Eva Safitri - detikNews
Sabtu, 17 Jun 2023 05:35 WIB

Foto: Politikus Partai Nasdem Muhammad Farhan. (Adrial Akbar/detikcom)
Jakarta - Papua Nugini menandatangani pakta keamanan yang akan memberikan akses tanpa hambatan bagi Amerika Serikat (AS) di pangkalan militer negaranya. Anggota DPR F-NasDem Muhammad Farhan bicara perlunya dukungan diplomasi dari negara ASEAN agar RI menjadi leading sektor kedaulatan kawasan tersebut.
"Presiden RI dan Menlu perlu melakukan diplomasi dukungan, agar diplomasi militer RI berhasil menjadi leading sektor di kawasan," kata Farhan kepada wartawan,Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, hal itu untuk mencegah segala ancaman terhadap negara ASEAN. "Sehingga walaupun AS memiliki keleluasaan di Papua Nugini, tetapi ASEAN dipimpin RI memiliki wibawa dan kedaulatan di kawasan," ujarnya.

Farhan juga bicara perlunya latihan gabungan tentara ASEAN yang diusulkan Indonesia. Hal itu akan memberikan nilai sentralitas yang sekaligus menegaskan posisi strategis kawasan tersebut.

"Panglima TNI harus segera memastikan komitmen angkatan bersenjata negara2 ASEAN untuk ikut partisipasi latihan gabungan militer yang diusulkan oleh Indonesia," ujarnya.

"Latihan gabungan ini akan memberi nilai "SENTRALITAS" ASEAN di kawasan dan memberikan posisi strategis ASEAN secara militer di percaturan politik regional," lanjut Farhan.

Sebelumnya, pakta keamanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut. Seperti dilansir AFP, Jumat (16/6/2023), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu, mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer Washington di beberapa pangkalan militer Papua Nugini.

Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada parlemen Papua Nugini dan salinannya berhasil didapatkan oleh AFP.

Menurut teks pakta keamanan itu, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militer miliknya ke sedikitnya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas lainnya di Ibu Kota Port Moresby.

Tidak hanya itu, masih menurut pakta keamanan itu, militer Washington juga akan mendapatkan 'akses tanpa hambatan' ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan, dan materialnya.

Disebutkan juga bahwa militer AS akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan 'aktivitas konstruksi' terkait militer di sana.

Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China.

https://news.detik.com/berita/d-6777...militer-asean.
Itu bisa mencakup proxy di Papua bantu KKB ?



Indonesia Usul Latihan Militer Bersama ASEAN, Belum Ada Negara Setuju

Kompas.com - 15/06/2023, 15:38 WIB Lihat Foto Para menteri luar negeri negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Khusus (SAFMM) di gedung umum sekretariat ASEAN, Jakarta, 27 Oktober 2022.(KEMENLU RI/AFP via VOA INDONESIA) Editor Aditya Jaya Iswara
Penulis: Fathiyah Wardah/VOA Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana latihan militer bersama ASEAN yang digagas Indonesia tidak segera mendapat dukungan dari negara-negara ASEAN. Mengapa demikian? Apa sesungguhnya urgensi latihan militer bersama itu?

Satu minggu setelah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono mengumumkan rencana melangsungkan latihan militer bersama negara-negara ASEAN pada September mendatang di Laut China Selatan, belum ada satu negara pun yang menyampaikan pernyataan resmi akan hal itu.

Padahal, latihan yang tidak akan mencakup operasi perang itu dimaksudkan untuk memperkuat sentralitas ASEAN.

Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja Jenderal Vong Pisen Selasa (13/6/2023) mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas untuk mengkaji usul itu dan menunggu keputusan dari Kementerian Pertahanan.
Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Jendral Chhum Socheat mengatakan kepada VOA, “Belum dapat mengonfirmasi keikutsertaan dalam rencana latihan militer gabungan ASEAN itu."

Sikap serupa juga ditunjukkan sembilan negara anggota ASEAN lainnya. Menurut pengamat pertahanan dan keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Haripin, sikap pasif sebagian besar negara anggota ASEAN atas rencana latihan militer bersama itu menegaskan kembali format ASEAN sebagai forum konsultasi dan ekonomi. Ketika berbicara isu pertahanan dan keamanan, mayoritas negara anggota ASEAN cenderung berpikir menarik diri dan berpikir masak-masak/

. “Pertama, ada kekhawatiran dari negara-negara itu karena maksud dari (pembentukan) ASEAN bukan sebagai suatu pakta pertahanan. Kedua, ada pandangan internal bahwa masalah pertahanan itu masalah domestik."
"Jadi kalau sudah bicara tentang kerja sama pertahanan dan sebagainya, ada kekhawatiran nanti ASEAN itu juga bisa mencampuri urusan domestik negara anggotanya," tutur Haripin.

Lebih jauh, Haripin mengatakan bahwa ASEAN bukan anti kerja sama keamanan karena di dalam forum ini sudah terdapat “Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN,” Forum Regional ASEAN” ARF yang dibentuk tahun 1994,“Forum Menteri Pertahanan ASEAN” ADMM sejak 2006, dan ADMM Plus Empat Negara Mitra yang didirikan pada 2010.

Menurutnya, diperlukan lobi untuk meyakinkan negara-negara ASEAN yang skeptis, sungkan, atau menolak rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia, bahwa latihan semacam ini tetap akan mengakomodir kepentingan nasional mereka.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Mohamad Rosyidin, justru melihat lokasi latihan yang direncanakan berlangsung di Laut China Selatan yang bisa jadi menyurutkan hasrat sebagian negara anggota ASEAN. Selain soal pandangan atas konflik di Laut China Selatan yang tidak sama, tarik menarik dengan China tampaknya menjadi salah satu pertimbangan lain, tambahnya. Rosyidin melihat latihan militer gabungan ASEAN ini sebagai ujian bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, terutama dalam menyikapi konflik Laut China Selatan.

"Mungkin dengan usulan ini, Indonesia ingin menguji apakah ASEAN cukup kompak dalam isu Laut China Selatan. Kita lihat sejauh ini beberapa negara (ASEAN) terlihat belum menunjukkan persetujuannya. Yang paling menonjol Kamboja, kelihatannya sika[nya dilematis," kata Rosyidin.

Rosyidin membantah jika ada anggapan bahwa rencana latihan militer gabungan yang diusulkan Indonesia itu untuk mencari muka pada Amerika. Apa pun bentuk kerja sama di ASEAN, biasanya akan selalu didukung oleh Amerika, ujarnya.
https://www.kompas.com/global/read/2...tuju?page=all.
ASEAN udah jadi forum banyak hal tapi bidang pertahanan kurang...
kebetulan ketuanya sekarang Indonesia jadi ada usulan latihan militer bersama negara-negara ASEAN