Kaskus

News

dragonroarAvatar border
TS
dragonroar
Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali,Pemerataan Dokter Lebih Penting
Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

- Kamis, 3 Agustus 2023 | 07:43 WIB

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali,Pemerataan Dokter Lebih Penting
FK Universitas Negeri Semarang tahun 2023 siap menerima mahasiswa baru. (NURCHAMIM)
 
RADARSEMARANG.ID, SURABAYA – Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter.
Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK. Melainkan pada distribusi dokter yang tidak merata. Saat ini, mayoritas dokter berada di daerah Jawa-Bali.

Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, pada September 2022, AIPKI yang beranggota 91 FK di Indonesia pernah menyatakan sikap pada saat forum dekan FK di Solo.

Beberapa rekomendasi pun sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

”Salah satunya tentang pembukaan FK baru. Pada akhir 2022 memang moratorium pendidikan kedokteran di Indonesia dibuka kembali. Beberapa FK yang ingin membuka prodi dokter sudah diperbolehkan,” katanya.

Saat itu, menteri kesehatan mengeluarkan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya transformasi pada SDM. Jadi, diupayakan FK di Indonesia produksi dokternya bertambah.

Bahkan, pada pertengahan 2022, ada dua SKB dua menteri, yakni Menkes dan Mendikbudristek.

Di dalam SKB tersebut, memang diharapkan institusi FK yang sudah terakreditasi A ditambah menjadi 20 persen dan akreditasi B menjadi 10 persen.

”Setelah itu dibuka fakultas kedokteran baru yang tadinya sudah moratorium sejak 2016,” ujarnya.

Budi menuturkan, AIPKI memandang sebenarnya FK banyak terkonsentrasi di Jawa dan Bali.

Itu sebabnya, pada forum dekan FK, AIPKI menyarankan agar FK dibuka di luar Jawa dan Bali. Tujuannya, terjadi pemerataan pendidikan dokter di luar Jawa dan Bali.

”Harapannya, lulusannya bisa bekerja di daerah-daerah di provinsi yang memiliki FK,” imbuhnya.

Dekan FK Universitas Airlangga (Unair) itu menambahkan, sekarang yang terjadi, banyak FK baru dibuka di Jawa dan Bali.

Meski begitu, forum dekan AIPKI di Aceh pada Juli lalu sudah menyepakati dan berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia.

FK Unair saat ini mengampu FK ITS dan Unesa. Tentu karena kebijakan ini dari pemerintah, kami tetap memberikan pengampuan bagi FK baru dan berkomitmen menjaga mutu,” tegasnya.

Budi menerangkan, mulai dibukanya pendaftaran prodi kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) bulan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas akademik.

Sebab, proses pendaftaran maba di PTN sudah tuntas. Banyak mahasiswa kualitas terbaik yang sudah diterima di PTN.

”Kami khawatir jika dipaksakan dibuka Agustus, kualitas akademik dari mahasiswa kurang. Kalau inputnya kurang baik, kami khawatir proses mendidiknya berat,” tuturnya.

Menurut Budi, sejatinya problem di Indonesia bukan masalah kekurangan dokter. Namun, yang terpenting adalah distribusi dokter yang merata.

Sebab, saat ini lulusan dokter banyak terkonsentrasi di kota-kota besar.

Saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia pada 2022 ada 10.292 puskesmas. Sementara lulusan dari 91 FK di Indonesia setiap tahun mencapai 12 ribu dokter.

Namun, kenyataannya masih ada 2.000-an puskesmas di Indonesia yang kosong atau tidak ada dokternya.

”Kalau semua lulusan menempati seluruh puskesmas, tentu masalahnya bisa selesai. Namun, kenyataannya lulusan tidak didistribusikan dengan baik,” katanya.

Itu sebabnya, perlu ada pembenahan distribusi dokter. Dengan begitu, kekosongan dokter di 2.000-an puskesmas bisa terselesaikan.

”Jadi, kalau bilang kekurangan, pasti kurang. Namun, yang terpenting distribusinya harus merata. Saya khawatir dokter baru hanya menempati kota-kota besar,” ujarnya.

Kekhawatiran senada disampaikan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT.

Dia mengungkapkan, pembukaan FK anyar tak hanya memperhatikan pengajar dan sarana pendukung, tetapi juga kekurangan dokter di tiap daerah.

Secara nasional, menurut data dari website Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga pukul 19.40 kemarin, jumlah keseluruhan dokter mencapai 269.564 orang.

Dengan perincian dokter umum 169.471 orang, dokter gigi 43.635 orang, dokter gigi spesialis 5.313 orang, dan dokter spesialis 51.145 orang.??

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyarankan perbandingan dokter dengan masyarakat adalah 1:1.000.

Artinya, setiap satu dokter melayani 1.000 orang. Dengan asumsi tersebut, secara kasar Indonesia kekurangan 60 ribuan dokter.

Sejauh ini Indonesia memiliki 92 FK yang sudah aktif menghasilkan dokter. Dari FK yang ada, 12 ribu dokter baru lulus per tahun. Ini belum ditambahkan dengan universitas yang baru tiga tahun terakhir memiliki FK.

’’Kalau butuh 60 ribu dokter dan dihitung produksi 12 ribu per tahun, maka kekurangan dokter akan terpenuhi dalam lima tahun ke depan,’’ ucapnya.

Adib tidak menolak pembukaan moratorium FK. Hanya, dia berharap pembukaan moratorium itu dilakukan untuk memenuhi daerah yang kekurangan dokter.

Dia juga menyarankan setiap daerah punya peta kekurangan dokter. Lalu, data ini bisa terbuka dilihat.

Sehingga yang akan mendaftar setidaknya punya list nanti akan memberikan pelayanan ke daerah mana.

’’Mahasiswa ini ditunjukkan ini lho petanya daerah yang kurang dan ada permintaan. Daerah yang sudah penuh jangan dibuka FK baru,” ungkapnya.

Penempatan dokter juga sebaiknya secara permanen. Sehingga tidak pindah ke wilayah lain dan menyebabkan kekurangan dokter lagi.

Ini tentu harus diimbangi dengan fasilitas praktik, kesejahteraan, dan jenjang karier yang pasti.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kemarin mengakui bahwa masalah dokter sekarang adalah soal distribusi.

’’Di tempat lain masih kurang,” katanya ketika ditanya pendapatnya tentang FK baru yang tiga di antaranya berada di Jawa.

Sejauh ini, Kemenkes memang tidak bisa terlibat soal pendidikan. Namun, soal distribusi adalah kewenangannya.

Dante memerinci, kementeriannya memiliki program PPPK dan Nusantara Sehat untuk memberikan pelayanan di daerah.

’’Kami kasih fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dokter betah di situ,” katanya. (ayu/mia/lyn/c17/c9/oni/ap)

https://radarsemarang.jawapos.com/ed...-lebih-penting

Diubah oleh dragonroar 03-08-2023 17:56
nomoreliesAvatar border
nomorelies memberi reputasi
1
393
7
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan