September 18, 2023
Writer: Hengky Yeimo | Editor: Syam Terrajana
KNPB
Juru Bicara Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) Ones Suhuniap-DOC. Pribadi
Jayapura, Jubi – Juru Bicara Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat atau  BPP-KNPB, Ones Suhuniap mengatakan selama enam tahun belakangan ini Negara Kesatuan Republik Indonesia  atau NKRI melangsungkan kekerasan berbasis rasisme terhadap rakyat sipil Papua.
Negara Indonesia, katanya,  melalui aparat keamanan terus membantai rakyat sipil yang mengakibatkan masyarakat harus meninggalkan kampung halamannya.

“Akibat konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) vs  TNI/POLRI  mengakibatkan konflik dan kekerasan terhadap warga sipil di enam kabupaten di Tanah Papua, Puncak, Nduga, Maybrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, mayoritas yang meninggal dunia adalah orang asli Papua,” katanya kepada Jubi melalui Layanan pesan Whatsapp, Senin (18/9/2023).

Suhuniap mengatakan, berdasarkan data yang diperolehnya dari berbagai sumber, pada  2022 ada sebanyak 67 ribu rakyat mengungsi dari 6 kabupaten yang berkonflik bersenjata TNI/POLRI vs TPNPB.

“Kami menilai, negara tidak memperhatikan pengungsi warga sipil yang meninggalkan kampung halamannya dan mengungsi ke kabupaten tetangga dalam pengungsian banyak rakyat sipil meninggal dunia, baik orang dewasa maupun anak-anak laki-laki maupun perempuan,” katanya.

Suhuniap mengatakan, kekerasan berbasis rasial terhadap orang asli Papua terus terjadi. Data terbaru,di Yahukimo dan di Fak-Fak kepolisian melakukan penangkapan liar terhadap rakyat sipil. Ada yang  ditembak mati.

“Di Kabupaten Fakfak ada sekitar 110 orang ditetapkan daftar pencarian DPO orang 17 orang foto diterbitkan oleh kepolisian. Namun nama-nama ditetapkan DPO salah karena ada yang mahasiswa di Jayapura, ada yang rakyat sipil tidak bersalah. Pada tanggal 9 September 2023 aparat kepolisian menangkap 12 orang 4 orang ditembak mati oleh polisi. 4 orang warga sipil ditembak tersebut Nelson Hindom, Otis Hanamba, Simon Kramandondo dan Naman Gewab,” katanya.

Suhuniap mengatakan, di Kabupaten Yahukimo setelah adanya kontak tembak antara TNI/Polri dan TPNPB pada 21 Agustus 2023 terdapat 675 orang yang mengungsi. Dalam kamp pengungsian 12 orang sakit parah, 1 orang anak usia 1 tahun meninggal dalam pengungsian.

“Kemudian pada tanggal 14 September, anggota TNI telah membunuh 5 orang warga sipil di Yahukimo. Pihak kepolisian mengatakan 5 orang tersebut anggota KST ditembak saat baku tembak dengan Militer Indonesia, namun Jubir TPNPB Sebby Sambom mengatakan 5 orang yang dibunuh tersebut bukan anggota TPNPB,” katanya.

Suhuniap mengatakan, ketua persekutuan gereja-gereja di kabupaten Yahukimo mengatakan 5 orang tersebut bukan anggota TPNPB, namun pemuda biasa yang dibunuh oleh militer Indonesia. Jadi kami mencatat bahwa dalam bulan September 2023 ini ada 9 orang warga sipil ditembak mati dengan timah panas militer Indonesia.

“Masing-masing di Fakfak 4 orang dibunuh di Yahukimo 5 orang total 9 orang meninggal dalam 2 hari di bulan September ini. Pembantaian rakyat sipil, penangkapan, penyiksaan pengungsian rakyat sipil tak berdoa ini terjadi akibat negara sengaja memelihara akar konflik di Papua,” katanya.

Hilangnya hak  dasar warga pengungsi

Suhuniap mengatakan, dari potret pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata yang terjadi di Tanah Papua,  mengakibatkan pengabaian juga terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi kepada warga asli Papua.

Warga di pengungsian mengalami kekurangan gizi, kelaparan, tidak ada pelayanan kesehatan, hak anak dan perempuan tidak diperhatikan oleh pemerintah melalui bantuan sosial atas nama kemanusiaan.

Hak pendidikan hak kesehatan, hak perempuan khusus ibu melahirkan di hutan tanpa pelayanan medis yang tidak memadai. “Ini sungguh ironi dan tidak manusiawi dan praktik rasisme terhadap orang Papua itu nyata,” katanya.

Suhuniap mengatakan, dalam konflik bersenjata hampir enam tahun terakhir ini rakyat sipil Papua terus berjatuhan di berbagai daerah lebih khusus di 6 kabupaten.

“Rakyat sipil biasa, pegawai negeri, pekerja swasta para pendeta atau hamba Tuhan, guru-guru, tenaga medis, kepala desa dan anak sekolah pun menjadi korban penembakan baik orang asli Papua maupun non Papua. Namun yang banyak korban penembakan adalah orang asli Papua dengan tuduhan TPNPB dan OPM separatis, GPK, KKB, KST dan level atau stigma lain yang selalu dialamatkan kepada orang asli Papua oleh TNI/POLRI,” katanya.

Suhuniap mengatakan, dengan tuduhan dan diskriminasi rasial negara terus menjustifikasi orang asli Papua dengan stigmatisasi yang subyektif untuk melegalkan tindakan militer seperti melakukan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, penyiksaan sampai pemenjaraan dan pembunuhan.

“Korban warga sipil berjatuhan terus menerus karena tidak ada negosiasi politik yang damai dan bermartabat serta demokratis baik negara Indonesia dan Papua. Akibatnya rakyat sipil maupun militer baik pihak Indonesia maupun Papua jadi korban. Kami Komite Nasional Papua Barat KNPB atas nama kemanusiaan dan keadilan. Kami mengutuk dengan keras dan mendesak segera mendesak investigasi secara independen terhadap pembunuhan 4 warga Sipil di Fakfak dan 5 Rakyat sipil di Yahukimo,”katanya.

Suhuniap mendesak pemerintah Republik Indonesia,  buka akses Dewan HAM PBB dan jurnalis asing masuk ke Tanah Papua.

“Kami meminta kepada TNI/POLRI dan TPNPB, hentikan perang mendorong perundingan secara damai dimediasi pihak ketiga yang netral. Mendesak segera meninju kembali akar konflik politik di Papua dan segera menggelar referendum sebagai solusi alternatif yang demokratis,” katanya.(*)

\https://jubi.id/polhukam/2023/knpb-indonesia-praktikkan-kekerasan-berbasis-rasisme-kepada-oap/

TNI dan polisi bunuh KKB = bunuh sipil ..
solusi dari KNPB: Referendum