LombokPost-Ribuan guru lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tidak hanya berharap ada tambahan insentif namun juga berharap jam pulang sekolah bagi mereka dapat dipercepat menjadi pukul 13.30 Wita.

Ini disampaikan PGRI Loteng di sela-sela tasyakuran Hari Guru Nasional HUT PGRI di halaman kantor bupati. 

"Kami bagian dari ASN, masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 14.00 Wita dan siswa pulang pukul 12.45 Wita. Kalau bisa aturan ini ditinjau kembali, agar kami diijinkan pulang mengikuti jam pulang siswa-siswi kami," ucap Ketua PGRI Loteng H Amir, Senin (27/11). 

Ia menjelaskan, profesi guru yang mulia namun unik dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada peserta didik dari latar belakang beragam dan kompleks.

Sehingga dalam menghadapi ini, para guru harus mempersiapkan dirinya baik di dalam dan luar kelas. 

"Bahkan, ketika sampai di rumah pun masih harus melayani anak didiknya tatkala kesulitan belajar. Guru sebenarnya tidak pernah beristirahat dalam membimbing dan mengawasi para siswanya," terangnya. 

Begitu pun ketika peserta libur sekolah usai ujian semester, sambungnya, para guru diperkenankan ikut berlibur selama 12 hari tersebut sesuai klender pendidikan.

"Kami tidak akan menuntut hak cuti yang selama 12 hari tersebut," ucap Amir. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng Lalu Idham Khalid menyampaikan, usulan kepulangan mengajar ini akan dilihat dan kaji kembali.

Meski pada sejumlah daerah ada yang sudah menerapkan hal tersebut. 

"Dalam rakor di Jakarta, ada yang menyampaikan para guru pulang jam dua siang, setengah dua siang. Ini akan kita kaji kembali apa bisa diterapkan disini," ucapnya. 

Usulan pulang cepat ini, kata Idham, karena sesampai dirumah pekerjaan guru masih berlanjut. Mulai dari mempersiapkan silabus, menilai pekerjaan sekolah peserta didik dan lainnya. 

"Kita akan rundingkan kembali, dan saya sudah minta PGRI untuk buat usulan ini ke bupati dan tembusan ke Dinas Pendidikan," pungkas Idham. 

Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menambahkan, keinginan pulang cepat usai mengajar peserta murid perlu dibahas kembali dan melihat bagaimana penerapan di kabupaten/kota lainnya.

jawapos.com