Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat untuk memilih di Pemilu meski calon yang maju dinilai tidak baik.

Mahfud mengatakan masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang keburukannya paling sedikit jika beranggapan calon yang maju tidak ada yang baik.

Ia mengutip pernyataan filsuf politik soal pemilu dilaksanakan bukan untuk memilih pemimpin yang baik, namun menghalangi orang lebih jahat memimpin.

"Misalnya saudara berpikiran 'wah calon pemimpin kita ini ndak ada yang baik, semuanya jelek' maka jangan tidak memilih, pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (8/8).

"Filsuf politik mengatakan begini, 'pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, pemilu itu sulit menghadirkan pemimpin yang baik, tapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin'," ucapnya menambahkan.

Mahfud mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, termasuk calon pemimpin. Jika dicari-cari, kata dia, setiap orang pasti ditemukan kejelekannya.

"Tidak mungkin manusia itu 'ini calon pemimpin yang paling baik, memenuhi syarat ini, tidak ada celahnya'. Tidak mungkin, atau 'ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek jangan dipilih, ndak ada baiknya'," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjelaskan salah satu yang mengganggu gelaran pemilu adalah banyaknya sebaran berita bohong hingga hoaks yang berpotensi memecah belah.

Ia mengatakan pemilu memang merupakan ekspresi demokrasi. Namun, demokrasi akan menjadi liar dan merusak masyarakat jika tidak ada nomokrasi (kedaulatan hukum).

"Oleh sebab itu kita akan tegakkan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya, tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci-maki sesukanya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi," katanya.

Ancaman polarisasi Pemilu 2024
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah siap dilaksanakan. Meski demikian ada sejumlah ancaman yang membayangi. Mulai kecurangan hingga polarisasi.

"Bahwa Pemilu tahun 2024 itu InsyaAllah 99 persen sudah siap dan jadi, sehingga jangan ada keraguan" kata Mahfud.

Mahfud mengaku telah berkeliling untuk memantau perkembangan serta persiapan terkini ke sejumlah daerah. Salah satunya ialah Jawa Timur. Hasilnya, ia menemukan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau titik [rawan] dalam arti isu itu adalah politik uang dan kecurangan, terutama hoaks. Itu kerawanan," ucapnya.

Mahfud juga mengingatkan adanya potensi perpecahan atau polarisasi yang mengancam Pemilu 2024. Bentuknya bisa pencemaran nama baik hingga politik identitas.

"Berdasarkan survei Kompas, itu dicatat bahwa 56 persen masyarakat kita itu terkait dengan Pemilu, khawatir akan ada terjadi perpecahan atau polarisasi, bentuknya itu tadi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas," katanya.

(frd/yoa/fra)

cnnindonesia.com