Tokoh Agama di Papua Minta Pemimpin KKB Egianus Kogoya Segera Bertobat

KKB melakukan penyerangan pada mess karyawan di Ilaga, Papua. Satu orang dilaporkan jadi korban /Dok Humas Polda Papua
PIKIRAN RAKYAT - Upaya TNI-Polri menindak KKB Papua didukung Pendeta Yones Wenda selaku Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Kingmi Indonesia Papua. Yones Wenda menyebutkan, penindakan KKB adalah upaya mewujudkan lingkungan yang aman.

Meski begitu, dia meminta masyarakat tidak ikut terpancing untuk melawan KKB. "Banyak masyarakat yang tidak tahu masalah, malah menjadi korban. Jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan," ujar Yones Wenda pada Kamis, 27 April 2023.

Yones Wenda juga meminta masyarakat yang mendiami wilayah Pegunungan Papua untuk tetap tenang dan tidak terpancing amarah dengan sesumbar KKB terkait pengeboman.

Yones Wenda juga meminta Egianus Kogoya, pemimpin KKB di Nduga, Papua, segera bertobat. Menurutnya, aksi KKB telah jelas bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan kasih dalam kemanusiaan.

"Kami juga meminta pada Egianus Kogoya untuk membebaskan Kapten Phillip Mehrtens (pilot Susi Air yang disandera KKB)," ujarnya.

Sebelumnya, beredar video yang menampilkan Kapten Phillip Mark Mehrtens sedang disandera KKB Papua. Dalam video itu, Phillip Mark Mehrtens mengungkapkan kondisinya baik-baik saja.


"Saya masih hidup dan sehat. Saya makan dan minum dengan baik. Saya tinggal dengan orang di sini, duduk, jalan, dan istirahat bersama, tidak ada masalah," ujarnya.

"Indonesia melepas bom di daerah sini. Tidak usah melepas bom yang berbahaya untuk saya dan orang-orang di sini," ujarnya menambahkan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Donny Charles membantah klaim Phillip bahwa Indonesia melepaskan bom.

"Kita ketahui bahwa TNI/Polri yang berada di lapangan hanya melakukan aksi penembakan, itu pun merupakan bentuk balasan apabila ada penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata," ujar Kombes Donny Charles selaku Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz dalam pernyataan di Jayapura.***

https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...ertobat?page=2
seruan pendeta Yones Wenda kepada Egianus Kogoya

Pengiriman Pasukan Memerangi TPNPB OPM Malah Mempercepat Papua Menyusul Timor Leste


Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Asso, Jayapura Ustad Ismail Asso. Foto: Istimewa
  740 Total Pengunjung,  740 Pengunjung Hari Ini
JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Panglima Tertinggi TNI, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dan Panglima TNI dihimbau menempuh dialog damai menyelesaikan konflik kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah Papua.

Bukan lagi menggunakan pendekatan militeri dengan mengirim ribuan personil tempur pasukan organik TNI-Polri berbagai kesatuan dengan harapan menumpas Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang nota bene rakyat sipil yang kerab dilabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB), kriminal sipil teroris (KST), dan lain-lain.

“Pengiriman ribuang anggota pasukan TNI-Polri untuk memerangi kelompok Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM hanya akan mempercepat proses Papua menyusul Timor Leste keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau KNRI harga mati,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Asso, Jayapura Ustad Ismail Asso kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Jumat (28/4).

Himbauan tersebut, ujar Ismail perlu dipertimbangkan serius Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima TNI mengingat keunggulan peralatan tempur milik TNI-Polri dan keunggulan penguasaan medan berat alam pegunungan Papua oleh TPNPB OPM sangat beresiko.

Dampak konflik kekerasan dapat dilihat di mana tidak sedikit anggota TNI-Polri dan rakyat sipil tanpa senjata menjadi korban sia-sia tanpa membawa hasil memadamkan api perjuangan rakyat Papua dari waktu ke waktu sejak proses integrasi Papua ke dalam pangkuan RI.

“Pendekatan militeristik tidak akan membawa hasil. Bahkan tidak juga menghentikan perjuangan dan malah semakin menyuburkan api perjuangan rakyat Papua dari waktu ke waktu. Negara dengan berbagai kebijakan affirmative action pun tak memadamkan semangat separatisme Papua,” katanya.

“Saya menyarankan dan menghimbau Bapak Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI dan Bapak Wakil Presiden agar menempuh pendekatan persuasif dengan jalan dialog damai. Negara perlu segera menempuh cara persuasif melalui pendekatan dialog damai,” ujar Ismail menambahkan.

Pola pendekatan persuasif melalui pintu dialog damai mendesak mengingat medan operasi Papua sangat berat dan berpeluang menelan korban kedua pihak, baik TNI-Polri maupun kelompok TPNPB OPM yang nota bene rakyat sipil. Pendekatan persuasif melalui dialog damai juga diperlukan guna menjaga keutuhan dan tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Seruan dialog damai atas konflik yang terjadi antara aparatt TNI-Polri dengan kelompok TPNPB OPM di di seluruh wilayah tanah Papua juga datang dari Jaringan Damai Papua (JDP). Dialog adalah jalan tengah yang efektif untuk menyudahi konflik bersenjata.

“Langkah mengangkat senjata dan saling tembak di antara dua belah pihak sampai kapan pun tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan mengenai situasi Papua saat ini maupun di masa depan. Presiden Joko Widodo segera mempertimbangkan memulai dialog dengan para pihak yang terlibat konflik bersenjata,” ujar Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy, SH, MH kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Jumat (28/4).

Menurut Warinussy, Presiden dalam kapasitasnya selaku Panglima Tertinggi TNI dan petinggi Polri segera menginisiasi disediakannya ruang sipil bagi warga masyarakat di sekitar wilayah konflik. Rakyat sipil mesti diberikan ruang untuk memeroleh akses terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan sosial yang diperlukan.

“Kami menerima laporan terjadinya tindakan penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Darius Yumame, pegawai Bank Papua Kantor Kas Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Darius ditembak di Pasar Tradisional Sinak di kampung Gigobak, Selasa (13/12),” katanya.

Selain itu, kata Warinussy, insiden penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Yeferson Sayori juga terjadi di pertigaan Saubeba, Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Rabu (14/12). Berbagai insiden tersebut merupakan ujung dari model pendekatan penanganan kekerasan bersenjata yang sama sekali tidak memiliki efek damai.

“Sehingga pilihan jalan damai sudah semestinya dipertimbangkan para pihak yang bertikai. Presiden Jokowi sudah saatnya mengambil langkah mendorong diakhirinya konflik bersenjata yang sudah terjadi dan berlangsung berulang kali selama lebih dari 50 tahun terakhir di tanah Papua,” ujar Warinussy.

Menurut Jaringan Damai Papua, Presiden juga segera mengambil keputusan tegas menarik seluruh pasukan non organik TNI dan Polri dari tanah Papua demi kepentingan membangun perdamaian. JDP juga menyerukan kepada para pemimpin TPNPB OPM memiliki kemauan baik mengakhiri konflik bersenjata demi kedamaian dan keselamatan rakyat di atas tanah airnya sendiri.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, SE, MM sebelumnya mengaku, tidak ada penambahan pasukan di Papua. Pasukan yang ada merupakan pasukan rotasi, termasuk yang sudah hampir setahun bertugas.

“Ada yang dari Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar dan Surabaya. Kemarin itu juga sama. Rotasi tidak cuma di daerah-daerah rawan,” ujar Yudo didampingi Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, SE, MM mengutip tni.mil.id saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua, Selasa (18/4).

“Dengan adanya kejadian seperti ini ya tadi menjadi evaluasi kita. Tentunya pasukan yang sudah lama mungkin sudah bertugas lama, kita ganti prajurit-prajurit yang baru,” kata Yudo lebih lanjut.

Statemen Yudho tersebut menjawab pertanyaan salah seorang wartawan apakah akan ada penambahan kekuatan TNI di Papua terkait kontak senjata dengan kelompok separatis teroris atau KST Papua, yang terjadi di Mugi-Man, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/4). Peristiwa tersebut mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin, prajurit terbaik gugur. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
https://www.odiyaiwuu.com/2023/04/28...i-mempercepat/
Nggak cuma tokoh gereja dan aktivis HAM Papua yang berpendapat penarikan militer non organik, tokoh pesantern juga berpendapat seperti itu
masalahnya pas ada usaha lewat Komnas HAM ternyata nggak efektif karena kelompok KKB beda-beda dan jika TNI mengendorkan dengan penarikan militer non organik bisa-bisa KKB merajalela