Kaskus

News

mabdulkarimAvatar border
TS
mabdulkarim
Pemerintah pusat diminta mengambil alih beasiswa Otsus Papua

Pemerintah pusat diminta mengambil alih beasiswa Otsus Papua
News Desk - Beasiswa Otsus Papua, Melkias Hetharia
June 20, 2023
Pemerintah Pusat
Pertemuan antara orangtua dan Pemerintah Provinsi Papua membahas penanganan beasiswa Otonomi Khusus, di Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Senin (19/6/2023). Foto: Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri
Jayapura, Jubi – Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Prof Dr Melkias Hetharia SH MH menilai, pemerintah pusat perlu mengambil alih  pembiayaan beasiswa otonomi khusus mahasiswa Papua, untuk dua tahun ke depan.
Menurut Hetharia ini merupakan langkah  tepat menyelesaikan persoalan beasiswa otonomi khusus.

Pada 2021, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) diundangkan. UU Otsus Papua Baru berikut aturan turunannya mengatur sebagian besar proporsi Dana Otonomi Khusus Papua dikelola pemerintah kabupaten/kota.

Akibatnya, Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi memiliki anggaran untuk menjalankan sejumlah program yang dibiayai Dana Otsus Papua, termasuk program SUP. Pembiayaan beasiswa bagi lebih dari 2.000 mahasiswa asli Papua yang sedang berkuliah di dalam dan luar negeri, hanya dapat berlanjut jika pengelolaan program itu dialihkan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Hetharia, seharusnya di dalam suatu transisi kebijakan, pengambilan kebijakan itu sendiri menangani persoalan ini. Sehingga tidak terjadi persoalan pembiayaan beasiswa Otsus.

Hetharia menyatakan alangkah baiknya pemerintah pusat mengambil alih satu atau dua tahun. Setelah itu baru dikembalikan kepada kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk pengaturan beasiswa ini.

Ini kita melihat di peralihan peraturan ini membawa dampak negatif persoalan beasiswa ini. Jadi saya melihat alangkah baiknya pemerintah pusat yang sudah menarik kebijakan keuangan itu menjadi kewenangan pusat yang kemudian diturunkan kepada kabupaten/kota itu menghandle sementara dulu satu dua tahun ini. Dalam masa transisi ini untuk mengatasi persoalan beasiswa bagi anak-anak Papua. Saya kira ini jauh lebih baik,” kata Hetharia dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Penyelesaian Beasiswa Otsus Papua di Dalam dan Luar Negeri” yang diselenggarakan Analisis Papua Strategis, pada Senin malam (19/6/2023) .

Hetharia menyatakan Pemerintah Provinsi Papua sudah meletakan dasar-dasar yang cukup baik bagi beasiswa untuk visi misi bidang pendidikan. Hetharia menyatakan untuk itu semua pihak harus memberikan dukungan terhadap proses penyelesaian masalah beasiswa.

“Anak-anak kita jangan mereka menderita, jangan susah. Gara-gara politik hukum yang dibuat ini. Kita menyadari anak-anak ini berada dalam ekonomi yang terbatas oleh karena itu beasiswa menjadi andalan utamanya,” ujarnya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon menyatakan untuk beasiswa otonomi khusus pada 2023 dan seterusnya bagi mahasiswa Papua, telah disepakati akan dibiayai Pemerintah Provinsi baik Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Kami terus mendorong  komitmen pemerintah daerah dan kepala daerah dalam penganggaran dan juga eksekusi terkait pendanaan beasiswa ini, bisa sampai ke mahasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan,’ katanya pada momentum yang sama.

Simon menyatakan UU Otsus sudah membuka ruang untuk pendanaan bagi beasiswa. Pemerintah daerah bisa menggunakan dana Transfer ke daerah.  Salah satunya dari dana Otsus yang bisa diambil dari dana block grant sebesar satu persen dan specific green sebesar 1,25 persen. Pemerintah daerah juga bisa memakai anggaran dari APBD, Pendapatan Asli Daerah, pendapatan daerah yang tidak ditentukan dalam penggunaan.

“Kami juga berharap kolaborasi sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan juga berkolaborasi pendanaan dari pemerintah misalnya lewat LPDP, juga mungkin Kementerian Pendidikan,” ujarnya.(*)

https://jubi.id/penkes/2023/pemerint...a-otsus-papua/

Efek UU Otsus baru jadi yang ngurus Pemkab dan Pemkot sehignga terjadi permasalahn pelik





BP3OKP: 900 identitas mahasiswa beasiswa otsus tidak jelas
Pemerintah pusat diminta mengambil alih beasiswa Otsus Papua
News Desk - Beasiswa Otsus, Diskusi Daring, Mahasiswa Papua Beasiswa Otsus
June 20, 2023
Beasiswa
Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri, pada Kamis (15/6/2023) saat menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. – Jubi/Alexander Loen
Jayapura, Jubi – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP, Pdt Albert Yoku menyatakan, ada 900 data mahasiswa siluman atau tidak jelas identitas sebagai penerima beasiswa otonomi khusus Papua. Menurut Yoku perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola program beasiswa otonomi khusus.
Hal itu disampaikan Yoku dalam diskusi bertajuk “Mencari Solusi Penyelesaian Beasiswa Otsus Papua di Dalam dan Luar Negeri” secara daring yang diselenggarakan Analisis Papua Strategis, pada Senin malam (19/6/2023) .

“Menurut informasi yang saya dapat dari Sekretariat Kepresiden di Jakarta ada over jumlah mahasiswa, yakni ada 900 mahasiswa [beasiswa otonomi khusus] identitasnya tidak jelas,” ujarnya.

Yoku menyatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua harus secepatnya melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa beasiswa otonomi khusus tersebut. Menurut Yoku hal ini penting untuk kepentingan penggunaan anggaran Otsus Papua secara baik dan benar secara khusus bagi penerima beasiswa.

“ BPSDM Papua yang bertanggung jawab secepat apa mereka mengolah dan memverifikasi data,” tanya Yoku.

Yoku menyatakan agar nanti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua secepatnya menyerahkan data yang sudah diverifikasi kepada pemerintah provinsi masing-masing di Tanah Papua. Yoku juga menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap program beasiswa otonomi khusus.

“Kalau [evaluasi] ini tidak dilakukan maka dalam perjalanannya mengalami seperti yang kita hadapi saat ini. Kita bicara mau menyalahkan regulasi atau mau bicara kesalahan manusia,” ujarnya.

Forum Komunikasi Orangtua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri, Jhon Reba menyatakan masalah proses verifikasi dan validasi data mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus direncanakan selesai 20 Juni 2023.

“Masalah proses verifikasi data masih berlangsung tapi belum clear dilanjutkan sampai hari ini [Selasa] supaya dapat digunakan,” kata Reba kepada wartawan di Jayapura, pada Senin malam.

Reba menyatakan data yang telah diverifikasi akan diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota di Tanah Papua. Ia menyatakan setidaknya ada 3.171 mahasiswi di Tanah Papua, dan secara khusus untuk Provinsi Papua berjumlah 1.717 mahasiswa.

“Tahap berikut Pemerintah Provinsi Papua mengkoordinir kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua untuk distribusi data. Supaya mereka menggunakan data ini untuk merencanakan anggaran untuk membiayai mahasiswa,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen belum bisa berkomentar lantaran proses verifikasi data mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus belum selesai.

“Saya belum bisa berkomentar karena belum selesai [verifikasi data],” katanya, pada Senin malam
https://jubi.id/penkes/2023/bpsdm-pa...easiswa-otsus/
banyak mahasiswa Papua yang tidak divalidiasi





Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar: Pemerintah Pusat Sudah Transfer Rp 122 Miliar Beasiswa Mahasiswa Asal Papua
Pemerintah pusat diminta mengambil alih beasiswa Otsus Papua
ODIYAIWUU.com - BERITA UTAMA
20 Juni 2023
BAGIKAN

Staf Khusus Presiden Bidang Inovasi dan Pendidikan Billy Mambrasar (kanan) dan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Albert Yoku (tengah) saat bertemu Sekretaris Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr Horas Maurits Panjaitan (kiri) di Jakarta, Sabtu (18/6). Foto: Screenshoot video
343 Total Pengunjung , 343 Pengunjung Hari Ini
JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Gracia Billy Yosaphat Mambrasar atau Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Inovasi dan Pendidikan mengemukakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mentransfer Rp 122 miliar dana ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua penerima beasiswa.

Billy, putra asli Papua, Sabtu (18/6) menyambangi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna melaporkan kasus beasiswa bagi putra-putri asli Papua yang belum dibayar. Billy didampingi Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albert Yoku.

“Saya bergerilya di pusat mencari solusi terbaik dari tersendatnya penyaluran beasiswa bagi putra-puteri Papua. Saya dan anggota BP3OKP Pak Pendeta Albert Yoku bertemu Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Pak Dr Horas Maurits Panjaitan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri menyatakan bahwa uang beasiswa putra-putri Papua sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah sebanyak Rp 122 miliar,” ujar Billy kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Senin (20/6).

Billy menambahkan, informasi pihak Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, dari dana tersebut Rp 68 miliar sudah ditransfer oleh pemerintah daerah kepada anak-anak penerima beasiswa. Sedangkan Rp 54 miliar lagi belum ditransfer oleh pemerintah daerah kepada anak-anak penerima beasiswa.

Hal tersebut terjadi karena masih terkendala data, administrasi atau teknis lainnya. Meski demikian, Billy mengaku pihaknya akan berusaha keras membantu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mencari solusi terbaik sehingga proses perkuliahan anak-anak Papua tak terganggu.

“Mohon doanya. Saya akan terus berjuang untuk Papua dan anak-anak Papua. Untuk rekan-rekan dan adik-adikku, tetap semangat belajar. Jangan menyerah. Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita semua. Mari saling support, cari solusi terbaik, dan tetap berdoa,” lanjut Billy, tokoh muda asal Serui, Kepulauan Yapen, Papua dan Magister (S-2) lulusan Harvard University, Amerika Serikat. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
https://www.odiyaiwuu.com/2023/06/20...tah-mahasiswa/

Masalah data...
banyak mahasiswa Papua di luar negeri terancam kehidupannya..
nomoreliesAvatar border
nomorelies memberi reputasi
1
1.1K
6
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan