DULU Dipuja-Puja Sekarang Politikus PDIP Ramai-Ramai Serang Jokowi, Goreng Isu 3 Periode dan Dinasti

Senin, 30 Oktober 2023 05:59 WIB


PDIP mulai mengeluarkan pernyataan keras ke Presiden Jokowi. Pernyataan keras ini setelah Gibran Rakabuming diputuskan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).  

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP mulai mengeluarkan pernyataan keras ke Presiden Jokowi. Pernyataan keras ini setelah Gibran Rakabuming diputuskan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Gibran sebagai kader PDIP disebut telah melakukan pembangkangan dan penghianatan. Meski begitu, PDIP tidak mengambil tindakan tegas apa-apa. 

Gibran yang sekaligus anak Jokowi merasa tidak takut dengan pernyataan-pernyataan rekannya di PDIP. Ia mengaku menerima semua sanksi yang dikeluarkan PDIP termasuk pemecatan. 

Tapi lagi-lagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mengeluarkan pernyataan keras. Berdasarkan cerita para Politikus PDIP, Megawati cuma sedih dan kecewa dengan Gibran. 

Kasus Gibran ini membuat hubungan Jokowi dengan Megawati semakin renggang. 

Sebelumnya, Jokowi juga dikabarkan sedang bersitegang dengan Megawati. 

Keretakan hubungan itu disebut berawal dari pernyataan ledekan Megawati ke Jokowi saat HUT PDIP ke 50 tahun pada Januari 2023. 

Megawati menyebut bahwa tanpa PDIP, Jokowi tidak ada apa-apanya. Lalu, hubungan itu semakin panas, saat seluruh kader PDIP satu suara menolak Timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 Indonesia. 

Akibat penolakan itu, FIFA memberikan sanksi ke Indonesia dan membatalkan pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. 

Kegagalan itu turut membuat kerugian negara mencapai sekurangnya Rp 3 triliun. 

Jokowi disebut mulai melakukan gerakan yang membuat PDIP curiga. 

Jokowi membiarkan para relawan Pro Jokowi (Projo) mendukung Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bukan Ganjar Pranowo yang diketahui diusung oleh PDIP. 

Lalu, Jokowi tidak lagi memberikan sinyal dukungan ke Ganjar. Dulu, jika diingat Jokowi sering mengucap kata rambut putih dan kurus. Namun sekarang, Jokowi mengatakan mendukung semua Capres dan Cawapres. 

Namun, anaknya yang berada di kubu Prabowo Subianto yakni Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang Pangarep masuk Tim Pemenangan Prabowo Subianto dianggap mustahil tetap mendukung Ganjar. 

Gerakan Jokowi ini mulai mendapat sorotan dari para kader elit PDIP. PDIP yang dulu membanggakan Jokowi kini diserang oleh rekan-rekannya di PDIP. 

Hasto Kristiyanto


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak. (HO)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menuding Jokowi melakukan dinasti politik.

Ia juga menyebut, ada penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang ditabrak.

Menurutnya saat ini ada praktik hukum yang juga ditabrak, dan berlangsung secara masif.

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam pidato sambutannya pada acara deklarasi dukungan barikade Gus Dur pimpinan Yenny Wahid, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

"Bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat bangsa dan negara bukan didedikasikan bagi ambisi orang per-orang apalagi suatu keluarga," Hasto di depan ratusan kader simpatisan Gus Dur yang hadir pada kesempatan itu.

Dilansir dari Kompas TV kemudian menurut Hasto, ia membandingkan dengan momen saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memilih Ganjar dan Mahfud.

Hasto menceritakan dimana pertimbangan Mega bukan karena untuk kepentingan keluarga atau PDI Perjuangan, tetapi untuk kepentingan rakyat.

Hasto juga menuding Jokowi meminta jabatan 3 periode ke Ketua Umum Parpol. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Menteri Investasi Bahlil Lahaladia. 

Lalu terbaru, Hasto mengatakan partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Apalagi, kata Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Adian Napitupulu


Wakil Koordinator Tim  Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Adian Napitupulu menyindir Prabowo Subianto yang bakal maju di Pilpres 2024 nanti. (HO)

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menuduhJoko Widodo meminta jabatan presiden tiga periode. 

Adian menuduh Jokowi meminta ke PDI Perjuangan agar membantunya mendapatkan jabatan tiga periode. 

Tuduhan Adian Napitupulu ini mendapatkan bantahan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. 

Kendati demikian, hubungan Jokowi dengan PDIP memang semakin tidak baik semenjak anaknya, Gibran Rakabuming Raka menerima tawaran Golkar menjadi Cawapres Prabowo Subianto. 

Banyak pihak menganggap langkah Gibran menjadi representasi dari sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 ini.

Tak hanya soal Gibran, langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran seakan memperlebar keretakan hubungan Jokowi dan PDIP.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu menuding amarah Jokowi ke PDIP lantaran ditolaknya permintaan tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ujarnya.

Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024.

Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucapnya.

“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," sambung Adian.

Karenanya, aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli ketika Presiden Jokowi dan keluarganya berpaling.

Adian menuturkan saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” katanya.

Masinton Pasaribu


Masinton Pasaribu (tribunnews.com/LENDY RAMADHAN)

Jokowi dianggap tak rela melepas kekuasaan, karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah ayng didapat.

Salah satu politisi PDIP yang berani bicara blak-blakan itu adalah Masinton Pasaribu.

Sebagai mantan aktivis, Masinton menyebut Jokowi 'silau' atas hasil survei kepuasan publik.

"Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021 covid dan apa segala macam. Pola penanganan covid baik dan dipuji-puji orang itu iya," kata Masinton di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

"Kemudian ia melanjutkan, ini lagi-lagi silau dengan yang namanya approval rating," imbuhnya.

"Approval rating atau tingkat keputusan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi," sambungnya.

Masinton lalu membenarkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan covid.

"Karena rakyat memilih presiden untuk dia bekerja, tapi apakah rakyat setuju jika presiden ditambah periodenya, tentu tidak," kata Masinton.

Menurutnya, hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, nabrak aturan, maka rakyat menolak, maka tertolak ketiga periode itu.

"Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah, iya. Walaupun kita memperdebatkan angkanya," ucapnya.

"Berapa persennya kita masih bisa perdebatkan itu benar tidak di atas 70 persen," imbuhnya.

"Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu, tidak kata rakyat," tegas Masinton.

https://medan.tribunnews.com/2023/10...nasti?page=all

Anak mami vs anak durhaka