Video Youtube




Wamenaker Afriansyah Noor : MAFIA PEKERJA MIGRAN ILEGAL, SIAP-SIAP KENA TPPO!

Pada hari ini, dalam forum yang dihadiri oleh banyak pihak yang peduli terhadap isu pekerja migran Indonesia, kita memiliki kehormatan mendengarkan pandangan dari seorang narasumber kunci, yakni Bapak Afriansyah Noor, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dalam diskusi ini, kita akan membahas isu yang sangat penting, yaitu peran dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui bersama, pekerja migran Indonesia (PMI) adalah salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2002, Bank Indonesia mencatat bahwa devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia mencapai hampir 154 Triliun Rupiah, setara dengan 9,71 miliar Dolar Amerika. Meskipun PMI berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, seringkali mereka diabaikan dan bahkan menghadapi berbagai persoalan hukum.

Wakil Menteri Afriansyah menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh PMI di negara penempatan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan yang lebih baik kepada mereka. Salah satu lembaga yang terlibat dalam upaya ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan di negara-negara penempatan.

Salah satu permasalahan utama yang harus diatasi adalah pemberangkatan ilegal PMI. Banyak PMI yang berangkat secara ilegal tanpa mengikuti prosedur yang benar, dan hal ini sering kali berdampak buruk pada keselamatan dan perlindungan mereka. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang banyak mengirimkan PMI secara ilegal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berangkat secara legal, diharapkan angka PMI ilegal dapat dikurangi.

Dalam upaya mengurangi pemberangkatan ilegal, perubahan dalam prosedur administrasi juga sedang dilakukan. Salah satu perubahan yang sedang direvisi adalah persyaratan pembuatan paspor. Tujuannya adalah membuat proses ini lebih efisien dan mengurangi birokrasi yang membebani PMI. Selain itu, pemerintah juga telah mengintensifkan penindakan terhadap agen-agen ilegal yang memberangkatkan PMI secara tidak sah.

Wakil Menteri Afriansyah juga mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas PMI yang berangkat secara legal. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada PMI sehingga mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan di negara penempatan. Dengan demikian, mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang sesuai.

Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 ribu PMI yang berangkat secara resmi ke lebih dari 80 negara penempatan. Namun, jumlah PMI ilegal diperkirakan lebih tinggi. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem penempatan sedang dilakukan untuk mengurangi angka PMI ilegal.

Dalam upaya memaksimalkan pelatihan PMI, pemerintah juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya. BLK menyediakan pelatihan dalam berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, bahasa, dan keterampilan sosial. Dengan pelatihan ini, PMI dapat memiliki keterampilan yang lebih baik dan siap untuk bekerja di negara penempatan mereka.

Wakil Menteri Afriansyah mengakhiri diskusi ini dengan harapan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas PMI Indonesia akan terus berlanjut. Semoga program-program ini dapat mengurangi angka PMI ilegal, memberikan peluang yang lebih baik bagi mereka yang bekerja di luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta kontribusi mereka terhadap ekonomi Indonesia.