Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Padahal, Otorita IKN mengatakan sudah ada lebih dari 200 Letter of Intents (LoI) yang masuk, dan ada 17 negara yang berminat investasi di IKN.

Lantas, mengapa investasi di IKN belum juga ada realisasi?
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan pada dasarnya realisasi investasi di IKN nantinya akan berupa Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Setalah LoI tersebut, Ali menjelaskan tahap berikutnya adalah untuk membahas persoalan business feasibility atau kelayakan bisnis investor ketika mereka menanam modal di proyek IKN. Dalam penyampaian proposal bisnis ini, ada 3 kaidah syarat yang diminta pemerintah.

"Satu, pemerintah bisa menyiapkan publik infrastruktur. Kedua, swasta bisa masuk karena ada profit, reasonable profit, saya enggak mau yang tinggi-tinggi, harus reasonable profit. Dan ketiga, ini tidak membebankan masyarakat untuk akses service pembangunan tersebut," kata Ali saat Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler yang diselenggarakan UI, Jumat (19/5).

Adapun soal ratusan LoI yang sudah masuk, Ali menjabarkan prosesnya masing-masing. Sebagian ada yang masih berupa LoI saja, sebagian lagi ada yang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Sisanya lagi, ada yang masih proses pembebasan lahan. Dengan demikian, belum ada pembangunan yang menggunakan dana investasi.
"Ada proses tanah yang sudah berjalan. Tanah ini juga yang kalau mau diinvestasikan harus clean and clear, enggak bisa tanah yang bersengketa diberikan toh," tegasnya.

Secara umum, Ali mengatakan bahwa proses investasi, negosiasi bisnis pemerintah dengan investor, sampai realisasi pembangunannya nanti masih berjalan sesuai target.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan alasan kenapa belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara saat ini adalah karena para investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan yang jadi area IKN.

"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli," ujar Basuki di Istana Negara, Selasa (2/5).

Basuki mengatakan, sampai saat ini pembangunan yang sedang berjalan di ibu kota baru masih sepenuhnya menggunakan APBN. "Belum (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua," sambungnya.

https://kumparan.com/kumparanbisnis/...R16hRvUYR/full

Owalah, aku sih mau IKN pakai dana investasi atau apbn ya ora masalah