Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yakin gerakan Merdeka Belajar berlanjut meski ganti kepemimpinan. Kurikulum Merdeka juga sudah diterapkan di 80% sekolah di Indonesia.
"Pak Jokowi, tahun ini Merdeka Belajar sudah 4 tahun, akhirnya kami bisa undang 7.500 guru ke Jakarta rayakan Hari Guru Nasional. Ibu-Bapak guru Indonesia yang hadir daring teman-teman di luar pulau, membersamai kami semua di sini. Ibu dan Bapak Guru, hari ini semakin yakin bahwa gerakan Merdeka Belajar akan berumur panjang, akan terus berlanjut meskipun sudah ganti kepemimpinan, benar tidak?" demikian tanya Menteri Nadiem kepada para guru yang hadir luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) yang disambut riuh para guru.

Baca juga:
Potret Upacara Hari Guru Nasional dan Imbauan Nadiem Lanjutkan Merdeka Belajar
Baca juga:
Kepala BSKAP Yakin Kurikulum Merdeka Belajar Berkelanjutan Siapapun Pemimpinnya
Hal itu dikatakan Nadiem saat berpidato di puncak Hari Guru Nasional 2023 di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2023) yang ditayangkan live dari YouTube Kemendikbud. Acara ini dihadiri Presiden Jokowi, juga para menteri di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Saya bilang dari awal, sejak gerakan Merdeka Belajar yang didorong terus oleh Pak Presiden, bahwa lebih penting lagi dari suatu kebijakan Merdeka Belajar harus menjadi suatu gearakan di setiap daerah di seluruh Indoinesia. Gerakan itu sudah bisa berjalan, terima kasih kepada bapak ibu guru untuk menjadi penggerak di seluruh Indonesia," ucapnya.

Nadiem juga yakin bahwa para guru di seluruh Indonesia tak ingin membalikkan arah kapal yang sudah susah payah digerakkan bersama selama 4 tahun terakhir.

"Dan saya yakin Ibu-Bapak tak mau kehilangan kesmepatan untuk inovasi di dalam kelas yang dimungkinkan dengan Kurikulum Merdeka," imbuhnya.

Kurikulum sebelumnya, semua guru harus kejar tayang saja, karena sudah harus berpindah ke materi berikutnya. Kurikulum yang lumayan padat ini saat ini diringankan dan disederhanakan. Nadiem juga memaparkan, Kurikulum Merdeka sudah mencapai 80-an persen dari total sekolah di Indonesia, sekitar 300 ribuan sekolah.

"Dan sekarang diterapkan di 300 ribu satuan pendidikan. Dan itu dalam waktu satu tahun Bapak-Ibu, satu tahun, 80 persen lebih sekolah kita sudah menggunakan kurikulum baru," tutur Nadiem.

Dia berharap semua sekolah di Indonesia dapat mengimplementasikan kurikulum baru ini yang berpusat kepada kemerdekaan guru.

"Gurulah yang harusnya menentukan, anak itu di level kompetensi mana. Guru yang seharusnya diberikan kebebasan untuk menjadi co-creator kurikulum, kebebasan maju-mundur sesuai kemampuan siswanya masing-masing," jelasnya.

Untuk membantu guru melakukan transformasi ke Kurikulum Merdeka, dibuatlah aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi ini menghubungkan antarguru dengan semua komunitas belajar yang ada di Indonesia, berbagi praktik terbaik mengajar.

"Dan saya yakin Ibu-Bapak banyak yang mengunakan aplikasi Merdeka Mengajar, angkat tangan kalau sudah menggunakan aplikasi ini. Sudah 3 juta guru menggunakan aplikasi ini untuk transfotmasi ke kurikulum baru, untuk menghubungkan guru dengan guru dengan komunitas belajar. Saya selalu bilang guru bukan belajar dari Mendikbud, guru haruslah belajar dari guru lain. Itu adalah kehebatan guru untuk saling berbagi praktik terbaik untuk jadi guru terbaik," tutur Nadiem.

Keberlanjutan Merdeka Belajar ini juga disinggung Nadiem dalam Upacara Hari Guru Nasional 2023 di Kemendikbud, yang ditayangkan live di YouTube Kemendikbud, Sabtu (25/11/2023).

"Saya yakin bahwa Ibu dan Bapak guru sebagai nakhoda tidak mau membalikkan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Saya optimis bahwa semua pendidik di seluruh Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar," jelas Nadiem.



Baca artikel detikedu, "Mendikbud Nadiem: Yakin Merdeka Belajar Berlanjut Meski Ganti Kepemimpinan" selengkapnya https://www.detik.com/edu/edutainmen...-kepemimpinan.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Nah, ini baru menteri yang optimis…

Bukannya spt pak lurah yang selalu bilang awas salah memilih presiden ke rakyat, seolah olah menekan kan sesuatu. Padahal siapapun yang terpilih sebagai presiden, semua programnnya yang baik bisa dilanjutkan, apalagi ada UU yang mengayominya spt IKN, dana pesantren, penanganan jalan daerah, dll. Kalo presiden yang terpilih tidak melaksanakannya, ada DPR RI sebagai pengawas pemerintah. Apalagi yang ditakutkan…