Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 29 Mei 2023 12:11 WIB

Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal penyelamatan pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehterrs yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Mahfud menegaskan apapun taruhannya tidak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Captain Philip.
Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023). Mahfud mengatakan kondisi keamanan di Papua menjadi pembahasan dalam rapat ini terutama soal penyanderaan pilot Susi Air.

"Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ," kata Mahfud Md.

Mahfud mengatakan upaya bantuan atau campur tangan dari dunia internasional harus ditolak. Mahfud menyebut bila hal itu dilakukan akan merembet hingga sampai ke PBB.

"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB ke mana ternyata ada ini ada itu, sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional," kata Mahfud.

Seperti diketahui, Pilot Susi Air Captain Philip masih disandera sejak Februari lalu. Kabar terbaru, beredar video KKB di wilayah Papua mengancam akan menembak Captain Philip, jika tuntutan mereka untuk dimulainya pembicaraan soal kemerdekaan Papua tidak juga dipatuhi. KKB memberi waktu dua bulan agar tuntutan itu dikabulkan.

Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah dia mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.

Dalam video yang baru saja dirilis, seperti dilansir Reuters, Sabtu (27/5), Mehrtens yang terlihat kurus tampak memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang dan dikelilingi oleh para anggota KKB yang menenteng senapan serbu.

Mehrtens terlihat berbicara ke arah kamera, dengan mengatakan para separatis menginginkan negara-negara lainnya, selain Indonesia, untuk terlibat dalam dialog soal kemerdekaan Papua.

"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menambak saya," ucap Mehrtens dalam video tersebut.

Laporan Reuters menyebut video itu dibagikan oleh juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, dan telah diverifikasi oleh Deka Anwar, seorang analis pada Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC).

Menanggapi video itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menyatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar.

"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Tuan Mehrtens dengan aman," tegas juru bicara tersebut dalam pernyataan via email kepada Reuters pada Sabtu (27/5) waktu setempat.

Sementara itu, menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menyatakan pada Sabtu (27/5) waktu setempat bahwa TNI akan terus melakukan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

https://news.detik.com/berita/d-6744...ilot-susi-air.


Pj Gubernur di Papua Meyakini KKB Tak Dapat Senjata dari Pihak Asing
CNN Indonesia
Senin, 29 Mei 2023 17:12 WIB
Bagikan : 
Ilustrasi senjata api mesin. Pj Gubernur Papua Pegunungan menilai tak ada senjata KKB yang didapat dari pihak asing. (Istockphoto/blyamur)
Jakarta, CNN Indonesia -- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo meyakini kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.
KKB atau KST adalah sebutan aparat Indonesia terhadap milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Saya kira tidak ada," kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pengukuhan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5).

Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik," kata Nikolaus.

Menurut dia senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari aparat TNI/Polri.

"Itu hasil dari perampasan saja senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI. Seperti itu. (Sebetulnya) kekuatannya (mereka) tidak ada," ujarnya.

Untuk diketahui enam kabupaten di wilayah Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB/KST.

Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Tiga lainnya yaitu Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Menurut Nikolaus, persoalan di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan adalah persoalan sumber daya manusia yang belum mengerti dan mudah dipengaruhi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.



Dia mengatakan perlu pembangunan infrastruktur, khususnya jalan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan.

Nikolaus berharap pemerintah pusat bisa memberikan program lebih khusus di tanah Papua terkait pembangunan di sana.

"Kalau bisa ada program extraordinary. Misalnya pembangunan jalan, ini penting. Sampai sekarang kan jalan masih belum bisa terlewati, belum bisa berjalan dengan baik, jalan provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten. Itu kan sampai sekarang belum baik," ujar dia.

Nikolaus meyakini apabila masyarakat sudah menikmati pembangunan maka tidak akan ada kelompok yang mengganggu keamanan di Papua. Dia mengatakan sampai saat ini wilayah Papua Pegunungan hanya bisa dicapai dengan pesawat yang biayanya cukup tinggi.

Akibatnya harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen, yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 hanya untuk satu sak semen.

"Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800 ribu," ujar dia.


Dia menekankan kelompok separatis teroris tidak akan bertahan jika pembangunan dan kesejahteraan terus diperbaiki.

"Di (Pulau) Jawa kampung dekat, masyarakat banyak, perumahan juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) kampung satu dengan kampung satu, tidak ada orang. Di pertengahan pun tidak ada orang. Jalan buntu semua, mereka harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini penyebabnya di situ. Kami harap pemerintah pusat membangun Papua dengan program extraordinary," ujar dia.

 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230529163646-20-955417/pj-gubernur-di-papua-meyakini-kkb-tak-dapat-senjata-dari-pihak-asing.
soal keterlibatan asing, pemerintah menolak ... dan indikasi bantuan asing untuk KKB PJ Gubenur Papua Pegunungan tak yakin