Jakarta - Calon presiden Anies Baswedan melontarkan kritik terhadap kebijakan subsidi mobil listrik. Menurutnya, kebijakan itu bukan solusi untuk mengatasi polusi udara, tapi justru menambah jumlah mobil di jalanan dan menambah kemacetan.
Jika merunut ke belakang, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kebijakannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat memimpin Jakarta, Anies memberikan sejumlah insentif untuk pengguna kendaraan listrik.

Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Lewat aturan ini, Anies memberikan insentif berupa pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Aturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 3 Januari 2020 dan diteken Anies yang menjadi Gubernur DKI Jakarta kala itu. Aturan itu berlaku sampai 31 Desember 2024.

Selain itu, Anies juga membebaskan mobil listrik dari ketentuan ganjil genap. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Dalam aturan tersebut disebutkan, sejumlah kendaraan dibebaskan dari pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Salah satunya ialah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik.

Aturan ini ditetapkan pada 6 September 2019 dan diteken Anies Baswedan.

Dalam catatan detikcom 8 Agustus 2019 silam, Anies yang menjadi gubernur kala itu mengatakan bakal membebaskan ketentuan ganjil genap bagi mobil listrik. Hal tersebut, kata dia menjadi salah satu dukungan insentif yang diberikan Pemda DKI Jakarta dalam mendorong program pemerintah mengenai mobil listrik.

"Ganjil genap bebas untuk mobil listrik," katanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo usai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

(acd/das)
https://finance.detik.com/energi/d-6...i-gubernur-dki