Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Salmon Wantik bersama mahasiswa lainnya saat melakukan jumpa pers di Waena, Sabtu, (18/32023).


Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Tanah Papua. Sebab warga Papua, seperti di Maybrat, Nduga, Yahukimo, Puncak Papua, Jayawijaya, sedang berduka dan mengalami pengungsian besar besaran.  keluarga mereka ditembak, pemerintah tidak memberikan solusi tetapi malah datang dengan kepentingan pembangunan di Jayapura.
Untuk itu, BEM Uncen  desak presiden Indonesia harus berdialog dengan orang  Papua.

Hal itu disampaikan ketua  Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) Salmon Wantik, kepada sejumlah wartawan di salah satu Café di Waena, Sabtu (18/3/2023).

Wantik menilai kedatangan presiden Joko Widodo tidak menyelesaikan substansi masalah  di Papua. Tetapi hanya berfokus ke infrastruktur.  Karena itu pihaknya  menolak kedatangan Presiden Joko Widodo yang ingin meresmikan Papua Youth Creative Hub.

“Terkait dengan kunjungan presiden Republik Indonesia ke Papua Salah satu agenda Ke acara Papua Youth Creative Hub untuk diresmikan di Youtefa kota Jayapura, kami mahasiswa Universitas Cendrawasih menolak kedatangan itu,” katanya.

Wantik mengatakan presiden hanya bicara infrastruktur . Padahal  di Papua juga harus membutuhkan pembangunan suprastruktur.

“Apalagi yang paling penting adalah bagaimana HAM di Papua itu harus diperhatikan,  hak untuk hidup nyaman dan damai di Papua itu harus diperhatikan. Semua orang  harus nyaman dan nyaman karena hari ini seperti kasus di Wamena yang mengorbankan 9 orang,  sampai sekarang pelakunya belum diungkap. Juga di Yahukimo,  masyarakat setempat harus mengungsi di beberapa tempat untuk mencari aman, kepala daerah sendiri tidak bisa menjamin masyarakat,” katanya.

Mahasiswa meminta agar presiden Jokowi memerhatikan nasib warga sipil di Tanah Papua yang dalam pengungsian. (*)

https://jubi.id/polhukam/2023/bem-un...kowi-ke-papua/
BEM Uncen mengkritik pemerintah tapi tidak ke teroris Papua


Kunjungan Jokowi ke Papua hanya sebatas pencitraan

News Desk - Politik Pencitraan
March 17, 2023
Kunjungan Jokowi ke Papua
Aktivis Papua, Alexander Gobai. - Dok. Pribadi
Jayapura, Jubi – Aktivis Papua, Alexander Gobai menilai berbagai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua hanyalah pencitraan terhadap rakyat Papua.  Gobai menyatakan seharusnya kedatangan Jokowi memberi keadilan bagi rakyat Papua, khususnya korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.
“Kami menyayangkan kedatangan Presiden Jokowi ke Papua hanyalah sebuah pencitraan di atas penderitaan rakyat Papua. Kedatangan Presiden Jokowi harusnya memberikan keadilan bagi warga yang keluarganya dianiaya, ditembak, dimutilasi, dan warga yang dalam pengungsian,” kata Gobai kepada Jubi, Jumat (17/3/2023).

Gobai mengatakan Jokowi sudah berulang kali mengunjungi Papua, namun tetap gagal menyelesaikan masalah Papua. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pelanggaran HAM berat, maupun berbagai krisis kemanusiaan tidak teratasi, dan tidak menemukan titik terang. Presiden ketujuh Indonesia itu juga dinilai gagal menghapuskan tindakan rasial kepada Orang Asli Papua.

“Rasisme masih tumbuh subur. Penahanan [terkait kasus] rasisme masih terus terjadi, pelanggaran HAM masih terus terjadi dengan berbagai macam isu dimainkan demi kepentingan tertentu. Kasus pelanggaran HAM di Mapia [Kabupaten] Dogiyai, [Kabupaten] Jayawijaya, dan kasus lainnya membuat nyawa orang Papua melayang,” katanya.

Gobai meminta Presiden Jokowi  berhenti membuat pencitraan di Papua tanpa melihat berbagai permasalahan yang disuarakan oleh generasi muda dan rakyat Papua. “Pemuda Papua hari ini sedang bersuara atas derita orang Papua. Mereka bersuara agar Negara melihat bahwa Papua ada masalah yang harus ditangani serius. Bukan datang memberi oleh-oleh sebagai bantuan yang ujungnya pencitraan,” ujar Gobai.

Ia berharap Jokowi memanfaatkan sisa masa jabatannya untuk memperhatikan situasi rakyat Papua, dan menangani berbagai kasus besar di Papua. “Kasus-kasus di Papua [harus] ditangani serius oleh Negara, jangan anggap remeh orang Papua,” katanya. (*)


https://jubi.id/tanah-papua/2023/kun...as-pencitraan/
Hanya pencitraan...