Peringatan Perjanjian New York
August 16, 2023
Referendum
Para aktivis KNPB menggelar demonstrasi memperingati Perjanjian New York, pada Selasa (15/8/2023. - Jubi/Theo Kelen
Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menggelar demonstrasi memperingati perjanjian New York 1962 di Kota Jayapura, pada Selasa (15/6/2023). Dalam aksi itu KNPB meminta agar Perjanjian New York 1962 ditinjau kembali, dan menyerukan referendum bagi kemerdekaan bangsa Papua.
KNPB menggelar aksi demonstrasi secara serentak di Tanah Papua dan di wilayah Indonesia lainnya. Di Kota Jayapura semula aksi demonstrasi digelar di beberapa titik di antaranya di Expo, gapura Kampus Universitas Cenderawasih Waena dan Abepura dan Lingkaran Abepura.

Para demonstrasi direncanakan akan menuju ke DRP Papua, tetapi mereka dilarang polisi. Massa aksi yang berasal dari Perumnas 3 Waena dan Expo diadang polisi di depan SMP Gembala Baik dan dilarang menuju Abepura.

Massa aksi yang melakukan orasi di depan SMA Negeri 1 Jayapura di Abepura dibubarkan polisi dengan water canon. Para demonstrasi kemudian berkumpul dan melakukan orasi di lapangan Zakheus Asrama Tunas Harapan Abepura.

Di Lapangan Zakheus Abepura, aksi demonstrasi dimulai dengan tari waita dan meneriakan pekikan “Papua Merdeka”. Para demonstrasi juga membawa bendera bertuliskan “KNPB lawan” dan sejumlah poster bertuliskan “Hentikan Operasi Militer di Papua”. Sejumlah massa aksi mengenakan simbol bendera Bintang Kejora di tubuh mereka.

Dalam orasinya, Ketua Umum KNPB, Agus Kossay mengatakan perjanjian New York 1962 merupakan awal penderitaan bagi rakyat Papua. Kossay mengatakan perjanjian itu sama sekali tidak melibatkan Orang Asli Papua.

“Perjanjian New York tidak melibatkan OAP. PBB segera bertanggung jawab. Perjanjian ilegal itu untuk memaksakan Papua bergabung dengan Indonesia,” kata Kossay dalam orasinya.

Kossay mengatakan perjanjian itu mengorbankan Orang Asli Papua demi kepentingan Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia. Kossay mengatakan Orang Asli Papua semakin hidup dalam ketakutan dan menjadi korban pelanggaran HAM.


Para aktivis KNPB menggelar demonstrasi memperingati Perjanjian New York, pada Selasa (15/8/2023. – Jubi/Theo Kelen
Kossay mengatakan permasalah dan konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui referendum bagi kemerdekaan bangsa Papua. Kossay mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya tidak menghalangi kemerdekaan Papua.

“Hari ini kami minta cari jalan damai. Indonesia sebagai negara demokrasi coba buktikan itu. Negara demokrasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. KNPB selalu serukan jalan damai referendum bagi bangsa Papua. KNPB tidak melawan dengan senjata, KNPB punya senjata megafon, bendera dan poster,” ujarnya.

Orasi di Lapangan Zakheus Asrama Tunas Harapan Abepura itu berakhir pukul 15.31 sore. Aksi itu dijaga ketat puluhan personal dari Kepolisian Resor Jayapura Kota dan Kepolisian Daerah Papua, dan mobil water canon.

Perjanjian New York 1962 adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang menyepakati pengalihan penguasaan Tanah Papua dari Belanda kepada Indonesia, dan pelaksanaan referendum bagi setiap Orang Asli Papua dewasa untuk menentukan pilihan masa depan bangsa Papua, atau one man one vote.

Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 ini dibuat tanpa melibatkan Orang Asli Papua Kesepakatan untuk melaksanakan referendum akhirnya direduksi menjadi Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 yang mengganti mekanisme one man one vote dengan musyawarah yang hanya diikuti perwakilan yang ditunjuk untuk menyatakan pendapatnya.

Selain menuntut referendum, KNPB juga meminta Pemerintah Indonesia segera membebaskan seluruh tahanan politik gerakan Papua Merdeka di seluruh West Papua. KNPB menegaskan berbagai penangkapan dan pemenjaraan aktivis Papua merdeka disebabkan kesalahan proses penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang tidak berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip Hukum Internasional.

KNPB tidak menerima hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, dan mengklaim 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. KNPB menilai pelaksanaan Pepera 1969 tidak sesuai isi Perjanjian New York, sehingga rapat Papua menolak klaim kedaulatan Indonesia atas Papua.

KNPB juga mendeklarasikan bulan Agustus sebagai bulan rasis bagi bangsa Papua. Bulan Agustus dinilai sebagai bulan dengan sejarah pahit bagi bangsa Papua, termasuk insiden rasisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 yang memicu gelombang besar demonstrasi di berbagai kota di Papua dan Indonesia, serta berujung kepada penangkapan dan pemenjaraan para aktivis Papua. (*)
https://jubi.id/tanah-papua/2023/knp...erdekan-papua/



LBH Papua: Polisi represif terhadap massa demonstrasi Perjanjian New York

Kekerasan Aparat Keamanan Di Papua
August 16, 2023
Demonstrasi
Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay. – Jubi/Theo Kelen
Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan polisi bertindak represif terhadap massa Komite Nasional Papua Barat atau KNPB yang menggelar demonstrasi peringatan Perjanjian New York 1962 di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (15/8/2023). LBH Papua mencatat sedikitnya 16 peserta demonstrasi KNPB itu terluka.
Gobay mengatakan polisi memukul sejumlah peserta demonstrasi KNPB di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura. Polisi juga menembakan semprotan air water canon ke arah massa aksi yang berorasi di Kota Jayapura.

Padahal menurut Gobay demonstrasi itu sudah berjalan sesuai aturan dan dilakukan secara damai. “Mereka melakukan aksi secara damai tetapi pendekatan yang dilakukan [polisi adalah] pendekatan huru-hara atau represif. Mereka sudah kirim surat pemberitahuan ke Polres Jayapura Kota dan Polda Papua,” kata Gobay kepada Jubi, pada Selasa.

Gobay mengatakan KNPB telah mengikuti mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ia mengkritik polisi yang menangani massa demonstrasi itu dengan cara menangani huru-hara.

“Pendekatan huru-hara itu [hanya boleh diterapkan jika] massa aksi melakukan tindakan aksi anarkis. Penggunaan pendekatan huru-hara [harus] sesuai dengan protap penangan demonstrasi,” ujarnya.


Polisi membubarkan demonstrasi peringatan Perjanjian New York 1962 di depan SMA Negeri 1 Jayapura, Abepura, Kota Jayapura, pada Selasa (15/8/2023) dengan semprotan air water canon. – Tangkapan layar video KNPB
Gobay meminta polisi yang memukul demonstran KNPB diperiksa dan dihukuman sesuai aturan. Gobay mengatakan hukuman bagi polisi yang memukul demonstran itu penting agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan  hukum.

“Selama ini, jika masyarakat yang melakukan [kekerasan, mereka] akan ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya harap polisi yang melakukan penganiayaan terhadap massa aksi KNPB diproses hukum, sehingga prinsip persamaan di depan hukum bisa terimplementasi,” katanya.

Gobay mengatakan Pemerintah Indonesia harus bisa menyelesaikan persoalan politik Papua yang disuarakan KNPB. Menurutnya, Pemerintah Indonesia bisa menggunakan pendekatan yang sudah digunakan dalam penyelesaian konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM di Aceh dan Fretilin di Timor Leste.

“Indonesia sudah punya beberapa referensi penyelesaian persoalan politik seperti di Aceh melalui pendekatan perundingan, dan di Timor Leste melalui pendekatan referendum. Kedua [cara] itu  bisa menjadi referensi penyelesaian persoalan politik di Papua. Negara Indonesia mau menggunakan yang mana untuk menyelesaikan persoalan politik di Papua?” tanya Gobay.

Kepala Polres Jayapura AKBP Frederickus Maclarimboen mengatakan anggotanya hanya melakukan pemukulan terhadap empat massa aksi. Maclarimboen mengatakan pemukulan itu dilakukan lantaran massa aksi merusak mobil polisi.

Maclarimboen mengatakan aksi demonstrasi dibubarkan karena tidak memiliki izin. Maclarimboen juga mengatakan polisi mengantar pulang massa, dan tidak ada massa aksi yang ditangkap maupun ditangkap dalam demonstrasi itu. (*)
https://jubi.id/polhukam/2023/lbh-pa...jian-new-york/

bedalah penyampaian pendapatan sama tuntutan seperatisme.