Jakarta - Mantan Kabasarnas Henri Alfiandi mengaku menerima fee 10 persen dari mitra proyek pengadaan barang jasa yang ada di Basarnas. Dari total fee yang disebut dana komando itu, katanya, ada 5 persen yang disiapkan untuk keperluan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu diungkap Henri dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023). Henri menjadi saksi untuk tiga terdakwa pemberi suap, yakni Direktur PT Kindah Abadi Utama sekaligus pesero Komanditer Perseroan CV Pandu Aksara Roni Aidil, Komisaris PT Multi Grafika Cipta Sejati sekaligus Komisaris PT Bina Putera Sejati Mulsunadi Gunawan, dan Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya.

Henri mengaku menerima uang itu dari mantan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang disebut sebagai dana non-budgeter (dana komando). Henri mengaku baru mengetahui dana komando itu setelah dijelaskan oleh Afri.

Dana komando yang diterima itu, katanya, kemudian dibagi lagi untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, katanya, 15 persen untuk dirinya sebagai Kabasarnas dan 77,5 persen untuk operasional.

"Saya baru mengetahui ketika pergantian dari saudara Agus ke Afri, kemudian menjelaskan saudara Afri. Baru saya tau di situ 15 persen untuk Kabasarnas. Kemudian 77,5 persen untuk operasional sisanya lain-lain," kata Henri.

"Saya tidak ada merubah, melanjutkan saja," sambungnya.

"15 persen Kepala Basarnas, 77,5 persen untuk operasional, apa saja itu operasional," tanya Jaksa.

"Lebaran, kegiatan-kegiatan," kata Henri.

Henri mengatakan terdapat 5 persen dana yang disiapkan untuk BPK. Dana ini disebut untuk jaga-jaga terkait predikat WTP.

"Kemudian 2,5 persen untuk cadangan maksudnya apa ini?" tanya jaksa.

"Apabila terjadi teman-teman yang membantu evakuasi, jika ada kejadian," kata Henri.

"5 persen untuk BPK?" tanya jaksa.

"Ini saya pengalaman tahun lalu, jadi dalam catatan itu kami tidak mau meminta kepada mitra ketika ada masalah," kata Henri.

"Saya targetkan kalau WTP itu murni. Tapi tetap dicatat kalau ada misalnya BPK ini memeriksa di mana, didampingi, itukan harus ada dana," sambungnya.

Henri mengklaim predikat WTP yang didapat merupakan hasil murni. Dia mengklaim 5 persen dana untuk BPK yang disiapkan itu tidak pernah digunakan.

"Setahu anda ada pernah digunakan 5 persen ini?" tanya jaksa.

"Tidak, Pak," jawab Henri.

"Sebisa mungkin WTP murni?" tanya Jaksa.

"Iya," jawab Henri.

Jaksa lantas kembali menegaskan pernah tidaknya dana tersebut dipakai untuk BPK. Henri kembali menyebut dana itu tak pernah dipakai.

"Ada tidak digunakan?" ujar Jaksa.

"Tidak," kata Henri.

"Tapi dicadangkan?" tanya Jaksa.

"Iya," jawab Henri.

https://news.detik.com/berita/d-7021...-belum-dipakai