Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa, tindakan ini dapat merusak serta menghancurkan suatu negara. Korupsi menjadi akar masalah yang sulit untuk dihilangkan, karena telah mengakar daging dalam budaya bangsa Indonesia. Hukuman ringan menjadi salah satu sebab korupsi sulit untuk diberantas.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga yang berwenang memberantas tindak pindana korupsi. Didirikan tahun 2002, KPK sudah banyak mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia baik kasus dalam skala besar maupun kecil. Dari kasus kepala daerah, aparatur sipil negara, hakim, jaksa, sampai ke tingkat menteri.

Karena kapasitas KPK hanya sebatas mengungkap tindak pidana korupsi, maka hukuman bagi para pelaku korupsi (koruptor) ditentukan melalui pengadilan dengan dasar undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). Undang-undang tipikor ini dinilai beberapa kalangan kurang tegas, karena beberapa pasal baru di RKUHP justru mengurangi hukuman pelaku tindak pidana korupsi.

Padal 2 ayat (1) UU tipikor memuat keringan tindak pidana korupsi menjadi 2 tahun, dari sebelumnya 4 tahun. Serta pasal-pasal lain yang dinilai masih kurang sempurna. Kondisi ini tentunya membuat tindak pidana korupsi sulit untuk diberantas. Beberapa orang mungkin berpikiran bahwa hukuman dan keuntungan yang didapat jauh lebih besar keuntungan. Sehingga tidak mengherankan jika ada yang berani mengambil uang negara sampai miliaran bahkan trilliunan.

Menurut data tindak pidana korupsi, sejak 2022 KPK menerima laporan dari masyarakat sebanyak 2.173 dugaan kasus di semester 1. Jumlah laporan tersebut menjadi indikasi bahwa tindak pidana korupsi belum hilang dari bumi pertiwi. Jika dibandingkan data tahun 2021, angka pelaporan di 2022 tergolong mengalami kenaikan.