Ramai-ramai Tolak Larangan Mendaki Gunung di Bali

Minggu, 04 Jun 2023 08:03 WIB

Foto: Aktivitas pendakian di Gunung Agung, Karangasem, Bali. (Istimewa)

Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang turis mendaki gunung di seluruh Bali. Namun, belum diberlakukan, sejumlah pihak ramai-ramai menyatakan penolakan.

Penolakan tersebut disuarakan oleh anggota dewan, aktivis Niluh Djelantik, pemandu pendakian, hingga pemilik usaha alat-alat camping.

Suara Anggota DPRD Bali

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang melarang wisatawan mendaki gunung. Para pendaki sebaiknya diwajibkan menggunakan jasa pemandu agar tidak berulah di gunung.

"Jangan dilarang (mendaki gunung), tapi (harus) dengan pemandu," kata Asmara kepada detikBali, Sabtu (3/6/2023).

Menurut Asmara, dengan mewajibkan pendaki ditemani pemandu, polemik rencana larangan naik gunung bisa berakhir. Sebab, para pemandu pendaki yang sebagian warga sekitar gunung tidak kehilangan pekerjaannya.

"Kalau terjadi kesalahan di gunung, berarti pemandunya yang harus dibenahi," tutur politikus Demokrat tersebut.

Kecewanya Niluh Djelantik

Aktivis dan penggiat media sosial Niluh Djelantik buka suara soal pelarangan mendaki gunung di Bali. Niluh meminta aturan tersebut direvisi sebelum diterapkan.

"Mbok Niluh berharap aturan tersebut segera direvisi. Karena, dampak jangka panjangnya, membuat kami di Bali ini kecewa dan sedih," kata Niluh kepada detikBali, Sabtu.

Niluh menyarankan lebih baik memperketat aturan pendakian atau aktivitas lainnya di gunung ketimbang harus menutup total. Salah satunya, menerapkan dan mempertegas aturan di dalam surat edaran (SE) do's and don'ts atau kewajiban dan larangan untuk turis asing di Bali.

Kalau perlu, ada aturan tersendiri di luar do's and don'ts. Misalnya, dengan meniru aturan main wisata pegunungan dan penerapannya dari negara lain.

Supaya, tidak berimbas negatif atau merugikan masyarakat Bali, khususnya warga di sekitar kaki gunung.

"Kalau misalnya, ada (peristiwa) dugaan pelecehan di tempat ibadah, apakah (tempat ibadahnya) mau ditutup," kata Niluh.

Dia juga meminta ada diskusi dan pembahasan tentang aturan penutupan gunung di Bali tersebut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat Bali atau Indonesia secara umum sebagai pelaku dan konsumen pariwisata utama.

Kalau perlu, lanjut Niluh, libatkan para pelaku usaha terkait dan perwakilan wisatawan asing. Supaya, tidak ada pihak yang dirugikan dan pegunungan di Bali tetap menjadi objek atau tujuan wisata favorit para pelancong.

"Itu saja harapan Mbok Niluh. Sebelum do's and don'ts ini diterapkan, bukakan pintu untuk pelaku pariwisata, sektor swasta, dan tokoh di Bali, yang memahami kondisi di lapangan. Jadi sebelum menindak orang yang melanggar aturan, kita ajak duduk bareng dahulu," tuturnya.

Menurutnya, bukan masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan di ruang lingkup sekitar gunung yang akan terdampak. Bali berpotensi kehilangan wisata andalan dan mengancam perekonomian jika seluruh gunung di Bali ditutup.

Pemandu Minta Solusi

Suara penolakan juga datang dari para pemandu pendaki gunung. Salah seorang pemandu pendaki Gunung Agung, Gede Darmayasa, meminta Koster memberikan pekerjaan untuk para pemandu jika berkukuh melarang pendakian gunung.

Sebab, mereka bakal kehilangan pekerjaan saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melarang pendakian 22 gunung di Pulau Dewata.

"Karena kami juga punya keluarga. Kami mencari nafkah dari sana (pemandu pendaki), kalau nanti dilarang untuk aktivitas pendakian, ya kami mohon bisa dicarikan solusi agar ada untuk hidup sehari-hari," keluh Darmayasa, Sabtu.

Darmayasa menjelaskan sebagian pemandu pendaki di Gunung Agung akan kembali menjadi petani jika Pemprov Bali melarang pendakian. Masalahnya, tak semua pemandu memiliki ladang maupun sawah untuk digarap.

"Kalau mau beternak sapi, (dapat) penghasilannya lama," ungkap Darmayasa.

Hal senada juga disampaikan oleh I Wayan Widi Yasa. Dapur pemandu pendaki di Gunung Agung itu sangat bergantung pada para pendaki yang menggunakan jasanya.

Widi Yasa bisa mendapatkan honor Rp 500 ribu untuk sekali memandu pendaki. Dalam sehari, ia hanya bisa sekali memandu para pendaki menjelajah Gunung Agung.

Widi Yasa menjelaskan jumlah pendaki yang naik Gunung Agung sekitar 2.000-5.000 orang per bulan. Namun, saat waktu tertentu, seperti musim liburan, jumlah pendaki bisa mencapai 7.000 orang per bulan.

Widi Yasa bersama para pemandu pendaki di Gunung Agung menginginkan audiensi dengan Bupati Karangasem I Gede Dana maupun Gubernur Koster. "Kami pasti akan lakukan itu (audiensi) dengan harapan aktivitas pendakian tetap bisa dilakukan," katanya.

Widi Yasa dan para pemandu pendaki siap menjaga kesucian Gunung Agung. Selain itu, mereka siap menjaga kebersihan dan menghentikan pendakian saat ada upacara agama.

"Nanti poin-poin dari hasil rapat koordinasi kami ini rencananya disampaikan saat audiensi," kata Widi Yasa.

Usaha Penyewaan Alat Outdoor Ketar-ketir

Larangan naik gunung membuat pelaku usaha penyewaan alat outdoor seperti hiking, mendaki gunung, dan camping ketar-ketir. Seperti dirasakan Muhammad Mirza (33), pemilik We Adventure di Jalan Gunung Slamet, Tegal Harum, Monang-Maning, Denpasar.

Mirza mengaku penyewaan alat hiking menjadi salah satu pemasukkan terbesar dari usahanya.

Ia meminta sebaiknya Pemprov Bali benar-benar harus mengkaji aturan yang akan dituangkan dalam Perda tersebut.

"Mending jangan dilarang secara keseluruhan ya, mungkin bisa diperketat aturan-aturannya," kata Mirza saat ditemui detikBali, Sabtu.


Foto: We Adventure di Monang-Maning, Denpasar, salah satu tempat penyewaan alat outdoor. (Rizki Setyo Samudero/detikBali)

Apalagi, menurut Mirza, olahraga hiking menjadi salah satu kegiatan yang ramai peminatnya. Tak sedikit turis asing yang menyewa di tempatnya. Hal itu juga akan berdampak pada omzet yang ia dapatkan.

"Kalau emang wacana itu benar-benar terwujud, itu akan berdampak pastinya, biasanya tiap weekend ada yang sewa untuk mendaki, malah nggak ada sama sekali nanti ya," ujarnya.

Menurut Mirza, aturan mendaki gunung di Jawa bisa jadi perbandingan. Di sana sebenarnya juga ada larangan tapi bersifat terbatas. Ada jadwal-jadwal di mana boleh mendaki dan dilarang mendaki. Aturan tersebut dinilai lebih efektif dan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Kalau rata-rata gunung di Jawa ya mas memang ada jedanya, biasanya musim hujan itu (dilarang) mulai Desember sampai Mei baru dibuka. (Harap) bagusnya seperti itu, recovery gunung juga kan," jelas Mirza.

Setahunya, memang gunung di Bali belum seperti itu. Hanya ditutup pada saat ada upacara adat dan hari raya umat Hindu saja.

"Tapi, sampai minggu kemarin masih ada sih yang nyewa orang asing. Jadi, memang gunung agung, gunung batur itu punya daya tarik sendiri, hampir setiap pekan itu ada (penyewa)," tandasnya.

Koster 'Ngotot' Melarang

Wayan Koster berkukuh melarang pendakian 22 gunung di Bali. Dia mengeklaim lebih banyak pihak yang mendukung kebijakannya itu dibandingkan yang menolaknya.

"Jauh lebih banyak yang setuju, karena itu kawasan suci," tutur Koster setelah menghadiri acara Bali Digifest II di Art Center, Denpasar, Jumat (2/6/2023).

Menurut Koster, pariwisata Bali menarik turis karena aura alamnya. Karena itu kesucian alam di Pulau Dewata, termasuk gunung harus dijaga.

"Kalau unsur yang menjadi kesucian ini dirusak, itu sama saja kita mendegradasi kesucian alam Bali," tutur politikus PDI Perjuangan tersebut. Dampaknya, wisatawan yang liburan di Pulau Dewata akan menurun.

Koster berpendapat seharusnya pemandu gunung berpikir jangka panjang. Sebab, dengan menjaga kesucian gunung, pariwisata Bali akan berkelanjutan.

"Jangan cuma segelintir orang, hanya untuk sebagai pekerjaan pemandu ke gunung dan bukit, kita mengorbankan bagian besar daripada kepentingan pariwisata di Bali ini secara berkelanjutan," ungkap Koster.

https://www.detik.com/bali/berita/d-...gunung-di-bali

parah lg kl...


WNA Israel datang ke Bali, naik gunung, pakai motor

triple salahnya