26 Juni 2023 12:19
·
Presiden Jokowi kembali mengkritik pemerintah daerah (pemda) yang masih menggunakan APBD untuk keperluan birokrasi, seperti perjalanan dinas dan rapat. Padahal, Jokowi menilai setiap pengeluaran APBD harus dikembalikan untuk kebutuhan rakyat.

Jokowi menyebut, ada beberapa daerah yang menggunakan APBD senilai Rp 1 miliar hanya untuk perjalanan dinas. Sayangnya, Presiden enggan merinci daerah tersebut.

“Ini APBD provinsi, enggak perlu saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian total anggaran RP 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” ungkap Jokowi dalam sambutan acara Penyampaian LHP LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (26/6).

“Yang kedua pengembangan UMKM ini di APBD kabupaten. Tujuannya untuk pengembangan usaha mikro, total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas,” sambungnya.

Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan ini berkali-kali dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Ia menjelaskan alokasi anggaran pengembangan usaha mikro tidak sampai 20 persen dari seluruh total APBD.

“Ini di kabupaten tujuan membangun dan merehabilitasi balai anggarannya Rp 1 miliar, Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya nggak tau berapa puluh kali rapat dilakukan. Ini banyak sekali, banyak ribuan yang seperti ini,” pungkasnya.

Menurutnya, semestinya anggaran untuk dinas dan rapat hanya sebesar maksimal 25 persen, dan sisanya digunakan untuk target-target program seperti pengembangan UMKM, penanganan stunting, atau pengentasan kemiskinan.

Presiden Jokowi menekankan program pemerintah daerah juga harus terfokus dan tidak perlu terlalu banyak, asalkan dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

“Mestinya yang namanya overheat (anggaran) itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik, sehingga sekali lagi output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus. Fokus pada program unggulan, nggak usah juga banyak-banyak program."


Sumber: Kumparan

Kalau ada yang bikin rumor mengkritik pemerintah auto disebut kadrun, jelas salah. Karena Pak Jokowi sendiri juga melakukan kritik secara internal terhadap pemerintahnya sendiri. Seperti pada berita yang ditulis di Kunparan ini. Yang penting kritik dilakukan secara santun, tertib. Tidak memfitnah atau menyebarkan hoak.

Mohon izin saya mengkritik Presiden Jokowi terkait bulan Soekarno. Mengingat Soekarno adalah salah satu foundhing father Indonesia (Bapak Pendiri Bangsa Indonesia). Mengapa perayaan Bulan Seokarno tidak dilakukan oleh pemerintah. Kenapa Megawati dan PDIP harus merogoh kocek sendiri untuk mengenang jasa pahlawan bangsa Indonesia. Di mana peran pemerintah?