Walhi Sebut Negara Bak Lakukan Genosida ke Warga Melayu Tua di Pulau Rempang
Sebab, konflik lahan yang terjadi di Rempang seolah telah memaksa warga untuk pindah dari tempat yang sudah dihuninya selama bertahun-tahun.

Walhi Sebut Negara Bak Lakukan Genosida ke Warga Melayu Tua di Pulau Rempang
Warga Batam kembali datangi Kantor BP tolak relokasi Rempang [suara.com/ist]
Suara.com - Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even menilai negara, dalam hal ini pemerintah bak sedang melakukan genosida kepada warga suku Melayu Tua yang mendiami Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Apa yang dilakukan negara sekarang, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam konteks HAM dapat kita asumsikan dengan apa yang disebut sebagai genosida," ujar Boy dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (12/9/2023).

Sebab, konflik lahan yang terjadi di Rempang seolah telah memaksa warga untuk pindah dari tempat yang sudah dihuninya selama bertahun-tahun. Bahkan, Boy menyampaikan suku Melayu Tua yang ada di Pulau Rempang sudah menempati wilayah tersebut sejak berabad lalu.

"Dapat dikategorikan ya penghapusan gen Melayu di tanah leluhurnya," tutur Boy.


Aparat TNI-Polri bentrok dengan warga di Pulau Rempang, Batam. (tangkapan layar/ist)
Boy turut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan 80 persen warga Rempang setuju untuk direlokasi.

Padahal, Boy yang merupakan pendamping warga Rempang justru sampai sekarang tidak bisa menemui satu orang pun warga yang menyatakan setuju dengan relokasi tersebut.

"Saya belum ketemu yang 80 persen itu namanya siapa. Kita tantang aja, BP Batam, Mahfud MD, 80 persennya mana," ucap Boy.

Menurut Boy, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membuat pernyataan bahwa warga Rempang setuju dengan adanya relokasi lewat perwakilan masyarakat.

Pernyataan Mahfud

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan warga Rempang telah sepakat untuk direlokasi, sehari sebelum peristiwa bentrokan terjadi.

Kesepakatannya adalah warga bersedia pindah, dengan ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per kepala keluarga (KK).


Menko Polhukam Mahfud MD. (Suara.com/Rakha)
Mahfud menyebut kesepakatan itu diambil saat pertemuan pada Rabu (6/9/2023) antara warga, pemerintah daerah (pemda), dan pengembang. Menurutnya, 80 persen warga menyetujui kesepakatan itu.

"Besar lho itu (ganti ruginya), daerah terluar. Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi, setiap kepala Rp 1.034.000, diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu, masing-masing Rp 1 juta. Nah semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80% sudah setuju semua," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Dia lalu menyampaikan tercatat ada 1.200 kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi. Mahfud menjelaskan warga akan direlokasi ke tanah seluas 2.000 hektare di dekat pantai

Mahfud menuturkan sayangnya informasi soal kesepakatan dan ganti rugi ini tidak tersampaikan dengan maksimal ke seluruh warga. Celah informasi yang tak tersampaikan utuh inilah, yang diduga Mahfud, dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memprovokasi warga.
https://www.suara.com/news/2023/09/1...-pulau-rempang



Kondisi Terkini Rempang: Warga Resah Dicari Polisi, Polda Kepri Minta Warga Tidak Usah Takut

Spanduk imbauan tempat pendaftaran relokasi warga Rempang, Kota Batam, Selasa, 12 September 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
IKLAN
TEMPO.CO, Batam - Pasca ricuh unjuk rasa yang terjadi di depan Kantor BP Batam suasana kampung di Rempang sunyi, Selasa siang, 12 September 2023. Warga tidak berani keluar rumah karena adanya informasi massa aksi anarkis dicari polisi.

Informasi itu beredar dari mulut ke mulut warga Rempang. "Kami sekarang masih takut, katanya polisi cari kami yang demo kemarin," kata salah seorang warga yang tidak mau namanya disebutkan.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad menegaskan, kalau memang orang itu (masyarakat) tidak merasa berbuat tidak perlu takut. "Sampaikan ke masyarakat coba tenang saja. Kalau tidak merasa berbuat, polisi tidak akan lakukan penangkapan," kata Zahwani.

Ia memastikan, kepolisian sudah mempunyai identitas para massa aksi yang anarkis. "Kita sudah punya identitas mereka, itu intinya," katanya.

Ia mengatakan, siapa berbuat dia yang bertanggung jawab. "Kalau tidak bertanggung jawab itulah yang kita cari," katanya.


Zahwani juga menegaskan, pencarian massa aksi yang ricuh memang dilakukan pihak kepolisian. Bahkan pencarian sampai ke Bintan. "Data sudah ada semua, ke Bintan kita kejar, dapat, penyidikan secara ilmiah," katanya.

Zahwani mengatakan, setidaknya 43 orang warga yang melakukan aksi anarkis sudah ditahan, mulai dari melempar batu, merusak dan penganiayaan. "Tidak mungkin orang yang tidak berbuat kita tangkap, masyarakat silakan beraktifitas seperti biasa," katanya.

Sebelumnya warga melayu melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam. Aksi berlangsung ricuh, kantor BP Batam rusak, belasan polisi luka-luka.

Massa melakukan tindakan anarkis setelah tuntutan mereka soal penolakan relokasi Kampung tua Pulau Rempang tidak diakomodasi. Termasuk permintaan pembebasan 8 orang tersangka.

https://nasional.tempo.co/read/17712...dak-usah-takut



Soal Relokasi di Rempang, LAM Kepri Ajak Masyarakat Melayu Tidak Terprovokasi

LAM Kepri mengimbau masyarakat Melayu tidak terprovokasi
   
Batamline.com, Batam – Ketua LAM Kepri, Datok Al Rajak Al Hafis mengimbau masyarakat Melayu tidak terprovokasi terkait relokasi di Rempang Pulau Galang Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Rajak saat konferensi pers di Mapolda Kepri, Selasa (12/9/2023).

Rajak menyebut, pengembangan Rempang Eco-City merupakan upaya pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saudara-saudara Melayu, jangan terpancing isu-isu yang membuat kita menjadi penghalang dalam pembangunan kawasan ekonomi di Rempang,” kata Rajak, didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra.

Rajak mengajak kepada masyarakat Melayu menahan emosi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.

“Kami berharap kepada masyarakat Rempang Galang menahan emosi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan membuat susah sendiri bagi sendiri serta keluarga,” tegas Datok Al Rajak Al Hafis

Rajak sangat menyanyangkan peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam. Yang mana, banyak korban yang dari pihak Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis tersebut.

“Peristiwa yang terjadi Senin kemarin di Gedung BP Batam banyak korban dari Polisi, Satpol PP dan Ditpam Batam. Kita berharap jangan terjadi lagi,” pintanya.

LAM Kepri, kata dia, nantinya akan mengajak masyarakat Rempang untuk duduk bersama dengan aparat dan pihak Pemerintah, khususnya BP Batam. Agar penyelesaian persoalan di Rempang tidak berlarut-larut.

“Jangan sampai persoalan di Rempang berlarut-larut. LAM Kepri akan mengajak duduk bersama dengan masyarakat Rempang, aparat dan pihak pemerintah khususnya BP Batam,” tutup Rajak. (jim)

https://batamline.com/soal-relokasi-...-terprovokasi/



Jokowi Akui Bentrok Rempang Batam Imbas Komunikasi Kurang Baik


Jokowi respons kasus warga di proyek PSN Pulau Rempang Batam. Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengakui bentrok di Batam terkait proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pulau Rempang merupakan imbas dari bentuk komunikasi yang kurang baik.
Dia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan. Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mendekati warga dan memberi solusi.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

Dia berkata sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk ganti rugi. Warga akan diberikan ganti lahan seluas 500 meter dengan bangunan tipe 45.

Meski demikian, kebijakan itu tak tersampaikan dengan baik. Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membereskannya.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujarnya.

Sebelumnya, warga bentrok dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata dari polisi.

Tokoh masyarakat Rempang Khazaini KS menyebut tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak 1834.

"Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi," ungkap Khazaini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-kurang-baik.

Permasalahan soal Rempang