Kamis, 20 Juli 2023 – 08:58 WIB Para pemuda saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Puncak. Foto: Diskominfo Puncak

papua.jpnn.com, PUNCAK - Sebanyak puluhan pemuda menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Bupati Puncak, Selasa (18/7) pagi.

Para pemuda tersebut menuntut pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo segera membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau aparatus sipil negara (ASN) guna menampung nasib mereka di era otonomi khusus (otsus) jilid II. Koordinator aksi Lenius Labena berharap pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada para pemuda di Puncak.

Pasalnya, massa yang menggelar demonstrasi adalah lulusan S1 atau Sarjana Strata Satu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan di  era daerah otonomi baru (DOB).

"Kami adalah mantan mahasiswa asal Kabupaten Puncak yang lulus, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Kami sebagian besar mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Puncak saat mengenyam pendidikan di bangku kuliah," katanya.

Menurut Lenius, ada beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, antara lain meminta pemerintah Kabupaten Puncak membuka formasi tahun 2023.

Pertama, meminta K-2 tahun 2013 dan tahun 2018 segera menerbitkan SK. B

Kedua, Pemerintah Kabupaten Puncak segera melakukan pengecekan data ulang ASN. Pasalnya, yang pensiunan dan meninggal masih mendapatkan gaji normal, mengingat hal tersebut merupakan jadi beban APBD. Lenius dengan tegas menyampaikan akan melakukan aksi besar-besaran hingga aktivitas pemerintah di Kabupaten Puncak lumpuh total, apabila tuntutan aksi tidak mendapat respons positif.

"Kami akan menunggu sampai tahun 2024, apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah maka kami akan kembali melakukan aksi mogok seluruh aktvitas pemerintahan di Kabupaten Puncak,” tegas Lenius.

Terkait dengan demo tersebut, Bupati Willem Wandik menjelaskan penerimaan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Jika persoalan K-2 sudah selesai, maka pasti pemerintah akan membuka tes CPNS lagi. Tentunya juga akan memperhitungkan berbagai aspek, terutama anggaran negara,” ungkapnya.

Menurut Bupati Willem Wandik, peluang penerimaan CPNS di Papua terutama di wilayah pemekaran sangat terbuka apalagi di era otonomi khusus (otsus) jilid II.

Sebagai bupati, dirinya sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, mengingat empat daerah pemekaran baru sangat membutuhkan banyak pegawai.

"Saya sudah sampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat agar penerimaan dibuka besar-besaran khusus untuk orang asli Papua. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyambut baik, karena di sinil wujud dari implementasi otonomi khusus jilid 2," tambahnya.

Terkait persoalan data ASN di Kabupaten Puncak saat ini sudah tersistem secara nasional.

"Adik-adik jangan kwawatir. Semua ini sudah menggunakan aplikasi secara online. Jika kami mempertahankan PNS yang mau pensium, maka kami pasti melanggar aturan," tegas Willem Wandik.(mcr30/jpnn)

https://papua.jpnn.com/papua-terkini...ut-cpns?page=2
banyak pemuda lulusan S1 Papua Puncak menuntut untuk CPNS untuk mereka dibuka
kalau semisalnya nggak lolos jangan demo ya...