A Papuan Lives Matter protest in London . . . a heated parliamentary row over a lack of progress over obtaining access to West Papua for the UN High Commissioner for Human Rights. Image: Free West Papua Movement
By Finau Fonua, RNZ Pacific journalist

The United Kingdom’s commitments to upholding human rights have come under question this week over the West Papua issue, resulting in a heated exchange between a government representative and five members of the House of Lords.

The exchange occurred on Monday after the Minister of State for the United Nations, Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, responded to a question posed by Lord Harries of Pentregarth on what progress had been made in obtaining access to West Papua for the UN High Commissioner for Human Rights.

Lord Ahmad said the UK government welcomed recent engagements between the UN and Indonesia to meet the recommendations of a Universal Periodic Review, calling for the UN to access and review the human rights situation in West Papua.

He said Indonesia was an important bilateral partner.

“We recognise that a significant amount of time has passed since the visit was first proposed, but we hope that both parties can come together to agree dates very soon,” Lord Ahmad said.

The statement was unsatisfactory for Lord Harries, who pointed out that the UK was not among the eight countries which had endorsed the universal periodic review, and demanded clarity on where the UK stood.

“He (Lord Ahmad) mentioned the universal periodic review of Indonesia. He will know that, at that review, a number of major countries, including the United States, Australia and Canada, called for an intervention from the UN in Indonesia and an immediate visit by the UN High Commissioner for Human Rights,” Lord Harries said.

Support not clear

“It is not at all clear that the United Kingdom was among those supporting that call. Perhaps the minister will be able to enlighten us.”

Lord Ahmad acknowledged a visit by the UN human rights chief to West Papua had been “pending for a long time” but added that the conservative government supported an earlier visit.


Lord Ahmad, House of Lords, 17 April 2023
Minister of State for the United Nations Lord Tariq Ahmad . . . acknowledges a visit by the UN human rights chief to West Papua has been “pending for a long time”. Image: UK Parliament TV/RNZ Pacific
The answer was not well received by Lord Lexden, who condemned Indonesia’s control over the Melanesian region.

“Is it not clear that this small country is suffering grievously under a colonial oppressor,” Lord Lexden said.

“Indonesia, which is busily exploiting the country’s rich mineral resources and extensive forests in its own interests? Will the government do all in their power, in conjunction with Commonwealth partners in the region, to get the UN to act and to act decisively?”

Lord Hanny of Chiswick, Lord Kennedy of Southwark and Lord Purvis of Tweed shared their frustrations, describing the details of human right reports on West Papua and pressing Lord Ahmad on why the UK was not among 8 countries that endorsed the Universal Periodic Review.

“It is over a year since the UN special rapporteur’s allegations of extrajudicial killings, enforced disappearances, and the forced displacement of thousands of indigenous Papuans,” Lord Kennedy said.

Foreign Office ‘does nothing’
“What is the point of the Foreign Office highlighting human rights concerns if it does nothing about them in its negotiations with the country in question?,” Lord Purvis said.

“Why the UK does not seem to have been part of that group of eight countries that pressed for an early visit by the High Commissioner for Human Rights?” Lord Hannay of Chiswick said.

“It is surely reasonable to ask a democratic country such as Indonesia to admit the high commissioner to look into abuses of human rights. That is what it should do, and I hope that we will press that strongly,” Lord Hannay added.

Lord Ahmad said he had spoken to the High Commissioner of Rights about the situation, and acknowledged that a visit was overdue.

He said, the alleged human rights abuses, are regularly brought up in bilateral talks between Indonesia and the UK.

“My Lords, I assure the noble Lord that we engage with them quite regularly,” he said.

“As I said earlier, Indonesia is an important bilateral and regional partner with which we engage widely on a range of issues of peace, conflict and stability in and across the region; it is a key partner.

“In all our meetings, we raise human rights in the broad range of issues, and we are seeing some progress in Indonesia, including on freedom of religion or belief,” he added.

https://asiapacificreport.nz/2023/04...ouse-of-lords/
Pembahasan Menteri untuk PBB Inggris Raya kepada parlemen Inggris membahas pelanggaran HAM di Papua...
Bahkan ada anggota parlemen yang secara tak langsung mengakui Papua diduduki Indonesia...
Si Benny Wenda muji langkah anggota-anggota parlemen Inggris membahas isu Papua


Profil Penny Wong, Menlu Australia yang Sorot Kekerasan Papua dan Kutuk Penyanderaan Pilot Susi Air


TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong memberi tanggapan soal kekerasan baru-baru ini di Papua. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberlakukan siaga tempur di provinsi tersebut, menyusul ketegangan  akhir pekan lalu dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Australia sangat prihatin dengan laporan kekerasan baru-baru ini di Provinsi Papua di Indonesia,” kata Wong dalam cuitannya pada Selasa, 18 April 2023.

“Kami dengan tegas mengutuk tindakan para penyandera, dan mengharapkan penyelesaian yang cepat, aman dan damai,” ujarnya menambahkan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Timika, Papua, mengatakan, status siaga tempur di Papua diberlakukan setelah serangan KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, pada 15 April 2023.

Kemelut ini terjadi di tengah upaya penyelamatan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru Philip Marthens, yang disandera pada 7 Februari 2023.  Sampai saat ini, Marthens belum bisa dibebaskan. KKB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengancam akan terus melancarkan teror apabila Indonesia tetap melanjutkan operasi penyelamatan pilot Susi Air.

“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo pada Selasa, 18 April 2023. Dalam kesempatan yang sama, Yudo mencatat penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna.

KKB pada Sabtu menyebut telah membunuh 9 tentara Indonesia pada satu hari sebelumnya setelah mengklaim Jakarta tidak menanggapi upaya damai. TNI menyatakan anggota pasukannya tewas satu.

Yudo mengatakan peristiwa di Nduga bermula saat satgas melakukan patroli karena mendengar kabar tentang keberadaan Philip. Satgas berangkat dengan harapan bisa bernegosiasi untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.

Profil Penny Wong, kelahiran Malaysia dan korban bully saat remaja
Wong adalah wanita kelahiran Sabah, Malaysia 1968. Ibunya berasal dari Australia dan ayahnya keturunan Tionghoa Malaysia. Ia mulai menetap di Australia ketika berumur 8 tahun mengikuti kepindahan ibunya yang berpisah dengan ayahnya.

Penny Wong adalah orang kelahiran Asia pertama yang memegang posisi kabinet Australia. Dia juga anggota parlemen perempuan gay pertama di Australia. Setelah menjadi senator pada 2002, Wong memiliki profil tinggi dalam politik Australia dengan reputasi untuk bahasa yang sederhana dan menjaga ketenangan selama perdebatan sengit.

Setelah Partai Buruh memenangkan pemerintahan pada 2007, Wong menjadi menteri perubahan iklim, kemudian menteri keuangan. Pada 2013, ia menjadi pemimpin wanita pertama di Senat.

Sejak 2016 dia menjadi menteri luar negeri bayangan. Dalam pidato tahun 2021, dia mengatakan Australia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk "China yang lebih tegas" dan menyerukan perombakan kebijakan luar negeri dengan "tugas utama memaksimalkan pengaruh kita dalam membentuk kembali kawasan".

Tumbuh pada 1970-an Australia sebagai negara yang membuka lebih banyak migran non-Eropa, terutama pengungsi dari Vietnam, Wong mengalami diskriminasi rasial dan intimidasi. Dia sering menghadapi serangan verbal dan melihat slogan-slogan anti-Asia dicat di luar rumah mereka.

Rasa ketidakadilan yang kuat mendorongnya untuk mengungguli teman-teman sekelasnya dalam mata pelajaran akademik dan di bidang olahraga. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Scotch College di Adelaide, salah satu sekolah paling bergengsi di negeri ini.

Wong pertama kali mencari karir di bidang kedokteran, tetapi setelah menghabiskan satu tahun di rumah sakit di Brasil dalam program pertukaran sukarela, dia menyadari bahwa dia tidak cocok untuk berurusan dengan kematian dan darah. Dia mengalihkan jurusannya dari kedokteran ke hukum dan seni di University of Adelaide, dan lulus dengan pujian pada tahun 1992.

Setelah bekerja untuk serikat pekerja dan pemerintah lokal, dia terpilih menjadi senat untuk Partai Buruh Australia pada tahun 2001. Dalam pidato perdananya di parlemen pada tahun berikutnya, dia mengkritik penggunaan ras oleh Perdana Menteri John Howard sebagai masalah politik.

“Saya mencari negara yang benar-benar satu bangsa, di mana semua warga Australia dapat berbagi, tanpa memandang ras,” kata Wong.

Wong juga merupakan politisi nasional perempuan gay pertama di negara itu dan berperan penting dalam melegalkan pernikahan sesama jenis di Australia pada tahun 2017. Dia menangis ketika hasil referendum tentang kesetaraan pernikahan diumumkan.

Dia tinggal bersama pasangannya, Sophie Allouache, dan pasangan itu membesarkan dua anak perempuan, Alexandra dan Hannah.

Pada tahun 2007, Perdana Menteri Kevin Rudd menunjuk Wong sebagai menteri perubahan iklim dan air, menjadikannya anggota kabinet Australia pertama yang lahir di Asia. Dia pergi ke Bali,  untuk meratifikasi Protokol Kyoto atas nama Australia.

Dia diangkat sebagai menteri keuangan pada 2010, kemudian menjabat sebagai pemimpin senat Partai Buruh ketika koalisi Liberal-Nasional yang konservatif mengambil alih kekuasaan pada 2013.

Sejak 2016, dia menjadi menteri luar negeri bayangan. Dia menggunakan perannya untuk menyerang pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison atas penanganannya terhadap hubungan diplomatik utama.

Survei Roy Morgan terhadap 1.409 warga Australia pada bulan Maret menemukan bahwa Wong adalah politisi paling terpercaya di Australia. Jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa Morrison adalah yang paling tidak dipercaya.

DANIEL A. FAJRI | YUDONO YANUAR

https://dunia.tempo.co/read/1717644/...pilot-susi-air

Mungkin untuk pertama kalinya Australia sejak masa Albanese jadi PM Australia berkomentar masalah Papua . Sebelumnya beberapa bulan lalu Kedubes Australia udah minta TNI untuk tidak melakukan kekerasan berlebihan di Papua dalam pertemuan mereka dengan Majelis Rakyat Papua . Sebelumnya zaman Morrison kayaknya memuji kunjungan Jokowi ke Papua 2019 lalu.

Posisi Indonesia bakal diserang kalau makin banyak korban jiwa sipil yang sengaja ditumbalkan oleh teroris Papua atau salah sasaran di mana bisa jadi bahan di Parlemen Inggris atau Australia bahkan Selandia Baru yang berpeluang dinaikan isu di sidang PBB . Apalagi Menlu Australia sekarang golongan minoritas yang bisa keras suaranya soal isu HAM