atribut kampanye, dan itu pun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Sumber Gambar

Namun, seringkali aksi penempelan stiker kampanye dilakukan tanpa izin dan dilakukan di rumah-rumah pribadi warga. Hal ini tentu saja menuai protes dari masyarakat yang merasa terganggu dengan tindakan tersebut. Meskipun beberapa caleg mengklaim bahwa mereka telah mendapatkan izin dari pemilik rumah, masih terdapat pertanyaan mengenai etika dari tindakan ini.

Masyarakat memiliki hak untuk menjaga privasi dan kebersihan rumah mereka. Penempelan stiker kampanye tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan penggangguan. Selain itu, tindakan ini juga menimbulkan dampak lingkungan negatif, seperti merusak dinding rumah atau menyulitkan proses penghapusan stiker setelah pemilu selesai.

Mengingat hal ini, penting bagi para calon anggota legislatif dan tim kampanye untuk menghormati hak privasi masyarakat dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin potensial, mereka harus memberikan contoh yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.


Sumber Gambar

Bawaslu juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kampanye agar sesuai dengan aturan. Jika terdapat pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi masyarakat untuk melaporkan aksi penempelan stiker kampanye tanpa izin agar tindakan ini tidak terus berulang dan melanggar hak privasi masyarakat.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan kampanye berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan. Mari kita jaga demokrasi dan hak privasi masyarakat demi kebaikan bersama.

Kasus somasi yang dialami oleh Agos Gemoy menjadi perbincangan di media sosial. Banyak netizen yang memberikan dukungan dan menunjukkan pemahaman atas protes yang dilakukan oleh Agos. Bagi mereka, somasi ini juga mencerminkan pentingnya hak berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam demokrasi.



Link Referensi