- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menteri PANRB: Banyak PNS Tidak Kerja, Tapi Susah Dipecat
TS
yellowmarker
Menteri PANRB: Banyak PNS Tidak Kerja, Tapi Susah Dipecat
13 November 2023 17:00
Foto: Menteri PAN dan RB, Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR RI Channel)
News - Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengeluhkan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kinerjanya buruk, bahkan tidak bekerja. Namun, pemerintah sulit memecat mereka karena birokrasi pemberhentian PNS yang rumit.
"Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan,"kata Anas dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin, (13/11/2023).
Karena itu, Anas mengatakan pemerintah akan menyederhanakan mekanisme pemberhentian untuk para Aparatur Sipil Negara. Aturan mengenai pemberhentian itu akan masuk dalam peraturan pemerintah (PP) yang sedang disiapkan oleh Kementerian PANRB.
PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang belum lama ini disahkan.
Anas mengatakan PP tersebut akan mengatur pemecatan untuk ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun. Pemecatan dilakukan tanpa memandang jenis pidana yang menjerat si ASN.
"ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya," ujar dia.
Selain itu, Anas mengatakan pemerintah juga menambahkan pengaturan mengenai pemecatan ASN yang dianggap tidak mencapai target kinerja. Aturan inilah yang dia sebut akan mempermudah pemecatan terhadap ASN yang malas.
"Pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri," kata dia.
(haa/haa)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengeluhkan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kinerjanya buruk, bahkan tidak bekerja. Namun, pemerintah sulit memecat mereka karena birokrasi pemberhentian PNS yang rumit.
"Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan,"kata Anas dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin, (13/11/2023).
Quote:
Karena itu, Anas mengatakan pemerintah akan menyederhanakan mekanisme pemberhentian untuk para Aparatur Sipil Negara. Aturan mengenai pemberhentian itu akan masuk dalam peraturan pemerintah (PP) yang sedang disiapkan oleh Kementerian PANRB.
PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang belum lama ini disahkan.
Anas mengatakan PP tersebut akan mengatur pemecatan untuk ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun. Pemecatan dilakukan tanpa memandang jenis pidana yang menjerat si ASN.
"ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya," ujar dia.
Selain itu, Anas mengatakan pemerintah juga menambahkan pengaturan mengenai pemecatan ASN yang dianggap tidak mencapai target kinerja. Aturan inilah yang dia sebut akan mempermudah pemecatan terhadap ASN yang malas.
"Pada bagian ini akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri," kata dia.
(haa/haa)
Quote:
MenPAN-RB: Banyak ASN Tidak Kerja Sama Sekali Tapi Tak Bisa Diberhentikan
Senin, 13 Nov 2023 12:23 WIB
Foto: Dok. Kementerian PANRB
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperketat aturan menyangkut capaian kinerja tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu yang diatur di dalamnya ialah menyangkut pemberhentian atau pemecatan status ASN.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, lewat aturan ini para pegawai ASN dengan kinerja buruk alias tidak memenuhi target bisa diberhentikan sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri.
"Akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri," kata Anas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
"Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan,"sambungnya.
Adapun persoalan ini disebutkan UU 20/2023 pasal 52 ayat 3 poin f. Sementara itu, dalam pasal 54 dan 61 disebutkan, aturan ini secara lebih lanjut akan diatur dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP).
Aturan ini diperkuat mengingat ada sejumlah kondisi di mana ASN berkinerja kurang baik tidak bisa dipecat. Namun demikian, Anas tak merincikan lebih lanjut seperti apa indikator kinerjanya dan kenapa para tenaga ASN dengan kinerja buruk ini tidak bisa diberhentikan.
Selain tentang pemberhentian ASN menyangkut kinerjanya, juga disinggung tentang ASN yang mendapat dakwaan hukum penjara paling singkat 2 tahun. ASN tersebut juga akan diberhentikan sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri.
"ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak," pungkasnya.
(shc/rrd)
Sumber
Senin, 13 Nov 2023 12:23 WIB
Foto: Dok. Kementerian PANRB
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperketat aturan menyangkut capaian kinerja tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu yang diatur di dalamnya ialah menyangkut pemberhentian atau pemecatan status ASN.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, lewat aturan ini para pegawai ASN dengan kinerja buruk alias tidak memenuhi target bisa diberhentikan sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri.
"Akan dilakukan penguatan untuk memberhentikan pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri," kata Anas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).
"Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan,"sambungnya.
Adapun persoalan ini disebutkan UU 20/2023 pasal 52 ayat 3 poin f. Sementara itu, dalam pasal 54 dan 61 disebutkan, aturan ini secara lebih lanjut akan diatur dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP).
Aturan ini diperkuat mengingat ada sejumlah kondisi di mana ASN berkinerja kurang baik tidak bisa dipecat. Namun demikian, Anas tak merincikan lebih lanjut seperti apa indikator kinerjanya dan kenapa para tenaga ASN dengan kinerja buruk ini tidak bisa diberhentikan.
Selain tentang pemberhentian ASN menyangkut kinerjanya, juga disinggung tentang ASN yang mendapat dakwaan hukum penjara paling singkat 2 tahun. ASN tersebut juga akan diberhentikan sebagai kategori pemberhentian tidak atas pemberhentian sendiri.
"ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, tanpa memandang jenis pidananya, berencana atau tidak," pungkasnya.
(shc/rrd)
Sumber
Lho, kok bisa begitu kenapa ? 
Kenapa kok PNS harus kerja.
Eh bukan. Maksud saya kenapa kok sulit diberhentikan ?
Diubah oleh yellowmarker 14-11-2023 20:09
antiketek dan 3 lainnya memberi reputasi
4
608
45
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan