CNN Indonesia
Selasa, 29 Agu 2023 20:30 WIB
Bagikan:



KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-22 dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AFP/LUDOVIC MARIN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepulauan Solomon mengklaim KTT Negara Melanesia (Melanesian Spearhead Global/MSG) sepakat mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.
Honiara menuturkan para pemimpin negara MSG juga terus mendukung penanganan isu HAM di Papua dan mendesak Forum Kepulauan Pasifik "mengirim misi ke Provinsi Papua Barat dan Papua" dengan mempertimbangkan akar permasalahannya.

Desakan itu tertuang dalam dokumen 22nd MSG Leader' Summit Adopts Communique yang dirilis di situs pemerintah Kepulauan Solomon yang merupakan salah satu anggota forum ini.

"Ketua MSG (Vanuatu) telah diminta untuk menulis surat kepada Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat," demikian bunyi kutipan dokumen itu.

Pernyataan tersebut berlanjut "[para pemimpin] meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB agar laporan mereka mengenai pelanggaran HAM di Papua Barat disampaikan pada waktu yang tepat untuk dipertimbangkan selanjutnya di KTT MSG pada 2024."

KTT MSG menjadi sorotan usai delegasi Indonesia walk out atau keluar dari forum saat pemimpin Papua Barat dan Ketua ULMWP, Benny Wenda, akan menyampaikan pidato.


Pertemuan puncak itu berlangsung pada 23-24 Agustus di Port Vila, Vanuatu. Salah satu topik yang dibahas yakni keanggotaan ULMWP di MSG.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi delegasi RI keluar dari forum tersebut.

"Ya, semuanya delegasi RI walk out," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com, pekan lalu.

Ia lantas menerangkan alasan delegasi Indonesia WO dari KTT MSG saat Benny hendak menyampaikan pernyataan.

"Indonesia tak bisa menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan bersenjata di Papua termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat," ungkap dia.
Lebih lanjut, Faizasyah menerangkan WO merupakan tindakan yang biasa dalam dunia diplomasi. Ia juga memberi contoh sejumlah negara Barat yang keluar dari forum saat delegasi Rusia tengah berbicara.

Beberapa contohnya, kata dia, ketika negara Barat WO di forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau di G20 saat Indonesia menjadi ketua.

Usai KTT rampung, Kemlu RI merilis pernyataan bahwa forum tersebut menolak ULMWP menjadi anggota.

"Dalam Komunike Bersama (Joint Communique) yang dikeluarkan pada 24 Agustus, para pemimpin anggota MSG menegaskan bahwa ULMWP tidak memenuhi kriteria keanggotaan MSG," demikian menurut mereka.

Kemlu lalu menegaskan bahwa keanggotaan MSG hanya untuk negara yang berdaulat.

Isi joint communique

Berdasarkan dokumen joint communique KTT MSG yang didapat CNNIndonesia.com berjudul '22nd MSG Leaders Summit: MSG, Being Relevant and Influental', ada 22 poin hasil pertemuan yang disepakati seluruh anggota.

Dalam salah satu poin, poin ke-9 tepatnya, negara MSG menyinggung secara spesifik isu HAM di Papua atau yang mereka sebut sebagai Provinsi Papua Barat.

Di poin tersebut, negara MSG mengakui bahwa Dewan HAM PBB menjadi forum yang paling tepat untuk membahas isu HAM di Papua. Negara-negara Melanesia ini juga menegaskan pengakuan mereka atas kedaulatan Indonesia terhadap Papua.

Meski begitu, dalam dokumen itu negara MSG tetap mendesak Forum Negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) untuk mengimplementasikan communique pada KTT 2019 lalu yang mendorong Komisi Tinggi HAM PBB mengirimkan misinya menyelidiki Papua.

"(MSG) juga telah meminta pemimpin MSG (tahun ini, Vanuatu) untuk menulis surat kepada Associated Member (anggota sekutu) untuk mengizinkan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan meminta komisi tersebut merilis laporan soal pelanggaran HAM di Papua Barat, yang dipaparkan di waktu yang tepat untuk menjadi bahan pertimbangan KTT MSG selanjutnya pada 2024," bunyi kutipan communique tersebut.

Indonesia menjadi satu-satunya Associated Member di MSG. Status itu diberikan MSG kepada Indonesia pada 2015 menyusul pengaruh dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Melanesia yang terus meluas.

"(MSG) mengarahkan juga Sekretariat untuk mengembangkan pengaturan dialog melalui Pemerintah Indonesia, selama SOM formal, di mana semua pemangku kepentingan terkait dapat diundang untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Papua."

(isa/rds)

https://www.cnnindonesia.com/interna...-ham-di-papua.

10 Poin Hasil KTT Melanesia Resmi Tolak Keanggotaan ULMWP Benny Wenda


KTT Melanesian Spearhead Group menghasilkan 10 poin terkait penolakan keanggotaan ULMWP Benny Wenda. (AFP/LUDOVIC MARIN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG), menolak keanggotaan organisasi pimpinan Benny Wenda, Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP).
Pertemuan puncak itu berlangsung di Port Vila, Vanuatu pada 23-24 Agustus. Indonesia juga hadir di KTT ini, tetapi WO saat Benny hendak pidato.

Penolakan ULMWP untuk menjadi anggota MSG tertuang dalam komunike "22nd MSG Leaders Summit, MSG Being Relevant and Influential" pada poin ke-13.

Berikut 10 poin hasil KTT MSG yang menolak pengajuan keanggotaan ULMWP.

1. Tak memenuhi syarat
"Mencatat bahwa ULMWP tak memenuhi kriteria untuk menjadi anggota berdasarkan Perjanjian Pembentukan MSG yang akan menjamin pemberian status keanggotaan," demikian tertulis dalam dokumen itu.'

2. Tak semua anggota sepakat
Anggota MSG meliputi Fiji, Front De Liberational De Nationale Kanak Et Solcialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Sementara itu, Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG sejak 2015, sedangkan ULMWP berstatus observer atau pengamat.

"Mencatat bahwa pengajuan keanggotaan ULMWP tak bisa diterima karena konsensus tak tercapai dari semua anggota," lanjut dokumen tersebut.

3. Revisi tak sesuai
Para pemimpin MSG sepakat bahwa pengajuan ULMWP tak memenuhi kriteria revisi untuk keanggotaan penuh MSG yang tentunya perlu peninjauan kembali perjanjian pembentukan MSG.

4. Tangguhkan anggota baru
Para pemimpin menyepakati moratorium atau penangguhan selama satu tahun keanggotaan baru MSG dan mengarahkan untuk lebih menyempurnakan pedoman keanggotaan.



5. Bangun kerja sama dengan RI
Dokumen itu juga memberi mandat kepada sekretariat untuk mencari cara bagaimana MSG bisa membangun kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia.

"Dengan memanfaatkan Pengaturan Otonomi Khusus untuk memberi fokus khusus pada pembangunan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat Papua Barat dan Provinsi Papua," demikian dokumen tersebut.




6. Menciptakan ruang dialog dengan Papua
Dokumen itu juga menegaskan sekretariat untuk mengembangkan konsep platform keterlibatan konstruksi seperti dialog tahunan MSG atau Dialog Parlemen Indonesia mengenai perkembangan di Provinsi-provinsi Papua.
"Sejalan dengan keputusan pemimpin untuk menciptakan ruang dialog dengan pemerintah Papua."

7. Anggota harus negara berdaulat

Memperkuat kembali bahwa keanggotaan MSG harus dibatasi hanya dengan kedaulatan dan negara merdeka dengan pengaturan khusus bagi FLNKS.

8. Surati PIF agar RI izinkan PBB ke Papua
Pernyataan itu juga menyebutkan para pemimpin sepakat untuk meminta ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan PBB ke Indonesia dilakukan.

9. Minta RI izinkan PBB kunjungi Papua
Para pemimpin MSG juga sepakat meminta "anggota asosiasi" mengizinkan kunjungan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat.

Indonesia merupakan anggota asosiasi di organisasi ini.

"Laporan Komisi soal isu HAM di Papua Barat disampaikan untuk pertimbangan KTT MSG berikutnya pada 2024," lanjutnya.

10. Kunjungi Jakarta bahas situasi Papua
Dokumen itu juga menyatakan para pemimpin melakukan kunjungan ke Paris dan Jakarta mengenai dekolonisasi Prancis atas Kaledonia Baru dan situasi di Papua.

"Dan melakukan presentasi mengenai proses dekolonisasi di Kaledonia Baru dan perkembangan di provinsi-provinsi Melanesia di Indonesia," lanjutnya.

https://www.cnnindonesia.com/interna...benny-wenda/2.

Ralph Regenvanu: MSG mengecewakan Papua Barat


KTT MSG
August 30, 2023

Jayapura, Jubi – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 Melanesia Spearhead Group di Port Vila, Vanuatu telah berakhir, tetapi meninggalkan banyak kesan baik maupun buruk atau menolak dan kecewa atas keputusan para pemimpin MSG itu.
“Melanesia Spearhead Group telah mengecewakan Papua Barat,” kata Ralph Regenvanu, Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Meteorologi dan Bahaya Geo, Energi, Lingkungan dan Manajemen Risiko Bencana Vanuatu kepada Vanuatudailynews.vu, Rabu (30/8/2023) yang dikutip jubi.id.

Selain itu salah seorang jurnalis ruang berita Asia Pasifik, Pasifik ABC Kelvin Anthony dalam artikel opininya di Fiji Times menyebutkan bahwa para pemimpin lima negara dan wilayah Melanesia menghindari pembaruan definitif mengenai status permohonan keanggotaan penuh Organisasi Pembebasan Papua Barat (ULMWP) di Port Vila.

“Masalah keanggotaan United Liberation Movement of West Papua merupakan salah satu agenda penting dalam pertemuan di Port Vila menurut Ketua MSG, PM Vanuatu, Ishmael Kalsakau.”

“Namun, tidak ada informasi terkini yang diberikan dan para pemimpin menghindari tampil di depan media kecuali untuk kesempatan berfoto,” tulis Kelvin Anthony dalam artikel opininya yang dimuat Fiji Times bejudul West Papua membership : MSG  leaders defer decision to Forum.”

Lebih lanjut Anthony menulis PM Papua Nugini, James Marape, mengatakan setelah penandatanganan,”mengenai isu-isu yang diangkat sehubungan dengan Papua Barat… masalah-masalah ini akan ditangani di Forum Kepulauan Pasifik”.


Ralph Regenvanu, Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Meteorologi dan Bahaya Geo, Energi, Lingkungan, dan Manajemen Risiko Bencana Vanuatu. – Jubi/IST
Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh pemimpin oposisi parlemen nasional Kepulauan Solomon, Matthew C Wale. Bagi dia, pemimpin MSG ‘pengecut’. Dia menulis pendapatnya itu dalam akun pribadinya @MatthewCWale, “coward”.

Pemimpin Oposisi Parlemen Solomon ini pula yang mengingatkan PM Solomon, Manasseh Sogavare, soal penyangkalan Yudas Iskariot dan 50 keping perak dalam kepemimpinan Melanesia. Dia mengatakan kepada Sogavare usai menerima bantuan pembangunan ruang olahraga serba guna dari pemerintah Indonesia guna menunjang fasilitas Pacific Games 2023 di Honiara, Kepulauan Solomon.

Sedangkan generasi muda, Pasifik yang tergabung dalam yang tergabung dalam Young Solwara Pacific dalam akun twitter @YoungsolwaraP mengatakan, ”Kami menghormati keputusan para pemimpin MSG, namun mengingatkan para pemimpin kami akan visi pendirian MSG,”demikian kicauan twitter dari @YoungsolwaraP.


Para pemimpin MSG menandatangani kedua deklarasi tersebut setelah mereka mundur di Havana Boat Shed, Efate Utara. – Jubi/RNZ Pasifik
Sementara itu, Benny Wenda dalam akuntwitter menyebutkan, “atas nama ULMWP, saya menyambut baik seruan dari KTT Pemimpin MSG agar Indonesia mengizinkan kunjungan Tinggi PBB yang telah lama ditunggu-tunggu. Komisaris Hak Asasi Manusia untuk Papua Barat,” dikutip dari @BennyWenda.

Selain itu, jurnalis ABC Pasifik itu juga menulis, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansury mengatakan Indonesia bangga menjadi bagian dari keluarga Melanesia.

Baca juga :  Keterbukaan informasi publik Provinsi Papua 2023 masuk kategori sedang
Indonesia adalah anggota asosiasi MSG dan mengatakan mereka tidak menerima permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh karena bertentangan dengan prinsip dan piagam pendirian MSG.

Dalam pertemuan pekan ini, delegasi Indonesia melakukan walk out ketika perwakilan ULMWP melakukan intervensi.

Beberapa aktivis Papua Barat mengatakan tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak memahami cara Melanesia.

“Anda tidak boleh keluar dari sebuah pertemuan sakral ketika Anda diundang untuk menjadi bagian di dalamnya,” kata seorang pengamat.

Namun, Mansury mengatakan Indonesia berharap untuk “terus meningkatkan dan memperkuat kolaborasi masa depan antara Indonesia dan seluruh negara Melanesia” demikian tulis Kelvin Anthony. (*)
https://jubi.id/pasifik/2023/ralph-r...n-papua-barat/



Terus Dipantau Pasca Pengumuman MSG

29 August 2023 16:00 PM

Para pendemo ketika melakukan aksi di Yapis Dok V Jayapura pada 22 Agustus lalu. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap ULMWP untuk menjadi full member di MSG. Hasil KTT tersebut menolak ULMWP bergabung sebagai anggota penuh.
JAYAPURA – Pada Jumat (25/8) pekan kemarin Melanesian Spearhead Grop (MSG) telah mengeluarkan putusan untuk tidak mengakomodir usulan yang diajukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang awalnya ingin menjadi full member.

Sebelumnya sejumlah kabupaten termasuk di Kota Jayapura juga dilakukan aksi demo untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Pasca pengumuman ini Kota Jayapura terpantau adem ayem. Hanya saja meski demikian pihak keamanan masih terus memantau perkembangan dengan melihat peluang gangguan yang mungkin terjadi.

“Sejauh ini pasca diumumkan bahwa ULMWP ditolak bergabung dengan MSG situasi keamanan masih aman terkendali dan tak ada bentuk protes dari kelompok yang sebelumnya melakukan aksi demo,” kata Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Hendry Widodo di Tanah Hitam, Minggu (27/8).

Ia menyebut aktifitas warga di Jayapura masih berjalan normal namun TNI bersama Polri tetap memantau dan sekecil kejadian yang berpotensi mengganggu akan langsung dilakukan analisa. “Tapi kami bersyukur sampai sekarang Jayapura dan sekitarnya aman dan kondusif.

Disinggung bahwa satu titik pendemo sebelumnya berada di belakang Kodim 1701/Jayapura, kata Hendry pihaknya tetap melakukan pendekatan secara kemanusiaan. Tidak lewat kekerasan. Hal tersebut dibuktikan dengan aksi demo yang berjalan lancar meski dalam pengawalan.

“Kami tetap dekati dan tidak kami jauhi meski yang  mereka suarakan selama ini bertentangan dengan ideologi bangsa,” jelas Dandim.

Ia pun berpendapat bahwa sejatinya tidak semua setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan dan sebagian nampaknya hanya ikut-ikutan saja.

“Mungkin karena ada pressure dari senior mereka, atau mungkin takut pada orang yang lebih tua atau yang dihormati  sehingga kalau kami mau  sampaikan sebenarnya tidak semua yang terlibat aksi ini mendukung biasa karena merasa takut atau tidak enak saja,” tutupnya. (ade/wen)
https://cenderawasihpos.jawapos.com/...engumuman-msg/

Kondisi pasca ULMWP ditolak jadi anggota resmi dan tuntuan Indonesia menerima PBB soal peninjauan masalah HAM[/b]