Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan, menanggapi dikucilkannya komoditas Indonesia yakni produk nikel oleh Amerika Serikat (AS). Sebagaimana diketahui, produk nikel RI diketahui tidak akan dimasukkan ke dalam paket kebijakan subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA).

Sebagaimana diketahui, produk olahan nikel tanah air menjadi salah satu ekosistem dalam pengembangan baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun sudah mengetahui perihal pengucilan nikel dari Indonesia kepada AS tersebut. Maka dari itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus tetap membangun ekosistem termasuk EV menjadi besar supaya bisa menjadi suplai chains global.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Kita ini dihambat terus, termasuk soal IRA. Sebenarnya posisi kita enak untuk melawan, karena mereka sedang sbuk dengan geopolitik masing-masing," ungkap Jokowi di Istana Negara, dikutip Selasa (30/5/2023).

Karena hal itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin atau Presiden ke depan bisa menjadi sangat menentukan untuk Indonesia meloncat menjadi negara maju khususnya dalam pengembangan hilirisasi nikel menjadi baterai EV.

"Jadi Presiden 2024, 2029, 2034 sangat menentukan ini. Tinggal pilih saja. Siapapun pemimpinnya, kabinetnya harus orang-orang terpilih, kuatdan bisa bekerja secara detil, tidak bisa hanya makro saja, persoalan global sangat rumit," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menyampaikan kepada Menteri Perdagangan AS terkait persoalan pengucilan nikel RI.

Luhut mengatakan, kebijakan AS untuk "mengucilkan" nikel RI terbilang aneh, karena mayoritas 99% hasil olahan nikel RI diekspor ke China dan hanya 1% ke Eropa.

"Terkait baterai EV, di Amerika saya bicara dengan Menteri Commerce. Saya jelasin, saya bilang kalian aneh. 99% of our nickel to China, only 1% to Europe. So I thinking now to China. Lalu kenapa kalian gak ngerti, saya bilang kita harus berani. We're an independent country, itu yang kita bawa," ungkapnya saat di acara Seminar Hilirisasi dan Transisi Energi di Jakarta, Selasa (09/05/2023).

Seperti diketahui, AS kini berencana mengeluarkan kebijakan paket subsidi hijau yang diatur dalam Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, produk baterai kendaraan listrik yang mengandung komponen nikel dari Indonesia dikabarkan tidak akan mendapatkan paket subsidi tersebut. Alasannya, Indonesia belum memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan AS.

Pada awal April lalu Luhut pun terbang ke AS untuk mengajukan proposal Limited FTA khususnya soal nikel.

Namun, Luhut sempat menyatakan jika AS tidak segera menjalin kerja sama dengan Indonesia atau tidak menyetujui Limited FTA dengan Indonesia, maka yang akan rugi adalah pihak AS itu sendiri.

"Kita akan bicara (dengan AS), karena kalau tidak, mereka akan rugi juga dan green energy yang kita punya untuk proses prekursor katoda itu mereka nggak dapat dari Indonesia karena kita nggak punya Free Trade Agreement/FTA dengan mereka," tegasnya saat konferensi pers di gedung Kemenko Marves, Senin (10/4/2023).

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...a-turun-tangan

Maju terus Pak, rakyat mendukungmu. Yo ndak kaskuser?