Theo Hesegem sesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang sebut Papua tidak ada masalah

News Desk - Situasi HAM Di Tanah Papua
July 18, 2023
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo di Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/7/2023). - Jubi/Alexander Loen
Jayapura, Jubi – Pernyataan Presiden Jokowi pada kunjungannya ke Kota Jayapura, baru-baru ini, bahwa Papua aman dan masalah yang muncul tidak perlu dibesar-besarkan, disesalkan berbagai pihak.
Salah seorang yang menyesalkan pernyataan tersebut ada pembela Hak Asasi Manusia di Papua, Theo Hesegem. Dia merasa heran dengan pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu. Masyarakat Papua dan dunia internasional mengetahui bahwa di Tanah Papua penuh dengan segudang masalah yang berujung orang asli Papua atau OAP dan warga non Papua banyak menjadi korban di moncong senjata.

Para korban yang dimaksud bukan hanya warga masyarakat sipil yang menjadi korban aparat keamanaan Indonesia, tetapi juga anggota TNI dan Polri menjadi korban di moncong senjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Dari semua hal itu, perlu dilihat dan diperhatikan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak bisa berbicara karena rasa aman sesaat ia berkunjung dengan pengawalan yang ketat. Tetapi masyarakat yang selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma juga perlu dilihat,” ujar Hesegem saat menghubungi Jubi, Senin (17/7/2023) malam.

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi di Tanah Papua terkait penentuan nasib sendiri juga masih terus berkembang hingga saat ini. Hal-hal ini juga perlu diamati dengan baijaksana. Bukan soal aman dan tidak nyaman tetapi setiap hari masyarakat Papua dan orang asli Papua terus berjatuhan menjadi korban dimana-mana.

“Jika Presiden Jokowi mengatakan Papua aman 99 persen, itu sudut pandang dari mana. Apakah Beliau berbicara berdasarkan hasil kajian ilmiah ataukah hanya bicara sesaat Beliau berkunjung karena ia rasa aman karena tidak ada yang mengganggu,” katanya.

Jika merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi, ia pun tidak merasa heran karena setiap kali kunjungan kepala negara diatur dan dipetakan oleh intelijen di setiap daerah rawan konflik dan daerah zona aman.

Berdasarkan laporan intelijen itulah dilakukan perjalanan mengunakan peta intelijen. Tanpa peta intelijen, Presiden tidak mungkin serta merta melakukan perjalanan. Karena mekanisme dan prosedur perjalanan telah diatur.

“Mungkin itu yang digunakan Presiden Jokowi saat berkunjung kesekian kalinya ke Tanah Papua, sehingga ia merasa Papua aman, karena Beliau dikawal secara ketat, khusus, dan terstruktur. Namun Presiden tidak melihat konteks Papua secara menyeluruh, dari berbagai sisi yang rumit dan isu Papua telah menjadi isu internasional,” ujarnya.

Ia menilai sebenarnya Presiden Jokowi mengetahui jika di Papua ada masalah yang harus diselesaikan, terkait bagaimana konflik bersenjata di Tanah Papua bisa berakhir, penyanderaan pilot warga negara Selandia Baru oleh TPNPB di Nduga.

Hal itu sebenarnya eskalasi kekerasan konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan TNI/Polri juga sedang berlangsung. Korban jiwa dari masyarakat sipil dan TNI/Polri berjatuhan. Dari semua ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa masyarakat di Papua merasa tidak aman.

“Namun pernyatan Presiden Jokowi bagi masyarakat Papua terkesan mengabaikan nasib korban-korban di Tanah Papua. Terlebih khusus lagi bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hukum, sehingga mereka terkesan Presiden Rebuplik Indonesia mengabaikan kasus-kasus masa lalu,” katanya.

“Presiden Jokowi berulang kali ke Papua sama sekali tidak menyentuh akar masalah yaitu sejarah dan status politik integerasi Papua ke Indonesia, kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965, yang nyaris nol keadilan, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua di tanah sendiri, serta kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi rakyat, sehingga menjadi sia-sia,” pungkasnya. (*)
https://jubi.id/polhukam/2023/theo-h...k-ada-masalah/

Ngapain menyentuh masalah yang sudah final masalah intergrasi sudah sah di PBB.
Disebut Diskriminasi sementara OAP dikhususkan untuk semua posisi kepala daerah , lowongan kerja khusus OAP di ASN, dan sebagainya