Foto: Brigitta Belia Permata Sari/detikcom
Jakarta -

Pembangunan proyek tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta Utara terhambat banyaknya bangunan liar. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa proyek NCICD Fase A adalah pembangunan tanggul pantai yang membentang sepanjang 37 kilometer.

"Yang 11 kilometer itu sisanya, itu sedikit masih ada yang dari Dinas Sumber Daya Air (SDA). Terutama yang masuk ke dalam muara-muara itu SDA. Contoh yang di kali adem, itu kan ada tuh," kata Ali kepada wartawan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (4/10/2023).

Menurutnya, pembangunan 11 kilometer tanggul pantai ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini pun ditargetkan rampung pada 2027. Namun, ia mengakui bahwa proses pengerjaan tanggul pantai ini mengalami sejumlah kendala, salah satunya karena banyaknya bangunan liar yang didirikan oleh masyarakat.

"Memang harus ada sedikit penataan kawasan banyak penduduk liar di situ. Itu kita kendala di situ. Pembebasannya sih sudah nggak. Bukan pembebasan, mungkin nanti relokasi warga yang di pinggiran," ujarnya.

"Kalau pembebasan kan itu asetnya aset orang, dibebaskan lalu dibayar. Ini memang aset Pemda," tutupnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menargetkan proyek tanggul laut raksasa di pesisir Ibu Kota atau NICD yang menjadi kewajibannya rampung pada 2027. Total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 1,38 triliun.

Merujuk pada data grafis NCICD yang diterima dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, setidaknya ada empat lokasi yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Panjang trase berdasarkan hasil review perencanaan teknis terinci (detail engineering design/DED) Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) Kementerian PUPR pada 2021.

Keempat lokasi itu berada di Muara Angke sepanjang 3,471 km, Pantai Mutiara sepanjang 1,058 km, Sunda Kelapa sepanjang 2,070 km, dan Kali Blencong sepanjang 1,708 km.

https://news.detik.com/berita/d-6964...-bangunan-liar.