Menyikapi hal ini, berdasarkan informasi yang dimuat di media TS akan mencoba memberikan sedikit ulasan.

Perlu diketahui bahwa pengurangan THR karena dipotong pajak sebenarnya merupakan hal yang sah dan wajar dilakukan oleh perusahaan. Pajak yang dipotong dari THR adalah pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Setiap pekerja yang menerima THR di atas batas tertentu akan dikenakan PPh sebesar 5% dari jumlah THR yang diterima.

Pajak yang dipotong dari THR akan disetor oleh perusahaan ke negara dan akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya memahami dan menghargai bahwa pembayaran pajak adalah tanggung jawab kita untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan negara ( dengan catatan pajak yang dibayarkan tersebut diawasi dengan baik agar tidak dibeliin Rubicon ckckck ).

Namun demikian, perusahaan juga harus memastikan bahwa pengurangan PPh dari THR dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pekerja juga harus mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai besaran THR yang akan diterima dan berapa persentase PPh yang akan dipotong dari jumlah tersebut.

Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakpuasan terkait pengurangan PPh dari THR, pekerja dapat mengajukan keluhan atau meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak perusahaan atau pihak yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak. Penting bagi kita semua untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar agar dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara secara bersama-sama ( Sekali lagi diawasi jangan sampai malah dibeliin Rubicon ).

Sebagai pekerja yang menerima THR yang dipotong pajak, netizen Twitter tersebut sebaiknya memahami dan menerima pengurangan tersebut sebagai bagian dari kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia

Namun, jika ia merasa ada ketidakjelasan atau ketidakpuasan terkait besaran pengurangan PPh dari THR, ia dapat menghubungi pihak HRD atau manajemen perusahaan tempat ia bekerja untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Jika ia merasa bahwa pengurangan PPh tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, ia dapat mengajukan keluhan atau melapor ke pihak yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, dalam melakukan hal tersebut, ia harus tetap menjaga etika dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau membuat situasi yang tidak kondusif. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.

Di sisi lain, pihak perusahaan juga harusnya memberikan penjelasan yang lengkap tentang besaran jumlah THR yang bakal diberikan kepada karyawannya dan menyampaikan edukasi tentang pengenaan pajak pada setiap hal yang berhubungan dengan tunjangan atau penghasilan karyawan.

Apapun itu semoga masalah ini tidak menjadi besar dan semua pihak mendapatkan kejelasan dan rasa keadilan bersama serta tidak boleh ada yang dirugikan.

Bagaimana nih menurut Agan dan Sista? Berikan komentar kalian di bawah yaa. Terima kasih sudah membaca, see you on the next thread.

Narasi : Ulasan Pribadi

Sumber Referensi :
https://www.kompas.com/tren/read/202...suara?page=all