Panas-dingin hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China menyebabkan pemerintah kedua negara mengambil berbagai kebijakan guna menunjukkan "siapa yang lebih kuat". Memburuknya hubungan kedua negara dimulai ketika Presiden AS Donald Trump tidak puas kala berdagang dengan China.

Akhirnya, Presiden Trump mengobarkan perang dagang dengan menaikkan bea masuk importasi produk China mulai pertengahan 2018, dan dibalas oleh China. Saling balas menaikkan bea importasi terus berlangsung hingga akhirnya kedua belah pihak menandatangani kesepakatan dagang fase I pada Januari lalu.

Meski sudah ada kesepakatan, tetapi beberapa produk yang dikenakan bea masuk tinggi dari kedua negara.

Masalah AS vs China tidak hanya di sektor perdagangan, Trump juga menyasar perusahaan-perusahaan China yang dikatakan melakukan pencurian kekayaan intelektual, kemudian masalah politik terkait situasi di Hong Kong, dan yang terbaru masalah virus corona, yang dituduh berasal dari laboratorium China.

Pada tahun lalu, selain menaikkan bea masuk importasi, China juga menerapkan kebijakan dedolarisasi atau 'buang dolar' dengan menjual kepemilikan obligasi pemerintah AS kebijakan tersebut dikatakan menjadi senjata pamungkas China untuk melawan AS.

Maklum saja, jika China melepas kepemilikan Treasury dalam jumlah besar maka kurs dolar AS bisa jeblok, harga Treasury akan merosot dan yield-nya melesat naik, suku bunga juga akan terkerek naik, pada akhirnya ekonomi AS yang sudah merosot.

Jika hal tersebut juga akan memicu gejolak finansial global, dan tentunya akan berbalik memukul perekonomian China juga. Tetapi, China perlahan terus mengurangi kepemilikan Treasury AS, dengan tujuan dedolarisasi, dan berusaha menaikkan pamor yuan China sebagai mata uang internasional.

"Internasionalisasi yuan berubah dari sesuatu yang diinginkan menjadi hal yang sangat diperlukan bagi Beijing. China perlu mencari pengganti dolar di tengah ketidakpastian politik," kata Ding Shuang, kepala ekonom Standard Chartered untuk wilayah China dan Asia Utara, seperti diberitakan Bloomberg.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan AS, pada akhir April 2020, nilai obligasi pemerintah AS yang dimiliki China sebesar US$ 1,07 triliun atau sekitar Rp 14.400 triliun (kurs Rp 14.400/US$), atau sekitar 15,8%. Nilai tersebut juga setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun jika dilihat ke belakangan, kepemilikan China terus menurun, pada April 2011 nilainya sebesar US$ 1,11 triliun, artinya berkurang sekitar US$ 40 miliar (Rp 576 triliun) dalam tempo 1 tahun.

Pada April tahun lalu, China masih menjadi negara pemegang surat utang pemerintah AS terbesar di dunia, tetapi posisi tersebut kini disabet oleh Jepang sejak Juni 2019.
Tetapi, kebijakan dedolarisasi yang dilakukan China tersebut akan terlihat cemen jika dibandingkan dengan yang dilakukan Rusia.

Pada 2018 lalu, pada periode Maret sampai Mei atau dalam tempo tiga bulan saja, Rusia 'buang dolar' dengan melepas obligasi pemerintah AS sebesar US$ 81 miliar (Rp 1.166,4 triliun) atau sekitar 84% dari total kepemilikan kala itu.

Akibat kebijakan tersebut, pada bulan Mei 2018 yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun melesat naik ke atas 3% untuk kali pertama sejak Januari 2014. Bank sentral Rusia kala itu menyatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk diversifikasi dan beralih ke emas.

Tetapi banyak yang melihat kebijakan tersebut dilakukan sebagai balasan ke AS yang memberikan sanksi kepada perusahaan aluminium asal Rusia, Rusal, pada April. Rusal terkait dengan taipan Oleg Deripaska yang juga dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sanksi tersebut diberikan setelah Deripaska dikatakan berusaha ikut campur pada Pemilu AS 2016. Rusal merupakan perusahaan aluminium terbesar kedua di dunia setelah Hongqiao China. Sanksi tersebut akhirnya dicabut pada Januari 2019.

https://www.cnbcindonesia.com/market...etimbang-rusia