Komnas HAM: Dialog damai di Papua harus segera dimulai


Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papuas, Frits Ramandey. – Jubi/Theo Kelen
Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyatakan Pemerintah Indonesia harus segera memulai dialog damai guna menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Menurut Ramandey, Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik melalui dialog.
Ramandey menilai pada masa pemberlakuan Otonomi Khusus Papua justru terjadi lebih banyak kekerasan. Komnas HAM mencatat pada 2022 terdapat setidaknya 46 kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.

Ramandey menyatakan pada era Otonomi Khusus Papua, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) justru lebih menunjukkan eksistensinya. Hal itu menunjukkan ada yang salah dalam penerapan Otonomi Khusus Papua.

“Artinya ada yang gagal dalam penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk menyelesaikan konflik. Kita mau bikin pembangunan sebagus apapun, tapi konfliknya tidak selesai, maka pemerintah terus dirongrong,” kata Ramandey dalam kuliah umum “Mencari Alternatif Dalam Konflik Bersenjata di Papua” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura di Kota Jayapura, Sabtu (13/5/2023).

Ramandey menyatakan hanya dialog damai atau dialog kemanusiaan yang dapat menyelesaikan konflik di Papua. Ramandey menyatakan Pemerintah Indonesia maupun TPNPB harus segera menunjuk wakilnya, agar proses dialog damai dapat segera dimulai.


Kuliah umum “Mencari Alternatif Dalam Konflik Bersenjata di Papua” yang diselenggarakan BEM USTJ di Kota Jayapura, Papua, pada Sabtu (13/5/2023). – Jubi/Theo Kelen
“Dalam konteks penyanderaan pilot [Susi Air] sekarang, Egianus [Kogoya] satu-satunya yang menjadi kunci dan harus bersedia menunjuk siapa yang dipercaya. Orang yang dipercayai Egianus tidak boleh dirongrong oleh Negara. Dia harus diberikan akses [dan] kebebasan untuk berkomunikasi dalam rangka penyelesaian konflik,” ujarnya.

Pada 9 Februari 2023 Komnas HAM mencabut komitmen atas kesepakatan itu. Alasannya karena kesepakatan itu dibuat di luar forum sidang paripurna Komnas HAM periode 2017-2022. Komnas HAM juga menyatakan pihaknya tidak dapat menjadi para pihak dalam nota kesepahaman itu, karena lembaganya bukan pihak dalam konflik di Papua.

Walaupun Komnas HAM mencabut komitmennya terhadap Nota Kesepahaman Jeda Kemanusian di Papua, Ramandey menyatakan Komnas HAM tetap berupaya mendorong dialog kemanusian.

“Komnas HAM menyebut dialog kemanusian, supaya hanya orang terpilih OPM, TPNPB, korban atau keluarga korban, dan Pemerintah Indonesia. Jadi yang boleh menghadirkan dialog kemanusian adalah orang yang terpilih menghadiri forum itu. Jangan orang yang dipilih melalui mekanisme intelijen. Ketemu presiden di Jayapura. Nanti ke Jakarta orang yang sama lagi. Nah orang itu tidak bisa akan menyelesaikan konflik,” katanya.

Ramandey menyatakan Pemerintah Indonesia mempunyai pengalaman dalam penyelesaian konflik melalui dialog, seperti yang dilakukan dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 2005. Ramandey menyatakan dialog kemanusian harus segera dimulai guna mencegah semakin banyak warga sipil yang menjadi korban.

“Kalau [tidak segara dimulai], dan banyak korban sipil [akibat konflik], maka Perserikatan Bangsa Bangsa akan menggunakan mekanisme intervensi. Dan [jika hal itu terjadi] tidak mungkin [PBB] hanya [bicara] masalah HAM, tetapi referendum bisa saja terjadi,” ujarnya. (*)
https://jubi.id/tanah-papua/2023/komnas-ham-dialog-damai-di-papua-harus-segera-dimulai/
Dialog, solusi dari Komnas HAM

PRP desak Pemerintah Indonesia gelar dialog damai dengan TPNPB

News Desk - Petisi Rakyat Papua
May 13, 2023
Pemerintah Indonesia
Petisi Rakyat Papua Sekber Ternate saat menggelar demonstrasi terkait konflik yang terjadi di Tanah Papua di Kota Ternate, pada Senin (8/5/2023). – Dok. PRP Sekber Ternate
Jayapura, Jubi – Koordinator Petisi Rakyat Papua Sekretariat Bersama Ternate atau PRP Sekber Ternate, Ronaldo Kinho, menyatakan Pemerintah Indonesia perlu membuka ruang dialog damai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Dialog damai ini penting guna mencari solusi atas konflik yang terus terjadi di Tanah Papua.
Kinho menyatakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI-Polisi, dengan TPNPB dikarenakan akar persoalan di Papua belum terselesaikan. Berdasarkan riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI terdapat empat akar permasalahan di Papua, yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua.

“Karena kita bicara soal problem Papua itu historis kekerasan akar konflik tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Papua. Kita mau akar konflik segera diselesaikan supaya tidak terjadi kekerasan ke kemanusian lagi di Papua,” kata Kinho saat dihubungi Jubi, pada Jumat (12/5/2023).

Kinho menyatakan kebijakan otonomi khusus, pemekaran provinsi baru, serta berbagai regulasi kebijakan tidak bisa menyelesaikan problem atau akar permasalahan di Papua. Menurut Kinho, permasalah itu hanya dapat diselesaikan melalui perundingan atau dialog damai.

“Perlu ada dialog damai hadirkan dua kubu yang bertikai Pemerintah Indonesia dalam hal ini TNI-Polri dan TPNPB,” ujarnya.


Petisi Rakyat Papua Sekber Ternate saat menggelar demonstrasi terkait konflik yang terjadi di Tanah Papua di Kota Ternate, pada Senin (8/5/2023). – Dok. PRP Sekber Ternate
Kinho menyatakan apabila Pemerintah Indonesia bisa melakukan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 2005, maka seharusnya hal yang sama juga bisa dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kinho menyatakan dialog damai itu harus dimediatori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kita mau akar konflik segera diselesaikan supaya kekerasan kemanusian berakhir di Papua,” pungkasnya. (*)
https://jubi.id/polhukam/2023/prp-desak-pemerintah-indonesia-gelar-dialog-damai-dengan-tpnpb/
gimana mau dialog damai kalau tuntutannya tetap harus merdeka dan dikasih otsus kayak Aceh tetap nolak
dan faksi Papua banyak banget nggak kayak GAM terpusat..