- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Anies Yakin Suatu Saat Korupsi Dicap Praktik Primitif
TS
yellowmarker
Anies Yakin Suatu Saat Korupsi Dicap Praktik Primitif
1 August 2023 22:38
Jakarta:Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan praktik korupsi kian beragam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini kejahatan itu akan terlabeli tindakan primitif di masa depan.
"Suatu saat nanti korupsi, sogok-menyogok tidak hanya melanggar hukum, niscaya sebagai praktik yang terbelakang dan sangat primitif. Seperti halnya dulu ketika masih ada perbudakan, kini jika ada praktik perbudakan, maka pelakukan akan dikecam dan dihukum," ujar Anies dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ia menilai perang melawan korupsi merupakan perjuangan semesta. Hal itu disampaikan Anies melalui buku 'Merawat Tenun Kebangsaan'.
"Pertempuran melawan korupsi sebenarnya adalah perjuangan semesta," kata Anies
Pada Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya 38 persen.
Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.
Buku 'Merawat Tenun Kebangsaan' yang diterbitkan pada tahun 2015 tersebut merupakan kumpulan tulisan Anies yang dimuat di berbagai media nasional. Salah satunya adalah artikel opini Anies Baswedan yang dimuat di salah satu media nasional pada 8 Januari 2012 dengan judul 'Menggerakkan Semesta Melawan Korupsi'.
Dalam artikel itu, Anies menyampaikan bahwa upaya menyejahterakan rakyat sudah sewajarnya dikerjakan oleh negara, yaitu kegiatan yang sifatnya mengadakan yang belum ada, mewujudkan yang belum terwujud.
Sebaliknya, perang melawan korupsi adalah meniadakan yang sudah ada. Perang ini juga mengantarkan koruptor ke pengadilan dan dihukum.
"Republik ini memiliki syarat-syarat menjadi negara maju. Rakyat juga berhak menikmati kesejahteraan. Sementara itu, korupsi adalah penghambat kemajuan yang luar biasa efektif," ujar Anies.
(Arga Sumantri)
Fachri Audhia Hafiez
Jakarta:Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan praktik korupsi kian beragam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini kejahatan itu akan terlabeli tindakan primitif di masa depan.
"Suatu saat nanti korupsi, sogok-menyogok tidak hanya melanggar hukum, niscaya sebagai praktik yang terbelakang dan sangat primitif. Seperti halnya dulu ketika masih ada perbudakan, kini jika ada praktik perbudakan, maka pelakukan akan dikecam dan dihukum," ujar Anies dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Ia menilai perang melawan korupsi merupakan perjuangan semesta. Hal itu disampaikan Anies melalui buku 'Merawat Tenun Kebangsaan'.
"Pertempuran melawan korupsi sebenarnya adalah perjuangan semesta," kata Anies
Pada Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya 38 persen.
Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.
Buku 'Merawat Tenun Kebangsaan' yang diterbitkan pada tahun 2015 tersebut merupakan kumpulan tulisan Anies yang dimuat di berbagai media nasional. Salah satunya adalah artikel opini Anies Baswedan yang dimuat di salah satu media nasional pada 8 Januari 2012 dengan judul 'Menggerakkan Semesta Melawan Korupsi'.
Dalam artikel itu, Anies menyampaikan bahwa upaya menyejahterakan rakyat sudah sewajarnya dikerjakan oleh negara, yaitu kegiatan yang sifatnya mengadakan yang belum ada, mewujudkan yang belum terwujud.
Sebaliknya, perang melawan korupsi adalah meniadakan yang sudah ada. Perang ini juga mengantarkan koruptor ke pengadilan dan dihukum.
"Republik ini memiliki syarat-syarat menjadi negara maju. Rakyat juga berhak menikmati kesejahteraan. Sementara itu, korupsi adalah penghambat kemajuan yang luar biasa efektif," ujar Anies.
(Arga Sumantri)
Quote:
BPK Temukan Lebih Bayar Gaji Pegawai Pemprov DKI Rp 4,17 M, Ini Kata Anies
Selasa, 31 Mei 2022 16:20 WIB
Anies Baswedan (Tiara/detikcom)
Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam LHP DKI Tahun 2021. Anies berjanji bakal menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
"Semua yang menjadi setiap audit pasti kita tindak lanjuti," kata Anies kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).
Anies lantas menyatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemprov DKI pada LHP tahun 2020 mencapai 86 persen. Angka ini, kata dia, lebih tinggi daripada rata-rata nilai nasional.
"Justru di Jakarta ini menjadi salah satu yang unik, saya tunjukkan bahwa Jakarta ini dalam proses audit kita itu laporan hasil pemeriksaan BPK tindak lanjutnya mencapai angka 86,34 persen, ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80,6 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Anies mengaku bersyukur BPK kembali memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Capaian ini membuktikan kebiasaan baik telah terbentuk di instansi pemerintahan DKI Jakarta.
"Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama 5 tahun ini, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk inilah insyaallah nanti bisa dipertahankan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Namun, BPK menyatakan masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan Pemprov DKI, salah satunya soal kelebihan bayar gaji.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DKI Jakarta tahun 2021, BPK menyatakan ada temuan kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 4,17 miliar. Temuan itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI Perwakilan DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).
"Pada sisi belanja, BPK juga menemukan beberapa permasalahan di antaranya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kerja daerah, dan TPP sebesar Rp 4,17 miliar," kata Dede.
BPK juga menyoroti kelebihan bayar belanja barang dan jasa Rp 3,13 miliar serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp 3,52 miliar. Dari sisi pengelolaan aset, BPK menyoroti kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB).
"BPK juga menemukan permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan atau KLB sebesar Rp 2,17 miliar, pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama," ujarnya.
Sumber
Selasa, 31 Mei 2022 16:20 WIB
Anies Baswedan (Tiara/detikcom)
Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam LHP DKI Tahun 2021. Anies berjanji bakal menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
"Semua yang menjadi setiap audit pasti kita tindak lanjuti," kata Anies kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).
Anies lantas menyatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemprov DKI pada LHP tahun 2020 mencapai 86 persen. Angka ini, kata dia, lebih tinggi daripada rata-rata nilai nasional.
"Justru di Jakarta ini menjadi salah satu yang unik, saya tunjukkan bahwa Jakarta ini dalam proses audit kita itu laporan hasil pemeriksaan BPK tindak lanjutnya mencapai angka 86,34 persen, ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80,6 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Anies mengaku bersyukur BPK kembali memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Capaian ini membuktikan kebiasaan baik telah terbentuk di instansi pemerintahan DKI Jakarta.
"Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama 5 tahun ini, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk inilah insyaallah nanti bisa dipertahankan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Namun, BPK menyatakan masih ada sejumlah temuan terkait laporan keuangan Pemprov DKI, salah satunya soal kelebihan bayar gaji.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DKI Jakarta tahun 2021, BPK menyatakan ada temuan kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 4,17 miliar. Temuan itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI Perwakilan DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).
"Pada sisi belanja, BPK juga menemukan beberapa permasalahan di antaranya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kerja daerah, dan TPP sebesar Rp 4,17 miliar," kata Dede.
BPK juga menyoroti kelebihan bayar belanja barang dan jasa Rp 3,13 miliar serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp 3,52 miliar. Dari sisi pengelolaan aset, BPK menyoroti kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB).
"BPK juga menemukan permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan atau KLB sebesar Rp 2,17 miliar, pencatatan aset ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama," ujarnya.
Sumber
Diubah oleh yellowmarker 10-08-2023 00:45
Proloque dan 8 lainnya memberi reputasi
9
1.2K
93
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan