Usman Hamid Amnesty kritik operasi TNI lawan KKB di Papua. (CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia menyebut operasi siaga tempur darat oleh TNI untuk melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah keputusan yang keliru dan gegabah.
"Keputusan atau operasi tempur melalui pengerahan pasukan TNI dalam menyikapi situasi saat ini adalah keliru dan gegabah," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/4)

Usman mengatakan operasi tempur tersebut justru berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua. Menurutnya, akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Selain itu, layanan dan fasilitas umum di Bumi Cendrawasih juga turut terdampak.

Ia menilai kebijakan itu telah melangkahi mekanisme undang-undang yang mensyaratkan perlu adanya keputusan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan persetujuan politik DPR sebagai keputusan politik negara.

"Tindakan Panglima bisa dianggap mendahului kajian yang tengah dilakukan oleh Lemhanas atas perintah presiden," ujarnya.

Usman menuturkan Lemhanas perlu segera menyampaikan kepada Jokowi hasil kajian strategis tersebut beserta opsi kebijakan yang lebih baik yang dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata yang mementingkan keselamatan warga sipil termasuk pilot Susi Air yang tengah disandera oleh KKB.

"Pemerintah Indonesia kalau melakukan operasi tempur dalam situasi saat ini akan semakin tidak bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia," ucapnya.

"Indonesia bisa masuk ke dalam lumpur diplomatik internasional yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional termasuk kepemimpinan Indonesia saat ini di Asean," sambungnya.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk KKB.

"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, dalam rekaman suara yang diterima, Selasa (18/4).

Yudo mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada 15 April. Ia menuturkan peningkatan status operasi ini bertujuan agar naluri tempur prajurit TNI terbangun.

Sebelumnya, Prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...u-dan-gegabah.
Tanggapan Amnesty Internasional



TNI Siaga Tempur di Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Prinsip Kehati-hatian

Kompas.com - 18/04/2023, 22:35 WIB 19 Lihat

Foto Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua, Selasa (18/4/2023), dikutip dari siaran pers Puspen TNI. Ia turur didampingi KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Pangkogabwilhan III Letjen I Nyoman Catiasa.(Dok. Puspen TNI) Penulis Singgih Wiryono | Editor Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peningkatan status operasi TNI menjadi siaga tempur di daerah tertentu di Papua.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya mendukung upaya TNI tersebut dalam rangka menyelamatkan pilot Susi Air Philip Marthen. Namun, dia meminta agar aparat TNI dan Polri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak ada korban jiwa yang bertambah.

"Mendukung upaya pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelamatan Philip Marthen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi di mana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa," ujar Atnike dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023).

Selain itu, Atnike mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam tindak kekerasan di Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun aparat TNI.

Komnas HAM juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah beserta TNI dan Polri memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung. "Mengajak semua pihak untuk menahan diri dalam merespons situasi di Papua untuk mencegah eskalasi konflik," ujar dia.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4/2023).

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

: https://nasional.kompas.com/read/202...kehati-hatian.
Tanggapan Komnas HAM

Bahkan Senin lalu, topik Papua masuk ke Parlemen Inggris walaupun nggak merujuk peristiwa teroris Papua nyerang pos TNI Sabtu lalu





Perhatian parlemen Inggris soal Papua ...

Mungkin operasi siaga tempur jika makin genjar parlemen Inggris dan barat memebri perhatian khusus soal HAM