Kompas.com - 20/04/2023, 12:03 WIB 15 Lihat Foto Front Mahasiswa Papua melakukan aksi solidaritas kekerasan di tanah Papua di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO) Penulis Singgih Wiryono | Editor Icha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Mahasiswa Papua di Jakarta, Depok, dan Bekasi (Jadebek) mendesak agar pemerintah bisa melakukan dialog damai terkait memanasnya situasi konflik bersenjata di Papua.
"Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," ujar Koordinator Himpunan Mahasiswa Papua Rudy Kogoya kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Rudy juga mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik bersenjata bisa dihindari.

"Hentikan mendropan militer di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik," ujar dia.

Di sisi lain, Rudy juga menyoroti isu terkait kriminalisasi yang dilakukan oleh militer kepada masyarakat sipil Papua. Dia menyebut, dampak pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Marthen berimbas pada kriminalisasi masyarakat sipil di Papua.

"Dampak daripada upaya pembebasan sandera oleh TPNPB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir masih berusia pelajar kejadiannya berlokasi di distrik Kuyawage Lanny Jaya," kata dia.

Setidaknya, ada delapan warga sipil yang diketahui Rudy mengalami kriminalisasi. Lima di antaranya masih berusia belasan tahun. Untuk itu, mereka mendesak agar presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi terkait isu kriminalisasi tersebut.

"Negara segera bentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua," ucap dia.

Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

https://nasional.kompas.com/read/202...-dialog-damai.
Tanggap mahasiswa Papua terkait siaga tempur TNI di Papua Pegunungan

Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Harap Bisa Diatasi Tanpa Korban Jiwa Lagi



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap konflik di Papua tak lagi memakan korban jiwa. Hal tersebut disampaikan merespons ketegangan akibat konflik bersenjata di Papua yang semakin memanas setelah empat prajurit TNI gugur diserang kelompok kekerasan bersenjata (KKB) Papua.

"Komnas HAM berharap situasi bisa diatasi tanpa ada korban jiwa lainnya, dan perlindungan perlu dipastikan bagi masyarakat," ujar Atnike kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023).

Ia juga menyebut dialog damai belum bisa digulirkan karena harus melihat kesiapan pihak yang berkonflik, dalam hal ini KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pihak TNI.

"Proses dialog memerlukan kesediaan dan kesiapan para pihak. Kita perlu melihat perkembangan situasi," ujar Atnike.

Konflik Papua memanas setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. "Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

https://nasional.kompas.com/read/202...ban-jiwa-lagi.
Usulan Komans HAM soal dialog
JDP: Konflik Hanya Bisa Diselesaikan dengan Cara Dialog


JAYAPURA-Jaringan Damai Papua (JDP) menilai jatuhnya korban baik dari aparat TNI-Polri maupun warga sipil dalam proses pembebasan Pilot Susi Air yang disandera mesti menjadi tonggak evaluasi total terhadap pendekatan operasi militer (keamanan) di tanah Papua.

“JDP memandang sudah saatnya dilakukan langkah lebih soft (lunak) oleh negara dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menyudahi dan atau mengakhiri konflik sosial politik yang panjang di tanah Papua,” kata Jubir JDP Yan.

JDP mendorong Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa yang dipilihnya sebagai tokoh kunci untuk memulai langkah dialog dengan berbagai kelompok resisten politik di tanah Papua seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Juga Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan atau Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) maupun United Liberation Movement for West Papua  (ULMWP) dan West Papua National Coalition fot Liberation (WPNCL) serta West Papua National Authority (WPNA).

“Saya percaya jalan dialog jika menjadi pilihan dari negara dan pihak-pihak yang bertikai, maka mimpi kita bersama untuk membangun Papua damai akan kian dekat terwujud. Sebab, bagi JDP konflik hanya bisa diselesaikan dengan cara damai dan melalui dialog, bukan melalui angkat senjata yang dilakukan melalui perang terbuka dan atau tertutup,” pungkasnya. (fia/wen)
https://cenderawasihpos.jawapos.com/...n-cara-dialog/
Pertanyaannya. ada banyak pihak seperatis di Papua dan TPNPB nggak akur satu sama ULMWP . Tuntutan mereka sama semua yaitu kemerdekaan Papua ...
Waktu itu sempat ada jeda perdamaian di mana pemerintah mengirim Komnas HAM tapi gagal