Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan akan menyederhanakan, meningkatkan, hingga mengubah undang-undang yang memiliki penggunaan kata "Allah", khususnya yang bertentangan dengan keputusan Konferensi Penguasa (Conference of Rulers).
Anwar menyebut telah menyampaikan masalah ini kepada Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Raja sendiri telah menasihatinya bahwa semua keputusan harus sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh Konferensi Penguasa.
Anwar menambahkan keputusan kabinet pada 7 Februari juga telah menegaskan kembali bahwa pemerintah menghormati dan menerima keputusan Agong untuk mempertahankan kebijakan penggunaan kata Allah yang ada. 


"Ada kebutuhan untuk menyempurnakannya untuk menghindari kontradiksi. Raja telah menyetujui makalah Kabinet dan ini juga akan dirujuk ke Dewan Nasional Urusan Agama Islam (MKI) yang diketuai oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Syah," kata Anwar, dikutip The Star, Selasa (23/5/2023).
"Jadi masukan akan diberikan untuk menyempurnakan regulasi sehingga keputusannya bersifat final bahwa (kata 'Allah') tidak boleh digunakan oleh non-Muslim di semenanjung dan akan diizinkan dengan syarat tertentu di Sabah dan Sarawak. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan Conference of Rulers bulan Juli nanti," tambahnya.
Pada 15 Mei, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Malaysia dilaporkan telah menarik banding mereka terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan bahwa umat Kristiani dapat menggunakan kata "Allah" dan tiga kata Arab lainnya dalam publikasi materi agama mereka untuk tujuan pembelajaran.
Pemerintah, tambah Anwar, akan mengkaji semua peraturan yang ada termasuk Keputusan Kabinet 1986, UU Percetakan dan Publikasi 1986, arahan Kementerian Dalam Negeri saat ini dan sebelumnya, untuk menghindari kontradiksi terutama dengan keputusan yang dibuat oleh Konferensi Penguasa. 


"Jadi yang kami lakukan sekarang adalah menyempurnakannya. Dan inilah yang akan kami persembahkan kepada Yang Mulia. Kami akan melihat semua peraturan lama, apakah akan mengubah atau menghapusnya," jelas Anwar.

"Pemerintah saat ini akan tetap berpegang sepenuhnya pada keputusan Konferensi Penguasa sehingga tidak ada kontradiksi atau kesalahan sama sekali," tukasnya. 

sumber