Buchtar Tabuni Digeruduk Massa Forum Rakyat Papua Barat, ULMWP Pecah Kongsi?


Senin, 6 November 2023 14:13 WIB
Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoBuchtar Tabuni Digeruduk Massa Forum Rakyat Papua Barat, ULMWP Pecah Kongsi?
Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
Massa demostrasi dari wilayah Domberai, Bomberai, dan Animha, di Expo Waena di kerahkan Menuju Kampwolker Senin, (6/11/2023).
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kelompok massa dari Forum Rakyat West Papua bergerak ke Kampwolker Perumnas III Jayapura, untuk menemui Buchtar Tabuni, satu di antara tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Massa yang berasal dari wilayah adat Domberai, Bomberai, dan Animha, itu berkumpul sejak Senin, (06/11/2023) pagi di Expo Waena.

Mereka mendesak Deklarator ULMWP Buchtar Tabuni dan koleganya di luar negeri untuk bertanggung jawab atas konstitusi UUD Sementara 2020 Pemerintahan West Papua, sebagaimana digaungkan ULMW selama ini.

Pasalnya, ULMWP dinilai gagal masuk seagai anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) II di Vanuatu, beberapa bulan lalu.

Hal itu menimbulkan permasalahan internal ULMPW.

Massa demostrasi dari wilayah Domberai, Bomberai, dan Animha, di Expo Waena di kerahkan Menuju Kampwolker Senin, (6/11/2023). (Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda)

"Bagi rakyat, itu adalah keputusan pengkhianatan pemimpin terhadap rakyat!," ujar Allen W Halitipo selaku Koordinator Umum aksi, dalam selebaran yang disebar ke publik.

"Rakyat West Papua wilayah 3 Dombret menuntut deklanator ULMWP segera bertanggungjawab atas konstitusi undang-undang Dasar tahun 2020," bunyi tuntutan massa, di baliho lainnya.

Adapun aksi dengan memobilisasi massa dari 7 wilayah adat di Papua ini dipusatkan di kediaman Buchtar Tabuni, di Kampwolker Perumnas III Waena.\


Aksi damai berlangsung kondusif.

Aktivitas lalu lintas dan perkuliahan di sekitar Kampus Uncen pun berjalan lancar.

Hingga berita ini tayang, para demonstran secara bergantian beraudiensi dengan Buchtar Tabuni, dengan pengawalan aparat keamanan. (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/11...p-pecah-kongsi



ISI TUNTUTAN Massa Forum Rakyat West Papua Kepada Deklarator dan Eksekutif ULMWP

Para deklataror ULMWP saat menyampaikan tangapan mereka di hadapan rakyat Papua, di Kampwolker, Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (6/11/2023).
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Rakyat Papua dari tujuh wilayah adat yaitu Anim Ha, Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Lapago, dan Meepago datangi pengurus Eksekutif United Liberation Movemant For West Papua, (ULMWP).

Tujuan kedatangan mereka adalah menuntut langsung kepada para deklarator ULMWP dan pengurus eksekutif di Papua yaitu, Buchtar Tabuni sebagai Ketua Dewan Legislatif ULMWP yang baru terkait adanya dugaan pelanggaran konstitusi dan adanya penyusup dalam organisasi tersebut.

Massa yang datang dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, berdatangan secara damai dan teratur ke lokasi kegiatan di kediaman Buhctar Tabuni.

Pantauan Tribun-Papua.com, masing-masing perwakilan wilayah adat menyampaikan isi peryataan mereka secara langsung dihadapan pendemo dan para deklarator.

Massa yang berkumpul sejak pagi hari itu membawa sejumlah baliho yang bertuliskan, "Rakyat wilayah Animha menyatakan pemilihan pemimpin di luar kongres adalah ilegal dan tidak Sah,"

"Rakyat wilayah Domberae menyatakan semua pemimpin wallpaper gugur demi hukum,"

Dan baliho lainya bertuliskan "Rakyat West Papua wilayah 3 Dombret menuntut deklanator ULMWP segera bertanggung jawab atas konstitusi undang-undang Dasar tahun 2020".

Mewakili 7 Wilayah adat dalam peryataan sikap yang dibacakan perwakilan wilayah Domberai, Markus Yanu mengatakan, perkembangan situasi politik di dalam negeri maupun juga di tingkat diplomasi internasional maka ada sejumlah persoalan serius.

"Perkembangan perjuangan bangsa Papua bersama ULMWP sejak deklarasi Saralana 2014 hingga 2022 dan 2023, kami saksikan telah mendapat perhatian dan dukungan luas yang datang dari lintas politisi partai, parlemen dan juga setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai negara," katanya.

Hal ini menurutnya, sebagai indikator pengakuan politik atas perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua yang patut di kawal, dijaga, dan dirawat hingga bangsa Papua mendapatkan pengakuan internasional yang sah secara de-jure.

Namun, dalam perjalanan ULMWP, kata Markus, rakyat West Papua juga telah mendengar dan menyaksikan adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang telah dibuat oleh politisi ULMWP dengan Indonesia pada 2022 di Jenewa tanpa adanya kejelasan resmi secara kelembagaan oleh ULMWP terkait hal itu kepada rakyat.

Lebih lanjut dikatakan, diakhir Agustus 2023, di tengah-tengah rakyat bangsa Papua sedang fokus bergumul dengan doa, puasa, dan aksi dukungan untuk agenda keanggotaan penuh ULMWP di MSG, belakangan diketahui telah terjadi KTT-II ULMWP dengan keputusan-keputusan yang bagi pihaknya sangat kontroversial.

"Dalam rangka menyikapi situasi ini secara menyeluruh, kami juga telah mempelajari seluruh isi daripada Undang-undang Dasar (UUDS) Pemerintah Sementara ULMWP yang telah disahkan pada November 2020 dan telah dipublikasi di laman website resmi ulmwp (dot) org serta mempelajari juga semua fakta hukum yang ada dalam ULMWP," katanya.

Ia mengklaim telah menemukan ada kejanggalan-kejanggalan hukum yang luar biasa dan serius di dalam kelembagaan ULMWP, diantaranya berkaitan dengan forum, badan-badan dalam kelembagaan dan kepemimpinan.

"Untuk itu, kami rakyat West Papua sebagai subjek hukum dan politik atas perjuangan kemerdekaan West Papua yang memegang kedaulatan tertinggi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Bab I Pasal (3) dan Bab III Pasal (6) datang kepada pemimpin dan deklarator ULMWP untuk dapat memastikan bahwa perjuangan bangsa Papua dalam ULMWP sedang berjalan dengan tetap berpedoman pada UUDS sebagai panglima tertinggi," paparnya.

Markus pun menolak segalah bentuk ketetapan dan keputusan sidang-sidang yang terjadi di luar ketentuan ULMWP dan amanat undang-undang sementara 2020, serta kongres pemerintah sementara termasuk KTT 2 ULMWP.

"Segala bentuk kekuasaan baik eksekutif legislatif dan yudikatif yang diemban di luar mekanisme ULMWP dan undang-undang dasar sementara 2020 adalah ilegal dan tidak sah," katanya.



Mewakili tujuh wilayah adat, Markus Yanu yang merupakan perwakilan wilayah Domberai saat menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota Eksekutif ULMWP, Buchtar Tabuni.

Selain itu, segala bentuk ketetapan dan kekuasaan yang baik legislatif eksekutif dan yudikatif di luar mekanisme dan amanat undang-undang dasar harus ditinjau semua melalui kongres.

"Menolak dengan tegas agenda-agenda kemerdekaan bangsa Papua di luar roadmap ULMWP termasuk dialog Jakarta-Papua versi Komnas HAM Republik Indonesia," katanya.

Menuntutnya, kepada deklarator liberation Movement for West Papua untuk segera penginisiasi sesuai amanat undang-undang dasar untuk membentuk badan kongres membentuk Badan Konstituante dewan penasehat Agung dan badan pertahanan dan keamanan membentuk badan legislatif konsul eksekutif konseling dan yudikatif konsil.

"Memilih dan menetapkan presiden dan perdana menteri amandemen undang-undang dasar pemerintahan sementara ULMWP," desaknya.

Selaku anggota Eksekutif ULMWP, Buchtar Tabuni bersama deklarator lainya usai menerimah peryataan 7 wilayah adat.

Buchtar Tabuni mengatakan, pihaknya mengapresiasi adanya sikap demokrasi dari rakyat untuk mengkritisi badan eksekutif ULMWP.

"Ini luar biasa kedatangan rakyat Papua menyampaikan aspirasi secara demokrasi. Ini merupakan salah satu langkah maju sebuah bangsa yang sudah bisa berdiri sendiri," kata Buchtar Tabuni.

Sementara terkait aspirasi itu, dirinya mengaku bakal bersama dengan deklarator lainnya tidak memutuskan di lokasi tersebut tetapi akan dibicarakan dengan tingkatan eksekutif ULMWP yang selanjutnya akan diumumkan.

"Kami pada dasarnya mendukung pernyataan rakyat tetapi karena kami di sini tidak dihadiri oleh semua legislatif dan eksekutif ULMWP maka kami akan hubungi mereka sekarang ini dengan gerak cepat dan setelah itu kami akan berbicara untuk mengambil keputusan sesuai yang apa disampaikan oleh rakyat," tukasnya. (*)



https://papua.tribunnews.com/2023/11...lmwp?page=all.



Pengamanan Aksi Demo ULMWP, Kapolsek Heram: Tidak Ada Penambahan Pasukan

Senin, 6 November 2023 15:13 WIB
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Roy Ratumakin
zoom-inlihat fotoPengamanan Aksi Demo ULMWP, Kapolsek Heram: Tidak Ada Penambahan Pasukan
Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
Kapolsek Heram AKP Frengky Rumbiak saat melakukan koordinasi dengan koordinator aksi di Expo Waena, Senin, (6/11/2023).
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Melakukan pengamanan masa aksi United liberation Movement forward Papua melalui forum rakyat West Papua di wilayah haram waena Expo dan Perumnas III, tidak dilakukan penambahan pasukan Brimob.

Hal ini dikatakan Kapolsek Heram AKP Frenky Rumbiak kepada Tribun-Papua.com, Senin (6/11/2023).

Dikatakan, sampai dengan saat ini pihaknya terus mengawal jalanya aksi dari anggota Kapolsek Heram.

Kata Frenky, dalam aksi tersebut, tidak dilakukan penambahan pasukan karena masa aksi berjalan aman dan bisa dikendalikan tanpa menganggu ketertiban umum.


Massa demostrasi dari wilayah Domberai, Bomberai, dan Animha, di Expo Waena di kerahkan Menuju Kampwolker Senin, (6/11/2023). (Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda)


"Kami melakukan pengamanan di sejumlah titik dan tidak ada penambahan pasukan, dari brimob karena masih bisa di atasi polsek heram jadi sementara kami di polsek heram yang tangani," ujarnya.

Dari pantauan tribun-papua.com apiarat kepolisian melakukan pengawalan di Expo dan juga Putaran Perumnas tiga guna menami kemanan untuk mengawal aktivitas warga.

Sekadar diketahui, aksi massa tersebut dari wilayah Domberai, Bomberai, dan Animha, di Expo Waena di kerahkan Menuju Kampwolker Senin, (06/11/2023).

Massa yang berkumpul sejak pagi hari tadi itu membawa sejumlah baliho yang bertuliskan, "Rakyat wilayah Animha menyatakan pemilihan pemimpin di luar kongres adalah ilegal dan tidak Sah,"

"Rakyat wilayah Domberae menyatakan semua pemimpin wallpaper gugur demi hukum,"

Dan baliho lainya bertuliskan "Rakyat West Papua wilayah 3 Dombret menuntut deklanator ULMWP segera bertanggungjawab atas konstitusi undang-undang Dasar tahun 2020." (*)

https://papua.tribunnews.com/2023/11...bahan-pasukan.
Tuntutan masyarakat simpaitsan ULMWP mengenai masalah yang terjadi yang dikawal polisi apirasi mereka