WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyoroti Pemprov DKI Jakarta soal uang Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum disalurkan ke penerima.

Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh mengatakan, masalah KJP bakal menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta selama 60 hari ke depan setelah mendapat sorotan dari BPK RI.

"Iya ada temuan BPK tadi salah satunya mengenai KJP yang belum tersalurkan, itu tentu menjadi perhatian kami untuk kita ditindaklanjuti sesuai dengan amanat dan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari ke depan," kata Syaefuloh.

Menurutnya, alasam Kartu Jakarta Pintar belum tersalurkan karena Pemprov DKI harus berhati-hari memggelontorkan uang bantuan ke siswa sekolah.

Sebab, Pemprov DKI menemukan ada beberapa siswa yang sudah pindah sekolah ke luar Jakarta dan meninggal dunia.

"Terus kami telusuri untuk memastikan bahwa penerima bantuan itu adalah yang bener-bener berhak," ucapnya.

Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal selesaikan komitmen penyaluran KJP ke para siswa yang berhak.

Syaefuloh yakin, jajaran Pemprov DKI bisa selesaikan masalah penyaluran KJP di Jakarta.

"Ya jadi begini kan dinamika ya, tapi yg pasti kita komitmen Pemprov DKI untuk menyelesaikan itu sesuai rekomendasi BPK," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI kembali mendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Artinya, laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ke BPK RI semua dalam hal yang wajar.(m26)

https://wartakota.tribunnews.com/amp...akarta-pintar?