Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP
zoom-in-white
Perbesar
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP
Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menolak proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Usulan itu diajukan untuk "mengakhiri perang antara Kiev dan Moskow".
"Kedengarannya [proposal ini] seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami [dengan] rencana aneh ini," kata Rezkinov dilansir media Ukraina, Ukrinform, Minggu (4/6).

Dilansir Reuters, dalam pertemuan pada Sabtu (3/6), Prabowo mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Salah satunya dengan rencana multi-poin, gencatan senjata, dan membangun zona demiliterisasi mundur 15 km dari posisi maju masing-masing pihak.

Menhan Prabowo Subianto saat kegiatan pengangkatan Menhan RI sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Selasa (14/02). Foto: Dispenal

Zona demilititerisasi ini, kata Prabowo, harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. Prabowo juga menambahkan, referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," ucap Prabowo.

Saat itu, rencana Prabowo ditolak halus oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, yang menegaskan bahwa Kyiv tetap akan meminta Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.

Nikolenko mengatakan, yang dilakukan Rusia adalah agresi menduduki wilayah Ukraina. Sehingga proposal gencatan senjaga apa pun justru bisa memungkinkan Rusia memperkuat dirinya lagi.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," ucap Nikolenko.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjutnya.


Pejuang kelompok tentara bayaran Wagner mengibarkan bendera Rusia di atas sebuah bangunan yang hancur selama konflik Rusia-Ukraina. Foto: Concord/Handout via REUTERS

Proposal yang diajukan Prabowo ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow dan Kyiv tahun lalu. Saat itu Jokowi menawarkan Indonesia menjadi mediator perdamaian antara kedua belah pihak dan membantu menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Dalam Dialog Shangri-La, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Uni-Eropa, Josep Borrell Fontelles, mencatat jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan, maka perang akan segera berakhir. Namun kedaulan negara Ukraina bisa jatuh ke tangan agresi luar.
"Kami tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan ... perdamaian penyerahan diri. Kedamaian bagi yang lebih kuat," kata Fontelles.
Presiden Ukraina, Volodymr Zelenskiy, telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Nikolenko juga mendesak Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian Zelenskiy itu.
https://kumparan.com/kumparannews/uk...X8vrXEY56/full







Indonesia Usulkan Gencatan Senjata dalam Invasi Rusia, Mengapa Ditolak AS dan Ukraina?

Direktur Jenderal dan Kepala Eksekutif IISS John Chipman menyapa Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada sesi pleno IISS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura 3 Juni 2023. REUTERS/Caroline Chia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri pertahanan Indonesia, Sabtu, 3 Juni 2023, mengusulkan rencana perdamaian untuk konflik Rusia Ukraina, menyerukan zona demiliterisasi dan referendum PBB di wilayah yang dia sebut sebagai wilayah yang disengketakan.

Prabowo Subianto meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia berkumpul pada pertemuan pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.

Dia mengusulkan rencana multipoin termasuk gencatan senjata "pada posisi saat ini dari kedua pihak yang berkonflik" dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi depan masing-masing pihak.

Zona demiliterisasi harus diawasi dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan PBB, katanya, seraya menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan "untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan".

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus ... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo.

Proposal Indonesia menyusul kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kyiv, di mana ia menawarkan untuk berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin mereka dan menghidupkan kembali pembicaraan damai. Dia juga ketua kelompok ekonomi besar G20 pada saat itu.

Meski Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Ukraina: kedengaran seperti rencana Rusia
Menteri pertahanan Ukraina, Sabtu, 3 Juni 2023, menolak usulan yang diajukan oleh timpalannya dari Indonesia untuk mengakhiri konflik Rusia Ukraina, menyebutnya sebagai proposal yang “aneh”. Demikian dilansir Al Arabiya mengutip AFP. Namun Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” ujarnya. “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini.”

Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak rencana itu, dengan menyebutkan kembali bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki teritorial Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk menyatu kembali dan memperkuat diri.

"Tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana,” katanya. “Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara  yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina.”

Sedangkan Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida.

Untuk diketahui, Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin, yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.

Proposal damai Prabowo juga dikritik pada pertemuan puncak, Sabtu, oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” tetapi itu harus menjadi “perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.
Blinken: gencatan senjata akan legitimasi agresi Rusia

Sebelumnya, pada Jumat, 2 Juni 2023, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan terhadap inisiatif perdamaian apa pun yang dapat membantu melegitimasi perebutan wilayah Ukraina oleh Rusia. Ia juga mengatakan upaya perdamaian yang "adil dan tahan lama" harus menangani akuntabilitas dan rekonstruksi.

Menyampaikan apa yang pejabat AS gambarkan sebagai pidato utama yang menjabarkan pandangan Washington tentang 16 bulan invasi Rusia ke Ukraina, Blinken mengatakan selama beberapa minggu dan bulan mendatang beberapa negara kemungkinan akan menyerukan gencatan senjata.

Tetapi agar upaya perdamaian apapun bertahan lama, ia menjelaskan, membutuhkan "partisipasi dan persetujuan penuh Ukraina" dan harus mendukung rekonstruksi dan pemulihan Ukraina, dengan Moskow membayar bagiannya, kata Blinken.

“Sebuah gencatan senjata yang hanya membekukan jalur saat ini dan memungkinkan Putin untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah yang dia rebut dan kemudian beristirahat, mempersenjatai kembali, dan menyerang kembali. Itu bukan perdamaian yang adil dan abadi,” kata Blinken.

"Itu akan melegitimasi perampasan tanah Rusia, memberi penghargaan kepada agresor dan menghukum korban," katanya.

Dia menambahkan bahwa jika dan ketika Rusia siap untuk membahas "perdamaian sejati", Washington akan menanggapi dan akan terbuka untuk diskusi yang lebih luas tentang keamanan Eropa yang akan mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut.

https://dunia.tempo.co/read/1733179/...ina?page_num=3

Dikatain proposal perdamaian Prabowo aneh dan condong ke Rusia..