3 BUMN Indonesia Diduga Pasok Senjata ke Junta Militer di Negara Myanmar yang Dianggap Telah Melakukan Pelanggaran HAM, Benarkah?

Ilustrasi demo menentang kekerasan yang dilakukan oleh militer di negara Myanmar/Sumber Gambar








Myanmar termasuk negara di kawasan Asia Tenggara atau organisasi ASEAN yang sedang bergejolak ya gansist, bermula dari unjuk rasa damai menentang kudeta militer yang dilakukan oleh militer negara tersebut keatas pemerintahan sah di sana dan hingga kini akhirnya menjadi konflik bersenjata yang penuh dengan kekerasan.

Beberapa negara yang menjual senjata biasanya menyetopnya karena bisa berdampak pada munculnya beberapa kasus yang disinyalir sebagai pelanggaran HAM, memang perlu sekali melakukan embargo ke negara yang sedang berkonflik agar jangan sampai meluas bukannya malah support habis-habisan seperti apa yang dilakukan oleh NATO dan Amerika Serikat khususnya dalam memandang konflik yang terjadi di Ukraina sekarang.







Tidak hanya itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa militer Myanmar secara aktif meminta sumbangan dari sejumlah korporasi untuk mendukung upaya pelanggaran HAM. Ini menunjukkan adanya keterlibatan lebih dalam dari korporasi dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Namun, laporan juga menyebutkan bahwa penjualan senjata ini dilakukan selama satu dekade terakhir, bahkan masih berlanjut setelah terjadinya kudeta pada tahun 2021. Hal ini menggugah perhatian, mengingat Indonesia masih menjadi Ketua ASEAN yang seharusnya memainkan peran penting dalam menghentikan kekerasan di Myanmar.







Keberlanjutan operasi pabrik senjata yang mematikan ini sangat penting untuk dihentikan, demi melindungi hak asasi manusia dan keamanan rakyat Myanmar. Dengan menghentikan aliran senjata, diharapkan situasi di Myanmar dapat segera membaik dan masyarakatnya dapat hidup dalam perdamaian dan keadilan.

Dalam berbagai pemberitaan ada yang menuliskan hanya berdasarkan penjualan senjata saja namun ada beberapa media seperti tvonenews.com yang menambahkan keterangan bahwa senjata yang dijual adalah senjata ilegal dan menanggapi tudingan dari The Chin Human Right Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP) dan Marzuki Darusman tentang penjualan senjata oleh 3 BUMN yaitu PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara ini secara tegas BUMN RI menepisnya namun belum diterangkan secara mendetail bagaimana bunyi sanggahan tersebut.







Sedangkan dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku nggak tahu dan belum dengar informasinya, mudah-mudahan cepat selesai konfliknya mengingat sebenarnya di Indonesia pun memiliki permasalahan yang sama yaitu yang sekarang sedang terjadi di tanah Papua. Sebaiknya diselesaikan melalui perundingan karena semua perang itu menyuburkan benih kebencian bagi sanak saudara mereka yang tewas akibat perang tersebut, kemudian menjadi efek domino yang terus-menerus menambah perseteruan dan tidak mungkin bisa terselesaikan dengan mudah.

Damai untuk Asia Tenggara/ASEAN khususnya di kawasan wilayah Indonesia dan Myanmar!

'Narasi dan Opini Sendiri'


Tulisan Sendiri:

@amekachi

Sumber Tulisan dan Gambar:

1

2

3